Distan : Ulat Bulu di Lembah Damai Tidak Berbahaya

Distan : Ulat Bulu di Lembah Damai Tidak Berbahaya - Berdasarkan hasil laboratorium terkait pemeriksaan ulat bulu oleh salah satu laboratorium di Karawang , Jawa Barat yang diterima Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Pekanbaru.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Pekanbaru, Sentot Djoko Prayitno, memastikan kasus ulat bulu yang muncul dikelurahan lembah damai kecamatan Rumbai pesisir beberapa waktu lalu tergolong jenis hama biasa dan tidak membahayakan, Kamis (24/1).

"Dari hasil pemeriksaan disebutkan dampak yang ditimbilkan oleh ulat bulu tersebut untuk manusia hanya berupa iritasi atau gatal-gatal sedangkan untuk tumbuhan akan menyebabkan kerusakan pada daun dan menurunnya produksi buah,"jelasnya.

Menurut Sentot, secara umum untuk ulat bulu yang muncul di Kelurahan Lembah Damai hanya bisa tergolong kasus dan tidak sampai mewabah.

"Dan saat ini kita telah bisa menghentikan penyebarannya yaitu dengan melakukan penyemprotan serta menghimbau warga tetap waspada,"tambahnya.

Lebih lanjut, Mengenai kemungkinan munculnya kasus yang sama dilokasi lain, dinyatakan Sentot sangat bisa karena populasi ulat bulu tersebut banyak dipohon. Namun untuk saat ini, Dinas Pertanian dan peternakan Kota Pekanbaru belum menerima pengaduan dari masyarakat.

"jika nanti ada laporan, pihaknya segera akan melakukan penyisiran sekaligus mengambil langkah penanganan agar tidak meluas ke tempat lain"terangnya.

PU : Tahun Ini, Tidak Ada Pembangunan Waduk Resapan Baru

PU : Tahun Ini, Tidak Ada Pembangunan Waduk Resapan Baru - Telah dipastikan tahun ini pemerintah kota pekanbaru (Pemko) tidak ada membangun waduk baru yang digunakan tempat resapan air dalam upaya mengatasi banjir ataupun air tergenang. Saat ini hanya baru sebatas perencanaan didalam tata ruang kota. Anggaran untuk pembangunannya akan diusulkan dalam APBD Perubahan nantinya, dan di 2014 fisiknya baru dibangun. Demikian dikatakan Kepala Dinas PU kota Pekanbaru, Azmi kepada Haluan Riau, Kamis (24/1).

Ia mengatakan, rencana pembangunan waduk resapan ada di beberapa titik diantaranya di sekitaran AKAP dan ada dua yang direkomkan sebagai kawasannya yaitu di Rumbai  dan rumbai pesisir.

"Hanya saja dua yang direkom itu belum dimasukkan kedalam desain bangunannya, yang jelas sudah dimasukkan kedalam rencana tata ruang yang ada ditempat itu," kata Azmi.

Ia mengatakan Untuk tahun ini, hanya sebatas pemeliharaan dari lumbung-lumbung penampungan air yang ada, seperti yang ada di Cipta Karya, main stadium, Jalan di Ponegoro, dan rumbai. Dan keempat lumbung penampungan air kala hujan, atau air tergenang dan banjir sudah diserahkan Pemerintah provinsi kepemerintah kota dalam hal pemeliharaannya. 

"Dan diantaranya juga ada yang perlu direhabilitasi, seperti, perbaikan pintu-pintu air, serta melihat peluang untuk bisa di perluas,"Tambahnya.

Lebih lanjut, dijelaskan Azmi, untuk lokasi dibangunnya waduk nantinya dibutuhkan lahan seluas lebih kurang 4,54 hektar, dari seluas itu bukan hanya diperuntukkan untuk waduk melainkan multi fungsi. Saat ini baru sebatas rencana tata bangunan dan lahan. 

"Maka dari itu di APBD-P juga nanti baru dimasukkan desainnya dan pembangunan fisiknya di 2014, selain itu kita juga akan meminta provinsi turut membantunya,"tutupnya.

Pemko Anggarkan 30 M Untuk Perbaikan Infrastruktur

Pemko Anggarkan 30 M Untuk Perbaikan Infrastruktur - Upaya meningkatkan pelayanan pulik, tahun ini Pemko (Pemeritah kota) Pekanbaru alokasi dana 30 M yang direncana untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Demikian diungkapkan Kepala Bapeda kota Pekanbaru kepada Haluan Riau, Kamis (24/1).

Ia mengatakan ada beberapa pembangunan yang pihaknya rencanakan, Antara lain berupa pembangunan RSUD Pekanbaru, pembangunan kantor Camat Tampan dan Rumbai Pesisir serta pembangunan 5 kantor kelurahan. Masing-masing kantor lurah Sago, Rejosari, Harjosari dan Tengkerang Utara serta Kantor LUrah Sidomulyo Timur.

"Kita akan mengucurkan dana sekitar 30 Milyar dengan rincian untuk pembangunan RSUD Pekanbaru dialokasikan sebesar 10 M  dengan perencanaan dua kali tahun anggaran. Sedangkan untuk pembangunan fisik kantor kecamatan dialokasikan masing-masing 4 M dan kantor lurah masing-masing 2 M,"jelasnya.

Lebih lanjut, Mengenai lahan pembangunan kantor camat sendiri menurut Sofian, untuk kantor Camat Tampan masih tetap dibekas kantor lama sementara kantor Camat Rumbai Pesisir pindah ke lokasi baru.

"Berdasarkan dari rapat koordinasi terakhir Bappeda dengan pihak kecamatan, saat ini pihak kecamatan masih mencari lokasi yang cocok untuk dibangun kantor Camat. Begitu juga dengan kantor lurah, dari 6 yang akan dibangun satu diantaranya dipindah kelokasi baru yakni Kelurahan Sumabilang. Dengan pertimbangan luas lahan kantor yang lama sudah tidak memadai untuk kantor baru,"tutupnya.

Dishub : Tindak Tegas Supir TMP Tak Disiplin

Dishub : Tindak Tegas Supir TMP Tak Disiplin - Sehubungan adanya  oknum sopir Trans Metro yang menurunkan penumpang diluar halte. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru akan menjatuhkan sangsi tegas berupa pemcatan bagi oknum sopir Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang tidak disiplin menaikkan dan menurunkan penumpang di dalam halte SAUM. Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Dedi GUsriadi kepada Haluan Riau, Kamis (24/1).

Dedi mengakui, tindakan tidak disiplin dari Sopir TMP tersebut akan membahayakan penumpang itu sendiri. Disamping itu  juga mengganggu kelancaran arus lalu lintas karena  kendaraan lain terhalang  dengan ukuran bus transmetro yang besar.

"Untuk itu kita dari dinas akan memberikan sanksi tegas terhadap mereka menurunkan penumpang disembarang tempat,"ujarnya.

Lebih lanjut, agar kasus yang sama tidak kembali terulang, Dishub  meminta kerjasama penumpang Bus Trans Metro sendiri dengan tidak meminta sopir menurunkannya diluar halte.

"Kita juga minta kepada masyarakat untuk tidak meminta diturunkan ditempat selain halte, karena itu akan sangat berbahaya serta memicu kemacetan,"himbaunya.

Disinggung mengenai apakah ada kerugian bagi secara finansial jika TMP menurunkan penumpang disembarang tempat, Dedi menjelaskan bahwa TMP tidak akan merugikan pendapatan secara finansial.Sebab menurunya meski penumpang naik dari pintu depan atau diluar halte namun tetap akan dikenakan bayaran. Apalagi pembayaran tiket saat ini tidak lagi di halte namun langsung diatas bus.

"Hanya saja, yang kita antisipasi yaitu jangan sampai TMP seperti angkot biasa, yang menurunkan penompang disembarangan tempat, jadi sia-sia saja upaya kita selama ini mengantisipasi kemacetan,"tutupnya.

Warga Kampung Baru Keluhkan maraknya Pembangunan Liar

Warga Kampung Baru Keluhkan maraknya Pembangunan Liar  -Semakin padatnya penduduk kota Pekanbaru membuat lahan-lahan perkotaan semakin sempit dan memaksa para pedatang untuk membangun tempat tinggal dilahan-lahan kosong pemukiman warga tampa peduli dengan hak-hak orang banyak disekitar wilayah tersebut.

Seperti yang terjadi di kecamatan Senapelan, kelurhan kampung Baru tepatnya dijalan Di Panjaitan dekat mesjid Al-Barru telah banyak dibangun bangunan semi permanen yang membuat jalan-jalan menjadi sempit.

Demikian diungkapkan salah seorang Warga Kampung Baru, Zainal kepada Haluan Riau, Kamis (24/1).

"Memang dulu ini tanah warga sini, namun pemerintah kota Pekanbaru telah melakukan pembebasan lahan, namun beberapa waktu belakangan ini ada orang baru yang menempati dan membangun bangunan semi permanen,"ungkapnya.

Ia mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya telah mencoba melayangkan surat langsung kepada Walikota Pekanbaru, namun hingga saat ini tidak ada gubrisan sama sekali.

"Pernah kami mencoba untuk menghentikan pembangunan diwilayah tersebut, namun mereka berdalaih ini kan bukan tanah kalian kenapa kalian yang sibuk, padalah keberadaan mereka sangat menggangu mobilitas pemukiman di daerah kami,"jelasnya lagi.

Lanjut, ia juga mengatakan pihaknya juga memiliki bukti yang sah atas tanah tersebut telah dibebaskan pemerintah, jadi pihaknya sebagai warga kota pekanbaru berharap kepada pemerintah untuk segera menindak bagunan-bangunan liar tersebut.

"Kami harap ada tindakan tegas dari pemerintah, karena jika pembangunan perkotaan ini tidak diatur kita akan kebanjiran seperti ibukota Jakarta,"pungkasnya.

DKP : Jika Tidak Di Olah, Daya Tampung TPA Muara Fajar Hanya Bertahan Selama 1,5 Tahun

PEKANBARU - Produksi sampah kota Pekanbaru perharinya mancapai 300 ton perhari, hal ini sudah sangat mengkhawatirkan pasalnya untuk pengolahan dan daur ulang sampah tersebut masih sangat minim bahkan bisa dikatakann belum ada.

Berdasarkan hal tersebut, Kepala dinas Kebersiaha dan pertamanan Kota Pekanbaru, Syafril memprediksi bahwa daya tampung TPA( tempat pembuangan Akhir) yang berada di Muara Fajar hanya sanggup bertahan selama 1,5 tahun.

"Jika kita lihat secara real, laur TPA yang berkisar 8,9 Hektar tersebut, hanya sanggup menampung sampah sekitar setahun lebih karena melihat produksi sampah kita yang mencapai 300 ton perhari,"terangnya.

Dikatakannya, untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya bersama dengan pemerintah kota Pekanbaru telah menerima berbagai tawaran kerjasama untuk pengolahan sampah, namun hingga saat ini belum ada pihak yang pasti untuk mengolahnya.

"Ada beberapa pengusaha dari luar negri seperti, cina, korea, dan Australia yang berminat mengolah sampah kita, namun semua masih dalam tahap negosiasi dengan pemko Pekanbaru,"paparnya.

Lebih lanjut, Jika telah ada perusahaan yang secara pasti melakukan pengolahan terhadap sampah-sampah dikota Pekanbaru, maka sampah dikota Pekanbaru tidak akan ada lagi, sepertii di kota Surabaya yang menejemen pengolahan sampahnya sudah sangat bagus.

"Maka dari itu secepatnya kita akan mencarikan pihak ketiga yang paling berkompeten untuk menangani sampah yang ada dikota ini,"tutupnya.

Damkar Kekurangan Personil dan Armada Untuk Jinakkan Sijago Merah

Damkar Kekurangan Personil dan Armada Untuk Jinakkan Sijago Merah - Untuk mengantisipasi kebakaran dikota Pekanbaru yang tergolong kota Padat penduduk, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru mengeluhkan kekurangan personil dan armada dilapangan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Andry Sukarmen kepada Haluan Riau, Selasa (5/2).

Dikatakanya, idealnya kota Pekanbaru harus memiliki 20 unit mobil pemadam kebakaran, dan disetiap kecamatannya harus didirikan pos-pos pemadam kebakaran, sehingga jika terjadi gejolak si jago merah maka Damkar akan mudah masuk ke lokasi tersebut untuk menjinakkanya.

"Namun untuk saat ini kita hanya memiliki 13 Unit mobil Damkar, dua diantaranya mengalami rusak berat, sementara untuk pos penjagaan kita baru memiliki tujuh unut dan membutuhkan lima unit lagi,"jelasnya.

Disebutkanya, untuk tahun ini Pemko Pekanbaru telah menganggarkan dana untuk pembebasan lahan pembuatan pos-pos Pemadam kebakaran, dan 2 unit mobil pemadam kebakaran,"paparnya.

"Dengan begitu, secara berangsur-angsur semua kebutuhan untuk mengantisiipasi kebakaran dikota Pekanbaru akan lebih ditingkatkan,"ujarnya.

Lebih lanjut, Untuk personil sendiri Dinas Pemadam Kebakaran sudah cukup mengkhawatirkan, pasalnya jumlah yang saat ini sangat terbatas yaitu dari PNS nya hanya 74 orang, dan tenaga PHL nya berjumlah 85 orang.

"maka dari itu kita telah mengajukan pada Pemerintah kota untuk penambahan jumlah personil, diantaranya PNS kita ajukan 8 orang, sementara PHLnya 133 orang,"ujarnya lagi.

Ketika disinggung mengenai Kapan akan dibangun Pos-Pos penjagaan Pemadam Kebakaran, Ia mengatakan untuk tahun ini pihaknya akan fokus pada Pembebasan lahannya, sementau untuk pembangunan fisiknya akan dilakukan tahun depan.

"Lima pos yang akan kita tambah tersebut akan dibangun tahun 2014 mendatang,"katanya.

Diskes Sosialisasikan Kartu Jamkesmas

Diskes Sosialisasikan Kartu Jamkesmas - Untuk memberikan pelayanan dan jaminan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu yang berada di kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan kota Pekanbaru akan membagikan kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) melalui 20 puskesmas yang ada dikota Pekanbaru. Demikian diungkapakan Rini Kepala Dinas Kesehatan kota Pekanbaru kepada Haluan Riau, Selasa (5/2).

Dikatakanya, Kartu Jamkesmas tersebut akan berlaku mulai dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit dikota Pekanbaru.

"Artinya, kartu ini sangat bermamfaat dan diharapakan dapat membantu masyarakat tidak mampu dalam memperoleh pelayanan kesehatan,"ungkapnya.

Dikatakanya, belajar dari tahun sebelumnya banyak masyarakat yang mengeluhkan jika berobat menggunakan kartu jamkesmas, karena pelayanannya sangat kurang dan jauh berbeda dengan membayar secara reguler. Menyikapi hal ini pihaknya akan melakukan eveluasi setiap bulannya sehingga pihak puskesmas ataupun rumah sakit rujukan seperti RSUD, RS TNI AU, dan sebagainya dapat dikontrol dan dievaluasi.

"Selain itu kita juga meminta laporan dari masyarakat jika ada pihak pelayan kesehatan yang membeda-bedakan pasienya,"ujarnya.

Lebih lanjut, Ia mengatakan pihaknya akan lebih mengutamakan jemput bola kepada masyarakat, pasalnya lebih baik mencegah penyakit itu datang dari pada mengobati penyakit tersebut.

"Dengan begitu, masyarakat yang menggunakan kartu jamkesmas tersebut adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan,"ujarnya lagi.

Ketika disinggung mengenai masa berlaku kartu tersebut, Rini mengatakan kartu tersebut berlaku hanya dalam waktu satu tahun, dan untuk tahun berikutnya akan diperbaharui lagi langsung dari pusat.

"Jadi belum tentu tahun depan masyarakat yang dapat kartu jamkesmas mendapatkanya lagi,"tutupnya.

Menjamurnya Pasar Kaget Di Pekanbaru

Menjamurnya Pasar Kaget Di Pekanbaru - Menjamurnya pasar-pasar kaget di setiap kelurahan sekota Pekanbaru telah sangat mengkhawatrikan, mulai dari limbah sampah yang dihasilkan, hingga banyak pedagang pasar tradisional yang mengeluhkan kekurangan pembeli akibat adanya pasar kaget tersebut.

Menyikapii hal tersebut, Sadri Kepala Dinas pasar Kota Pekanbaru mengintruksikan kepada seluruh camat dan lurah sekota Pekanbaru untuk mendata jumlah pasar-pasar kaget diwilayah mereka masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mendata dan dijadikan sebuah acuan untuk menetukan program dan kebijakan-kebijakan yang akan diambil nantinya.

"Karena Lurah dan Camat lebih megetahui kondisi wilayah mereka masing-masing, maka kita minta secepatnya mereka melakukan pendataan secepatnya dan melaporkanya ke dinas Pasar Kota Pekanbaru,"Ungkap Sadri kepada Haluan Riau, Senin (4/2).

Menurutnya, Dinas Pasar tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penggusuran terhadap maraknya pasar-pasar kaget tersebut, hal ini karena adanya izin dari pemilik lahan untuk pengadaan pasar tersebut.

"Jadi kita disini hanya bisa mengawasi dan memberikan intruksi kepada camat untuk menghentikan aktivitas pasar tersebut. Dengan dasar, keberadaan pasar tersebut menimbulkan banyak sampah yang akan menimbulkan multimasalah terhadap lingkungan,"terangnya.

Lebih lanjut, Dirinya menghimbau kepada pemilik lahan untuk mau berkoordinasi kenan pihak pemerintah untuk kemajuan kota Pekanbaru kedepannya.

"Mungkin untuk tahun pertama keberadaan pasar kaget tersebut menguntungkan bagi pemilik lahan, namun jika telah berlangsung bertahun-tahun, dan masalah pembuangan limbahnya juga bermasalah masyarakat didaerah itulah yang akan menerima dampaknya, dan ujung-ujung nya pemerintah disalahkan,"tutupnya.

BASKO : Walikota Harus Kaji Ulang Izin Indomart Dan Alfamart

BASKO : Walikota Harus Kaji Ulang Izin Indomart Dan Alfamart - Terkait diberikanya izin kepada Indomart dan Alfamart untuk mengembangkan sayapnya dikota Pekanbaru menuai banyak protes dari masyarakat, pasaalnya keberadaan gerai/kios dari kedua pusat perbelanjaan serba ada tersebut di seluruh kecamatan kota Pekanbaru akan mematikan pedagang-pedagang kecil yang hendak menumbuh kembangkan usahanya.

Berdasarkan hal tersebut, Basrizal Kota selaku Ketua IKMR (Ikatan Keluarga Minang Riau) menegaskan kepada Walikota Pekanbaru untuk mengkaji ulang izin yang diberikan kepada unit usaha tersebut.

"Kota Pekanbaru ini adalah kota metropolitan yang baru saja akan berkembang, begitu juga dengan perekonomian masyarakatnya. Maka timbul kekhawatiran bagi pengusaha-pengusaha kecil jika indomart dan alfamat telah memonopoli perdagangan dikota pekanbaru ini nantinya dan secara otomatis akan mematikan usaha-usaha kecil tersebut,"jelas Basrizal kota (Basko) kepada Haluan Riau, Senin (4/2).

Ditambahkannya, dirinya sangat menghawatirkan akan keberlangsungan usaha-usaha kecil yang akan berkembang, karena persaingan akan semakin keras, dan telah dadpat dipastikan pemilik modal besar akan lebih diuntungkan, sementara yang bermodalkan pas-pasan akan hilang terbawa arus.

"Dan inilah yang harus di fikirkan Walikota Pekanbaru, jangan karena percepatan kemajuan kota pekanbaru, hak-hak rakyat kecil terabaikan,"tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Nike (21) seorang pemilik toko yang isi dagangannya adalah barang-barang harian, menanggapi keberadaan Indomart dan Alfamat di kota Pekanbaru cukup mengkhawatirkan, karena selain dari tempat yang mereka sediakan terkesan nyaman, dan harganya cenderung lebih terjangakau oleh masyarakat.

"Dan keberadaan pedagang-pedagang kecil seperti kami-kami ini akan kehilangan pembeli dan berhujung pada gulung tikar,"jelasnya.

Maka dari itu, dirinya juga berharap kepada Walikota Pekanbaru, untuk lebih mengkaji pemberian izin tersebut, pasalnya kota Pekanbaru belum seperti ibu kota Jakarta yang masyarakatnya telah trampil dan berkompeten untuk bersaing.

"Kita kan dalam tahap perkembangan, jika tidak dibina dan diarahkan maka akan banyak pengangguran dikota Pekanbaru ini,"tuturnya.

Disisi lain, Walikota Pekanbaru, Firdaus menjelaskan bahwa izin Indomart dan Alfamart telah dikaji sedemikian rupa, dan pemerintah kota Pekanbaru memberikan standarisasi harga terhadap barang-barang yang dijual di kedua tempat unit usaha tersebut.

"Bahkan kita telah membentuk tim untuk memantau setiap indomart dan alfamart dilapangan, sehingga kami yakin keberadaannya tidak akan mematikan usaha-usaha kecil yang ada dikota Pekanbaru,"tutupnya.

Penyaluran Raskin 2013, Hari ini Akan di Lounching

Penyaluran Raskin 2013, Hari ini Akan di Lounching - Hari ini, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui bagian perekonomian akan menyalurkan beras untuk masyarakat kurang mampu periode 2013. Penyaluran raskin perdana ini akan di lounching selasa (5/2) ini di kelurahan Tangkerang Tengah kecamatan Marpoyan Damai. Demikian diungkapkan Kasubag Perekonomian Kota Pekanbaru Edy Nofiar kepada Haluan Riau, (4/2). 

Dikatakanya, secara perdana raskin yang akan disalurkan pada periode 2013 ini, diawali dari kelurahan Tangkerang Tengah. 

"Mungkin untuk perdana ini akan dilakukan secara simbolis ke beberapa Rumah Tangga Sasaran (RTS), sementara untuk RTS di kelurahan itu akan diserahkan oleh kelurahan sendiri seperti tahun-tahun sebelumnya,"paparnya.

Ditambahkan Edy, pada hari itu penyalurannya baru sebatas untuk kelurahan itu saja, sedangkan kelurahan yang lain akan dilanjutkan pada hari-hari berikutnya. 

"Yang jelas raskin itu tinggal di distribusikan ke kelurahan yang ada untuk di salurkan kepada RTS yang berhak"paparnya.

Lebih lanjut, ditahun 2013 ini masing-masing kelurahan mengalami penurunan kuota penyalurran sampai 25 persen. Ini bukan hanya terjadi di Riau melainkan seluruh Indonesia atas kebijakan menkoKesra (Mentri Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat). Disamping itu pula jumlah penerima rakin juga mengalami pengurangan dari sebelumnya.

"Namun ada beberapa kelurahan yang tidak berkurang sama sekali kuota untuk RTS hanya Kelurahan Simpang Empat. Dan secara keseluruhan untuk kota Pekanbaru bedasarkan data, RTS di Kota Pekanbaru berkurang di tahun 2013 ini yang berjumlah sebanyak 22.741 KK, sedangkan pada 2012 lalu jumlah RTS sebanyak 24.160 KK. Sedangkan masing-masing RTS yang menerima raskin sebanyak 15 Kg/bulannya,"jelasnya.

Pengawasan Galian C Dikota Pekanbaru

Pengawasan Galian C Dikota Pekanbaru - Menyikapi semakin maraknya galian C di Pekanbaru, baik oleh pribadi maupun oleh industri yang ilegal, Walikota Pekanbaru instruksikan Camat dan lurah se-Pekanbaru untuk lebih proaktif mengawasi aktifitas galian C di wilayah kerjanya. 

"Aktifiitas galian C yang tidak memiliki izin sangat rawan karena bisa merugikan ekosistem dan merusak lingkungan di sekitar, maka dari itu kita minta kepada camat dan lurah untuk lebih meningkatakan pengawasannya terhadap aktifitas tersebut" ungkap Wali Kota Pekanbaru, Firdaus melalui Kabag Humas Sekda Pekanbaru, Azharisman Rozie kepada Haluan Riau, Minggu (3/2) usai melakukan meninjau aktifitas galian C di Kelurahan Sail dan Kecamatan Tenayan Raya.

Menurut Haris dalam sidak lapangan tentang Galian C di Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya, walikota menyesalkan bekas galian yang banyak permukaan tanah dan tidak diperbaiki lagi.

"Sehingga kondisi tanah jadi cenderung labil dan bisa saja mengakibatkan longsor,"Tambahnya lagi.

Lebih lanjut, Ia menghimbau kepada camat dan lurah untuk lebih meningkatkan pengawasan galian c di wilayah masing-masing, sehingga keseimbangan ekosistem dapat terjaga dan jika kedapatan aktifitas galian C maka akan diberikan tindakan tegas yaitu menghentikan aktifitas tesebut.

Pemeliharaan Jalan Kota, PU Anggarkan 3,1 M

Pemeliharaan Jalan Kota, PU Anggarkan 3,1 M - Untuk menyambut pelaksanaan iven olahraga Islamic Solidariti Games (ISG) hanya tinggal menghitung bulan karena diperkirakan akan berlangsung pada September mendatang. Maka dari itu banyak hal yang mesti dipersiapkan oleh pemerintah terutama Pemko Pekanbaru. Salah satunya melakukan perbaikan terhadap semua inprasturktur jalan yang mengalami kerusakan, khususnya jalan-jalan yang akan menjadi akses menuju kesetiap venue olahraga nantinya.

Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pekanbaru, Dadang Purwanto kepada Haluan Riau, Jumat(1/2).

Dikatakannya, untuk melakukan perbaikan terhadap jalan-jalan dalam kota, Dinas PU Kota Pekanbaru sudah menganggarkan dana sebesar Rp3,1 miliar di dalam APBD 2013. Sementara untuk proses pelaksanaan pengerjaan jalan-jalan dalam kota yang dikategori perbaikian akan dimulai proses lelangnya pada Maret mendatang. 

"Untuk proses persiapan lelang sendiri kita, sejauh ini sudah dilengkapi urusan administrasinya. Sekarang kita masih menunggu APBD 2013 turun dari Gubernur," ungkapnya.

Dijelaskannya, proses pemeliharaan terhadap sejumlah jalan dalam kota ini sifatnya berbentuk rutin. Tanpa ada ISG, pemeliharaan terhadap jalan tetap dilaksanakan. Karena setiap tahunnya sudah dipastikan akan ada jalan-jalan yang mengalami kerusakan dan perlu dilakukan perbaikan.

"Untuk jalan-jalan yang berlubang dan perlu dilakukan perbaikan, sesuai dengan arahan yang disampaikan Kepala Dinas, kita sudah turun ke lapangan dan melakukan pendataan. Action di lapangan tentunya baru akan dilaksanakan setelah proses lelang selesai," Paparnya.

Lanjut, Ia mengatakan untuk jalan-jalan yang menjadi wewenang pihak provinsi dan nasional, yang saat ini mengalami kerusakan, pihaknya sudah melakukan pendataaan secara keseluruhan dan nantinya data yang tersebut akan di koordinasikan ke Bina Marga Dinas PU Provinsi Riau.

"Karena dikota ini banyak juga jalan yang menjadi wewenang provinsi dan nasional, maka dari itu kita akan kordinasikan,"tutupnya.

Satpol PP Kewalahan Untuk Tertibkan Gepeng

Satpol PP Kewalahan Untuk Tertibkan Gepeng - Masih belum adanya sarana pelatiah dan rumah singgah dari dinas Sosial kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kewalahan untuk melakukan penertiban gelandangan dan pengemis (Gepeng) di kota Pekanbaru. Demikian diungkapkan Kepala Satpol PP kota Pekanbaru, Baharuddin kepada Haluan Riau, Kamis (31/1).

Dikatakannya, pihaknya setiap hari melakukan penyisiran gepeng-gepeng dijalanan, namun karena belum adanya rumah singgah sebagai tempat pelatihan dan pembinaan mereka banyak gepeng tersebut yang kembali kejalanan untuk meminta-minta.

"Jika ia berasal dari luar kota maka akan dipulangkan, namun yang menjadi masalah yaitu ia berasal dari kota Pekanbaru kita dan dinas sosial belum mempunyai fasilitas untuk itu,"terangnya.

Menurutnya, tahun ini pemko Pekanbaru melalui Dinas Sosial akan membuat rumah singgah untuk memfasilitasi keberadaan gepang sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.

"Tahun ini kabarnya akan melakukan pembebasan tanah untuk pembuatan Rumah singgah, dan kita harapkan pembangunan fisiknya secepatnya, sehingga para gepeng punya tempat untuk pelatihan dan pembinaan supaya tidak berkeliaran dijalanan lagi.

Lebih lanjut, Dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak memberikan sumbangan kepada gepeng dijalan, karena hal itulah yang membuat mereka betah berkeliaran dilapangan.

"Sebenarnya untuk penertiban ini bukan hanya tugas dari satpol PP semata, namun kami membutuhkan kerja sama masyarakat untuk penertibannya,"tutupnya.

PKL Demo Kantor Walikota Pekanbaru

PEKANBARU - Ratusan Pedaganng Kaki Lima kembali mendatangi kantor Walikota Pekanbaru, tujuanya hanya satu yaitu menuntut Walikota pekanbaru untuk menghentikan penertiban PKL di Taman kota, karena hal tersebut sangat merugikan para pedagang.

Demikian diungkapkan Ketua SRMI (Serikat Rakyat miskin Indonesia), Antoni Fitra kepada Haluan Riau, Kamis (31/1).

Disebutkannya, Walikota Pekanbaru harus menghentikan penertiban PKL di Taman kota, hal tersebut berdasarkan surat yang diikeluarkan pansus PKL dari DPRD kota Pekanbaru.

"Sehingga mari kita tunggu hasil dari pansus tersebut, baru boleh baru Walikota bisa mengambil tindakan, jikapun hasilnya PKL harus dipindahkan karena mengacu pada perda, tolong jangan kami saja yang ditertibkan masih banyak PKL ditempat-tempat lain dikota pekanbaru ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Dirinyya mengancam dan mengingatkan kepada Pemerintah kota Pekanbaru, jika pemko tetap penertiban, maka pihaknya akan mengerahkan masa lebih banyak lagi untuk menentang hadangan Satpol PP.

"Seharusnya Walikota Pekanbaru mengambil keputusan yang bijak, jangan seperti ini kami telah berkali-kali mendatangi pemko untuk mediasi tapi tidak ada digubris. Jika memang ingin perang kami siap untuk itu "Hidup rakyat, hibup rakyat," ungkapnya.

Disisi lain, Ketika Haluan Riau mencoba untuk mengkomfirmasi Kepala Satpol PP kota Pekanbaru, Baharuddin mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan penertiban sesui dengan peraturan yang ada.

"Nanti malam bahkan setiap malam kita akan melakukan penertiban, dan kita tidak akan melakukan hal-hal yang berbau anarkis karena kita disini membina bukan menggusur,"terangnya.

Disinggung kejadian tadi malam yang berujung ricuh, Baharuddin mengatakan hal tersebut adalah upaya pihaknya untuk melakukan penertiban, dan pihaknya akan lebih meningkatkan lagi pada hari berikutnya.

"Kita tidak akan melakukan tidakan yang berbau anarkis, dan kita lebih mengutamakan persuasif, maka dari itu kita tidak akan berhenti untuk menertibkan perda tersebut. Selain itu kita juga berharap kepada masyarakat untuk tidak kesana karena adanya pembeli mereka semakin kukuh berdagang disana,"tutupnya.

Dispenda Optimis Capai Target PAD 2013

Dispenda Optimis Capai Target PAD 2013 - Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru optimis merealisasikan target PAD 2013 ini sebesar 364 M. pasalnya dilihat dari potensi yang dihasilkan kota Pekanbaru PAD yang ada dilapangan saat ini memang sangat tinggi dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Agustrin Kepada Haluan Riau, Senin (28/1).

"Setelah kita pelajari potensi yang ada di kota Pekanbaru, kita sangat optimis dapat merealisasikan target tersebut,"jelasnya.

Menurutnya, untuk merealisasikannya agar bisa tercapai, pihaknya mesti membuat strategi  supaya potensi PAD tersebut dapat tergali dengan maksimal. dan strategi tersebut tidak lepas dari menimbulkan kesadaran kepada setiap wajib pajak untuk taat bayar pajak.

"Tentu kita punya strategi tersendiri, karena jika kita belajar dari tahun sebelumnnya, pajak reklame masih ada masalah kita bisa capai target apa lagi sekarang peraturanya akan lebih diperketat tentu akan lebih dari itu, dan kita juga mengajak peran serta masyarakat untuk mendukungnya dengan mematuhi aturan pembayaran pajak dan retribusi yang berlaku,"ujarnya lagi.

Selain itu Dispenda, saat ini tengah memperkuat koordinasi dengan pegawai ditingkat bawah. Antara lain untuk lebih meningkatkan penagihan kepada objek PAD yang masih berutang dan juga mempersiapkan diri untuk jemput bola.

"Dengan begitu kita bisa meningkatkan perolehan PAD ditahun ini, karena ada beberapa yang menjadi sumber utama PAD. Antara lain berasal dari PBB Perkotaan, BPHTB, Pajak Reklame dan Pajak Hotel dan Restoran"terangnya.

Disperindag : Harga telur Dipasaran Naik Signifikan

Disperindag : Harga telur Dipasaran Naik Signifikan - Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag) kota Pekanbaru, mengatakan bahwa saat ini harga telur ayam sebagai salan satu sumber protein hewani mengalami kenaikan yang signifikan. Hal itu terlihat dari tingginya harga telur ayam yang sebelumnya hanya Rp26-27 Ribu perpapan mejadi Rp32-33 Ribu perpapanya di pasaran.

"Berdasarkan monitoring harga sembako di pasarn, kita mendapati ada beberapa jenis sembako mengalami kenaikan, seperti bahan pangan yang menghasilkan protein seperti telur, daging, dan daging ayam,"terang Elsyabrina Kadis Perindag Kepada Haluan Riau, Senin (28/1).

Ia mengatakan alasan dari kenaikan harga beberapa sumber protein hewani tersebut dikarenakan mahalnya harga pakan hewan itu sendiri, Seperti telur ayam yang pakananya seperti jagung.

"Karena saat ini produksi jagung tersebut mengalami penurunan maka berkolerasi terhadap apa yang dihasilkan ayam tersebut yaitu telur,"terangnya.

Lebih lanjut, Dirinya saat ini hanya bisa menghimbau kepada masyarakat untuk mengganti kebiasaan mengkonsumsi telur beraluh pada ikan-ikanan yang harganya relatif stabil, jika tidak bisa mennsiasati dengan membelinya dengan prosi yang dikurangi.

"Jika biasanya membeli telur setiap minggu satu papan, dikurangi menjadi setengah papan, yang penting tidak mengurangi dan selalu memenuhi kebutuhan tubuh akan protein hewani tersebut,"terangnya.

Disinggung sampai kapan harga tersebut akan seperti itu, Elsyabrina masih belum mengetahuinya, karena kondisi cuaca masih belum sulit diprediksi.

"kemungkinan pada bulan depan harganya telah stabil, karena semua tegantung pada kondisi cuaca,"tutupnya.

Pengembalian Mobil Dinas, Kabag Perlengkapan Dalam Proses Pendataan

Pengembalian Mobil Dinas, Kabag Perlengkapan Dalam Proses Pendataan - Terkaiit intruksi Walikota Terhadap pejabat yang telah tidak menjabat lagi untuk segera mengembalikan fasilitas kendaraan dinas, Kepala bagian Perlengkapan Pemerntah kota Pekanbaru, Muhammad Amin mengatakan saat ini pihaknya saat ini dalam tahap pendataan kesetiap SKPD.

"Saat ini kita sedang melakukan pedataan dengan mendatangi SKPD-SKPD untuk mengetahui berapa kendaraan dinas yang mesti dikembalikan secara valit,"ungkapnya kepada Haluan Riau, Senin (28/1).

Menurutnya, Dalam minggu ini pihaknya akan mendata, setelah itu diketahui semuanya maka akan diberikan surat kepada orangnyya untuk segera mengembalikan kendaraan dinas tersebut.

"Jika telah tiga kali tidak ada gubrisan, maka kita akan meminta bantuan Satpol PP untuk pengambilan kendaraan dinas tersebut,"terangnya lagi.

Dirinya juga menambahkan, untuk saat ini pemko tidak mengetahui secara pasti berapa kendaraan dinas yang perlu dikembalikan, sehingga pihaknya masih belum bisa memberikan nama-nama pejabat yang harus mengembalikan kendaraan dinas tersebut.

"Kita kan masih mendata, sehingga jika telah selesai bisa kita buat berita acara serah terimanya, untuk nama-nama orangnya kemungkinan pekan depan telah selesai,"ujarnya.

Lebih lanjut, ia menargetkan mengenai pada bulan februari mendatang semua urusan mengenai mobil dinas telah selesai, pasalnya Pengembalian mobil dinas ini penting karena sangat berpengaruh terhadap penilaian neraca keuangan dan aset daerah oleh BPK. 

"Sebagai mana target pemko Pekanbaru tahun 2013 atau paling lambat 2014 kota pekanbaru mendapat penilaian neraca keuangan wajar tanpa pengecualian (wtp), Jika semua aset daerah bisa tertata dengan baik besar kemungkinan Pemko akan mendapatkan WTP dari penilaian BPK",tututpnya. 

Dispenda : Pajak PAD Walet Terkendala Perwako

Dispenda : Pajak PAD Walet Terkendala Perwako - Belum adanya pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk dari penangkaran sarang burung walet di Kota Pekanbaru, hal tersebut dikarenakan akibat dari keterlambatan pengesahan Perwako yang mengatur tentang penangkaran walet itu sendiri. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dispenda Kota Pekanbaru, Fadilah Sandy kepada Haluan Riau, Minggu (27/1)

Menurutnya,  masih nihilnya perolehan pajak PAD dari penangkaran sarang burung walet disebabkan keterlambatan pengesahan Perwako yang mengatur tentang penangkaran walet itu sendiri sehingga pihaknya belum mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengambil pungutan-pungutan terhadap pengusaha walet..

"Kita belum bisa melakukan pemungutan terhadap pajaknya, karena Perwakonya belum selesai. Atas dasar inilah PAD dari sektor penangkaran burung walet yang tercatat pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) masih nol persen," ujarnya.

Lebih lanjut Fadilah, menambahkan yang mengakibatkan sektor penangkaran walet di Pekanbaru tidak memiliki potensi dalam mendongkrak PAD Pekanbaru pada tahun 2012 lalu, disebabkan masih banyaknya dari para pengusaha penangkaran sarang walet yang belum terdaftar di BPT. Sehingga untuk melakukan pemungutan pajak PAD-nya sangat sulit.

"ini karena pengusaha walet di Kota Pekanbaru masih banyak yang tidak terdaftar di BPT sampai sekarang, sehingga pemungutan walet tidak bisa maksimal. Disamping data yang diterima Dispenda selama ini masih bersifat data lama, tahun 2009 dan tahun 2010. Sedangkan data terbaru belum diterima oleh BPT", Paparnya.

Ia mengatakan, ketidak validtan data tersebut juga menimbulkan kesulitan tersendiri terhadap para petugas di lapangan dalam memungut pajak walet, selain tidak mengetahui siapa pemiliknya dan untuk dikomfirmasi tidak bisa.

"Memang sebagian ada datanya di BPT, jumlahnya sekitar 25 pengusaha, tapi pada saat kita turun ke lokasi, pemiliknya tidak ditempat. Sehingga pajaknya pun tidak bisa di pungut,"ungkapnya.

Firdaus : Petengahan Februari, Seluruh Mobdis DiKembalikan

Firdaus : Petengahan Februari, Seluruh Mobdis DiKembalikan - Sudah seharusnya pejabat yang sudah tidak menjabat lagi harus mengembalikan fasilitas Pemerintah seperti kendaraan dan sebagainya tanpa harus diminta. Namun berbeda dengan pejabat Pemerintah Kota Pekanbaru yang hingga saat ini belum mengembalikan kendaraan (mobil) dinas yang dipinjam pakaikan saat mereka masih menjabat.

Menanggapi hal tersebut Walikota Pekanbaru, Firdaus melalui Kepala Bagian(Kabag) Humas Pemko Pekanbaru Haris Rozie meminta kepada seluruh mantan pejabat pemko yang tidak menjabat dijabatan semula agar mengembalikan kendaraan dinas mereka.

"Kepada pejabat yang tidak menjabat lagi dan masih menguasai kederaan dinas berupa mobil dinas baik itu roda dua maupun roda empat milik  pemko yang bukan peruntukannya agar mengembalikan kenderaan dinas tersebut kepada pemko melalui kabag perlengkapan Setko pekanbaru, sebagai pengelola aset daerah kota pekanbaru dengan tenggang waktu hingga pertengahan Februari 2013 mendatang," ujar Haris, Minggu(27/1)

Haris juga menambahkan, bagi pejabat yang belum mengembalikan pada jadwal yang telah ditentukan, akan dilakukan pengambilan paksa oleh satpol pp dan pihak terkait lainnya.

"Kita minta juga peran aktif pimpinan SKPD untuk memfasilatasi pengembaliannya guna penertiban administrasi lebih lanjut bagian perlengkpan akan meniventarisisasi jumlah kederaan serta kebutuhannya dan melengkapi administrasi penyerahan kenderaan kepada peruuntukannya", Tambah Haris.

Lebih lanjut, Pengembalian mobil dinas ini penting karena sangat berpengaruh terhadap penilaian neraca keuangan dan aset daerah oleh BPK. Pasalnya target pemko Pekanbaru tahun 2013 atau paling lambat 2014 kota pekanbaru mendapat penilaian neraca keuangan wajar tanpa pengecualian (wtp).

"Jika semua aset daerah bisa tertata dengan baik besar kemungkinan Pemko akan mendapatkan WTP dari penilaian BPK",tututpnya. 

Pembangunan IPAL, Pemko Peroleh Dana Bantuan 350 M

Pembangunan IPAL, Pemko Peroleh Dana Bantuan 350 M - Pemko Pekanbaru berhasil memperoleh dana bantuan luar negeri sejumlah  350 M untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Kepastian ini  diperoleh  Bappeda Pekanbaru sesuai informasi yang disampaikan Bappenas. Demikian diungkapakan Kepala Bappeda Pekanbaru, Sofian kepada Haluan Riau, Minggu (27/1).

Ia menyebutkan bantuan dana luar negeri tersebut bersumber dari Asia Development Bank atau ADB sejumlah 125 M dan pemerintah Australia 225 M.

"Untuk pembangunan IPAL, kita telah mendapatkan bantuan dana dari pihak ketiga, hal tersebut karena kita bisa menyelesaikan pembebasan lahan IPAT tersebut tepat waktu,"terangnya.

Pembangunan IPAL, Pemko Peroleh Dana Bantuan 350 M 

Dikataknya, secara keseluruhan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan IPA mencapai 430 M.Untuk kekurangannya sekitar 80 M akan kita alokasikan dalam APBD Kota Pekanbaru 

"Untuk reaslisasi pembangunannya kita akan menganggarkan selama lima kali anggaran, karena pembangunanya akan kita lakukan secara bertahap,"terangnya.

Lebih lanjut,  Sofian menjelaskan penambahan alokasi dana pembangunan IPAL melalui APBD sudah disepakati Walikota dengan pertimbangan untuk kepentingan masyarakat banyak dalam jangka waktu panjang.

"Rencananya dalam tahun ini, Detail Enginering Design atau DED IPAL mulai dikerjakan Bappenas. Sementara untuk pembangunan instalasi akan dimulai pada tahun 2015 mendatang,"ujarnya.

Masyarakat keluhkan Harga Cabe Naik

Masyarakat keluhkan Harga Cabe Naik - Sepekan Belakangan ini, Harga cabai merah di sejumlah Pasar Tradisional di Pekanbaru mulai merangkak naik. Pasalnya saat ini harga cabai di jual pedagang perkilonya berkisar Rp. 40.0000. Sangat jauh berbeda dengan harga sebelumnya yang hanya berkisar Rp. 16.000-20.000/kg.

Berdasarkan pantauan Haluan Riau di Pasar Tradisional Cik Puan Jalan Tambusai Pekanbaru, Minggu (3/2) kenaikan harga cabai menurut pedagang akibat musim hujan berkepanjangan. Sehingga pasokan cabai dari Sumatra Barat dan Sumatra Utara cendrung dibawa ke pulau Jawa.

Hal tersebut sangat dikeluhkan masyarakat, pasalnya jika seminggu selalu menghabiskan satu kilogram cabe untuk makanan sehari-hari terpaksa berkurang mejadi setengahnya karena harga cabe tersebut cukup mahal. 

"Ya mau bagaimana lagi, terpaksa kita kurangi mengkonsumsi yang pedas-pedas untuk sementara waktu,"Ungkap Reni (48) seorang warga Sukajadi kepada Haluan Riau.

Sementara Awal (31) dari pihak pedagang mengatakan kenaikan ini terpaksa dilakukan, karena tingginya permintaan tidak sesuai dengan pasokan yang ada dikota Pekanbaru. sehingga mau tidak mau hukum ekonomi secara otomatis akan berlaku.

"Pasokan cabai ke sejumlah pasar mulai berkurang sejak kemarin. Sementara permintaan akan cabai terus meningkat.Akibatnya terjadi kenaikan harga yang dilatarbelakangi oleh minimnya pasokan cabai dari Sumbar dan Sumut, " ujarnya

Lebih lanjut, Ia mengatakan bukan hanya cabai saja yang mengalami kenaikan, malainkan hampir seluruh sembako seperti telor, beras, daging dan beberpa bahan pokok lainnya juga mengalami kenaikan. hal tersebut dikarenakan kurangnya pasokan dan kondisi cuaca yang kurang bagus.

Dishub : Transmetro Baru Akan Dilengkapi Kamera CCTV

Dishub : Transmetro Baru Akan Dilengkapi Kamera CCTV - Untuk mengantisipasi tindak kejahatan dan memberikan rasa keamanan bagi penumpang Trans Metro Pekanbaru, 70 unit armada bus baru akan dilengkapi camera CCTV. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Dedi Gusriadi kepada Halauan Riau, Jumat (25/1).

Diakatakanya, pada pengadaan bus untuk koridor 3,4,5,6 dan 7 yang akan dioperasikan pada bulan April mendatang, ada sedikit perbedaan dari bus trasmetro sebelumnya yaitu kendaran angkutan masal tersebut dilengkapi kamera CCTV sehingga setiap gerak gerik  yang terjadi dalam bus dapat dipantau.

"Selain itu, CCTV jg diperlukan untuk mengetahui pelayanan pramugara kepada penumpang diatas bus berikut juga memantau sopir,"Terang Dedi.

Lebih lanjut,untuk mempermudah para pengguna bus nantinya pembelian tiket Trans Metro akan menggunakan tiket flash dan tidak lagi berupa uang tunai seperti sekarang ini.

"Kita targetkan Maret nanti pemakaian tiket flas sudah terealisasi, karena sebelumnya kita menargetkan pada bulann ini namun ada sedikit kendala dari pihak BCA maka dari itu kita undur waktunya,"sambung Dedi.

Sementara itu untuk armada bus yang melayani penumpang menuju Bandara SSK akan dimodifikasi memiliki dua pintu kiri dan kanan.

Penambahan pintu masuk trans metro ini terpaksa dilakukan karena halte yang berada di bandara SSK berada disisi kanan bus. ditambah lagi, pengerjaan  halte diwilayah tersebut telah rampung sehingga untuk mengganti halte ke arah kiri.

"Makanya diputuskan pintu masuk bus saja yang ditambah,"teragnya.

Perbaiki Lampu penerangan Rusak dan Mati

Perbaiki Lampu penerangan Rusak dan Mati - Untuk memberikan pelayanan tehadap masyarakat terutama pada malam hari dalam hal Penerangan jalan, Dinas kebersihan dan penerangan kota Pekanbaru mensiagakan dua unit mobil tangga setiap malam untuk melakukan pengecakan terhadap Lampu penerangan jalan. Demikian diungkapkan Syafril Kepala Dinas Kebersihan Dan penerangan kota Pekanbaru kepada Haluan Riau, Jumat (25/1).

Dia mengatakan pihaknya saat ini mempunyai dua fokus utama, yaitu pada siang hari siaga untuk mengangkut sampah-sampah yang ada, dan Dimalam hari berfokus pada penerangan jalan.

"Namun untuk penerangan jalan saat ini kita hanya sebatas pada jalan-jalan protokol, hal ini karena kendaraan yang kita miliki saat ini hanya dua,"ungkapnya.

Dikatakannya, sebenarnya DKP memiliki tiga mobil tangga, namun ada satu mobil tangga saat ini masih di pihak kepolisian, pasalnya pada memerintahan kepala dinas yang lama kendaraan tersebut mengalami kecelakaan bersama geng motor.

"Maka dari itu kita hanya bisa memfungsikan dua unit saja, itupun hanya berlangsung selama satu jam setiap malam, dengan cara mengelilingi kota melewati jalan protokol, jika ada yang mati maka akan dilakukan pengecekan,"terangnya.

Ketika disinggung mengenai apakah tahun ini DKP mengajukan penambahan armada mobil tangga, Syafril mengatakan untuk tahun ini pihaknya tidak ada mengajukan penambahan armada, dengan demikian pihaknya sangat berupaya untuk mengeluarkan armada yang masih menjadi BB (barang bukti) dipihak kepolisian untuk secepatnya difungsikan lagi.

"Jika hanya mengandalkan dua mobil tangga saja, pihaknya cukup kesulitan, karena kota Pekanbaru yang sangat luas dan banyak lampu yang masih tertudur. Bukan hanya dijalan protokol tapi di lingkungan masyarakat juga banyak yang mati,"paparnya.

Ditanya berapa idealnyayang dibutuhkan kotP pekanbaru, Syafril mengatakan sebenarnya jika melihat kota-kota maju yang ada di pulau jawa, setiap kecamatan memiliki satu mobil tangga. maka dari itu idealnya kita butuh 12 mobil tangga dikota Pekanbaru.

"Itu harapan kita, namun karena anggaran kita masih tegolong kurang maka armada yang ada saja kita maksimalkan," tutupnya.

Sepinya Pasar Rumbai, Dewan Soroti Kinerja Dinas Pasar

Sepinya Pasar Rumbai, Dewan Soroti Kinerja Dinas Pasar - Mahalnya harga sewa kios dipasar Rumbai, membuat  pedagang-pedagang sangat mengeluhkan hal tersebut. Pasalnya mereka dituntut untuk mengeluarkan uang sebesar Rpg Juta setiap tahunnya jika ingin berdagang disana. Akibatnya banyak pedagang yang keluar dan beralih berdagang dipinggir-pinggir jalan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua komisi II DPRD kota Pekanbaru Nofrizal menyoroti kinerja dari dinas pasar kota Pekanbaru dalam hal mempromosikan pasar Rumbai tersebut.

"Kita minta Dinas Pasar agar pro aktif dalam mempromosikan Pasar Rumbai, sehingga Pasar Rumbai ramai dikunjungi dan pedagang juga tidak merasa dibebani tingginya sewa kios yang selama ini dinilai sangat membebani pedagang,"Ungkap Nofrizal  kepada Haluan Riau, Jumat (25/1).

Ia mengatakan, Sejak tahun lalu pedagang telah menuntut pembayaran kios dipasar Rumbai diganti dengan retribusi, sehingga bayarannya tidak sebesar itu. Namun hingga sekarang hal tersebut masih belum terealisasi.

"Jika hal ini terus berkelanjutan, maka tidak ada pedagang yang hendak mengisi kios-kios tersebut, ditambah lagi ada pedagang yang telah menyewa namun tidak diisi karena pengunjung sepi,"terangnya lagi.

Lebih lanjut, ia mengatakan akibat mahalnya harga kios-kios tersebut banyak pedagang yang beralih tempat ke pinggir jalan sekitaran pasar tersebut, dan hal tersebut menjadi bukti kinerja dinas pasar wajib dipertanyakan.

"Jangan sampai diwilayah rumbai menjadi semberaut seperti keberadaan di jalan Soebranntas saat ini, maka dari itu pemko harus segera mencari jalan keluarnya," tegasnya.

Disisi lain, Ketika Haluan Riau mencoba komfirmasi Asisten II kota Pekanbaru, Dorman Johan, Ia mengatakan saat ini Pemerintah kota Pekanbaru sedang membahas ulang untuk sewa di kios-kios pasar Rumbai tersebut, dan secepatnya hasilnya akan kita sepakati.

"Sekarang kita sedang membahas harga kiosnya, dan kita berharap bisa menurunkan harga kios tersebut, yang pasti kita akan carikan  solusi yang sama-sama menguntungkan,"tutupnya.

Minggu malam, Pemko Akan Mulai Penertiban PKL

Minggu malam, Pemko Akan Mulai Penertiban PKL - Limit waktu kesabaran pemerintah kota Pekanbaru dalam menghimbau pedagang kaki lima untuk pindah ke tempat-tempat yang disediakan tampaknya telah habis, hal itu terlihat dari keseriusan pemko yang hendak melakukan tindakan tegas pada Minggu (27/1) malam besok bersama Tim yustisi yang telah dibentuk.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi kepada Haluan Riau, Jumat (25/1).

Ia mengatakan Pemerintah kota pekanbaru telah mengirim surat pada seluruh anggota tim yustisi untuk segera melakukan penetiban pada Minggu malam mendatang. dan untuk fokus nya berada di dua titik yaitu jalan Hr Subrantas dan Jalan Cuk nyak dien.

"Sementara untuk wilayah yang lainnya akan berangsur-angsur kita tertibkan, yang pasti didua titik tersebut kita utamakan," katanya.

Ditambahkanya, Tim yang akan turun tersebut, terdiri dari pihak kepolisian, Satpol PP dan pihak keamanan lainya. Namun kita tetap mengutamakan sikap prepentif dalam melakukan pemertiban.

"Kita membawa pihak yang berwajib bukan untuk bertarung dengan PKL, tapi untuk mengajak mereka untuk pindah ke tempat yang kita sediakan, seperti dipasar Senggol, pasar Pujasera, dan Pasar palapa dijalan Durian,"terangnya.

Lebih lanjut, Ia juga berharap kepada pedagang untuk tidak melakukan hal-hal yang memicu kekerasan, karena yang akan rugi adalah kita sendiri, maka dari itu mari kita selesaikan semua dengan jalam musyawarah.

"Sebenarnya, tuujuan kami ini memindahkan mereka adalah untuk kebaikan mereka, dan kami berharap pada PKL jangan mau dipropokatori oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan iming-iming tertentu,"Himbaunya.

Peringati Mulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam

Peringati Mulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam - Memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam, Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi mengingatkan kepada generasi muda dan Para Pegawai Pemerintah kota Pekanbaru untuk mentauladani semua akhlak yang dicontohkan demi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pasalnya saat ini banyak generasi muda yang telah melenceng dari ajaran-ajaran agama dan lebih mementingkan kesenangan sesaat.

"Maka dari itu, mari kita jadikan momentum maulid Nabi ini sebagai jalan kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat,"Ungkap Ayat Cahyadi kepada Haluan Riau, Jumat (25/1).

Ia mengingatkan bagi generasi muda saat ini untuk mencontoh semua prilaku yang diajarkannya, seperti orang yang pekerja keras, penyabar, jujur dan sederhana. Sementara untuk para pegawai pemerintah untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

"Sebagai mana kita ketahui bersama, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam diutus Allah kedunia untuk menyempurnakan Ahklak seluruh manusia, jadi mari kita perkuat iman kita jangan samapi melenceng ke hal-hal yang negatif dan merugi,"terangnya.

Lebih lanjut, Ayat mengatakan khusus untuk generasi muda, perpegang teguhlah terhadap agama Agama Islam, jangan sampai keimanan terkikis oleh perkembangan zaman yang semakin lama-semakin banyak godaannya.

"Jangan sampai Agama Islam hanya sebatas identitas saja, namun perintah dan aturan-aturanya diabaikan,"tutupnya.

Pembinaan Untuk Gepeng, Dinsos Butuh Rumah Singgah

Persoalan gelandangan dan pengemis yang berada di Kota pekanbaru belum  kunjung tuntas, meskipun dinas Sosial Kota pekanbaru sudah menajalankan tugas dan fungsinya semaksiamal mungkin. Tetap saja bermunculannya gepeng, baik di lampu merah maupu di pasar-pasar, lantaran sampai saat ini rumah singgah atau kawasan khusus sebagai tempat penampungan mereka belum ada.

Kepala Bidang Rehabilitas Dinas sosial Kota Pekanbaru Elif Arsyah kepada Haluan Riau selasa (22/1). Ia mengatakan, untuk menangani gepeng serta memberikan mereka pembinaan yang baik, sangat di butuhkan rumah atau kawasan khusus yang di gunakan untuk kegiatan pembinaan. 

"Sejauh ini dinsos belum memilikinya sama sekali. Namun kebutuhan ini sudah disampaikan kepada pemerintah, dan di 2013 ini akan di upayakan untuk pembelian lahan yang nanti digunakan sebagai tempat penambungan gepeng atau sejenisnya untuk dilakukan pembinaan,"Ungkapnya.

Menurut Arsyah, lahan yang dibutuhkan sebagai tempat dibangunnya kawasan pembinaan gepeng minimal seluas empat hektar, kalau dapat lebih dari empat hektar akan jauh lebih baik lagi. 

"Yang jelas, dari penyampaian walikota, tahun ini akan dilakukan pembelian lahannya. Dan jika nanti kondisi anggaran sangat memungkinkan, maka akan langsung di bangun fisiknya, jika tidak maka baru sebatas pembelian lahan,"teragnya.

Mengenai tempat, Arsyah mengatakan, keberadaannya di kecamatan Tenayan Raya, di tempatkan disana guna untuk menghindari dari hiruk pikuk kota, dan memberikan terapi bagi mereka agar sadar dengan dijauhkan tempat mereka dari dunia luar. Disamping itu juga dalam memberikan pembinaan kepada mereka yang di tampung akan terasa lebih aman.

"Jika kawasan penampungan bagi gepeng ini selesai nantinya, mereka akan di beri pembinaan secara mental, spritual, dan juga diberikan pembinaan dalam mengembangkan skil mereka"tambahnya lagi.

Lebih lanjut, Gepeng yang di amankan sat pol PP nantinya, setelah didata maka mereka akan di pilah, jika yang diamankan dari luar daerah maka merekan di pulangkan kekampung halamannya, dengan mengantarkan mereka langsung menaiki bus dan biayanya di tanggung oleh dinsos sendiri. Sementara, gepeng yang diamankan berasl dari Pekanbaru maka mereka akan dibina, mental, dan juga skill, guna untuk mengembangkan kreatifitas mereka.

"Sehingga kita bisa memamfaatkan skil mereka nanti untuk kemajuan kota Pekanbaru,"katanya lagi.

Untuk meminimalisir kebradaan gepeng di pekanbaru, masyarakat juga dihimbau untuk tidak memberikan sumbangan apa-apa kepada mereka baik di lampu merah ataupun di pasar-pasar. Berdasarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial, pasal 3 ayat 1, dilarang melakukan pengemisan di depan umum dan di tempat umum, di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyebrangan. Sedangkan ayat dua dalam pasal yang sama, di jelaskan, dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandang dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah, dan jembatan penyebrangan.

"Dengan demikian, barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut maka diancam dengan pidana kurungan selama tiga bulan, atau denda paling banyak Rp50 juta,"pungkas Arsyah.