PKL Demo Kantor Walikota Pekanbaru

PKL Demo Kantor Walikota Pekanbaru
"Hentikan Penertiban PKl Di Taman Kota"

PEKANBARU-Ratusan Pedaganng Kaki Lima kembali mendatangi kantor Walikota Pekanbaru, tujuanya hanya satu yaitu menuntut Walikota pekanbaru untuk menghentikan penertiban PKL di Taman kota, karena hal tersebut sangat merugikan para pedagang.

Demikian diungkapkan Ketua SRMI (Serikat Rakyat miskin Indonesia), Antoni Fitra kepada Haluan Riau, Kamis (31/1).

Disebutkannya, Walikota Pekanbaru harus menghentikan penertiban PKL di Taman kota, hal tersebut berdasarkan surat yang diikeluarkan pansus PKL dari DPRD kota Pekanbaru.

"Sehingga mari kita tunggu hasil dari pansus tersebut, baru boleh baru Walikota bisa mengambil tindakan, jikapun hasilnya PKL harus dipindahkan karena mengacu pada perda, tolong jangan kami saja yang ditertibkan masih banyak PKL ditempat-tempat lain dikota pekanbaru ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Dirinyya mengancam dan mengingatkan kepada Pemerintah kota Pekanbaru, jika pemko tetap penertiban, maka pihaknya akan mengerahkan masa lebih banyak lagi untuk menentang hadangan Satpol PP.

"Seharusnya Walikota Pekanbaru mengambil keputusan yang bijak, jangan seperti ini kami telah berkali-kali mendatangi pemko untuk mediasi tapi tidak ada digubris. Jika memang ingin perang kami siap untuk itu "Hidup rakyat, hibup rakyat," ungkapnya.

Disisi lain, Ketika Haluan Riau mencoba untuk mengkomfirmasi Kepala Satpol PP kota Pekanbaru, Baharuddin mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan penertiban sesui dengan peraturan yang ada.

"Nanti malam bahkan setiap malam kita akan melakukan penertiban, dan kita tidak akan melakukan hal-hal yang berbau anarkis karena kita disini membina bukan menggusur,"terangnya.

Disinggung kejadian tadi malam yang berujung ricuh, Baharuddin mengatakan hal tersebut adalah upaya pihaknya untuk melakukan penertiban, dan pihaknya akan lebih meningkatkan lagi pada hari berikutnya.

"Kita tidak akan melakukan tidakan yang berbau anarkis, dan kita lebih mengutamakan persuasif, maka dari itu kita tidak akan berhenti untuk menertibkan perda tersebut. Selain itu kita juga berharap kepada masyarakat untuk tidak kesana karena adanya pembeli mereka semakin kukuh berdagang disana,"tutupnya.

Dishub : Tindak Tegas Supir TMP Tak Disiplin

Dishub : Tindak Tegas Supir TMP Tak Disiplin - Sehubungan adanya  oknum sopir Trans Metro yang menurunkan penumpang diluar halte. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru akan menjatuhkan sangsi tegas berupa pemcatan bagi oknum sopir Trans Metro Pekanbaru (TMP) yang tidak disiplin menaikkan dan menurunkan penumpang di dalam halte SAUM. Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Dedi GUsriadi kepada Haluan Riau, Kamis (24/1).

Dedi mengakui, tindakan tidak disiplin dari Sopir TMP tersebut akan membahayakan penumpang itu sendiri. Disamping itu  juga mengganggu kelancaran arus lalu lintas karena  kendaraan lain terhalang  dengan ukuran bus transmetro yang besar.

"Untuk itu kita dari dinas akan memberikan sanksi tegas terhadap mereka menurunkan penumpang disembarang tempat,"ujarnya.

Lebih lanjut, agar kasus yang sama tidak kembali terulang, Dishub  meminta kerjasama penumpang Bus Trans Metro sendiri dengan tidak meminta sopir menurunkannya diluar halte.

"Kita juga minta kepada masyarakat untuk tidak meminta diturunkan ditempat selain halte, karena itu akan sangat berbahaya serta memicu kemacetan,"himbaunya.

Disinggung mengenai apakah ada kerugian bagi secara finansial jika TMP menurunkan penumpang disembarang tempat, Dedi menjelaskan bahwa TMP tidak akan merugikan pendapatan secara finansial.Sebab menurunya meski penumpang naik dari pintu depan atau diluar halte namun tetap akan dikenakan bayaran. Apalagi pembayaran tiket saat ini tidak lagi di halte namun langsung diatas bus.

"Hanya saja, yang kita antisipasi yaitu jangan sampai TMP seperti angkot biasa, yang menurunkan penompang disembarangan tempat, jadi sia-sia saja upaya kita selama ini mengantisipasi kemacetan,"tutupnya.

Pemeliharaan Jalan Kota, PU Anggarkan 3,1 M

Pemeliharaan Jalan Kota, PU Anggarkan 3,1 M - Untuk menyambut pelaksanaan iven olahraga Islamic Solidariti Games (ISG) hanya tinggal menghitung bulan karena diperkirakan akan berlangsung pada September mendatang. Maka dari itu banyak hal yang mesti dipersiapkan oleh pemerintah terutama Pemko Pekanbaru. Salah satunya melakukan perbaikan terhadap semua inprasturktur jalan yang mengalami kerusakan, khususnya jalan-jalan yang akan menjadi akses menuju kesetiap venue olahraga nantinya.

Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pekanbaru, Dadang Purwanto kepada Haluan Riau, Jumat(1/2).

Dikatakannya, untuk melakukan perbaikan terhadap jalan-jalan dalam kota, Dinas PU Kota Pekanbaru sudah menganggarkan dana sebesar Rp3,1 miliar di dalam APBD 2013. Sementara untuk proses pelaksanaan pengerjaan jalan-jalan dalam kota yang dikategori perbaikian akan dimulai proses lelangnya pada Maret mendatang. 

"Untuk proses persiapan lelang sendiri kita, sejauh ini sudah dilengkapi urusan administrasinya. Sekarang kita masih menunggu APBD 2013 turun dari Gubernur," ungkapnya.

Dijelaskannya, proses pemeliharaan terhadap sejumlah jalan dalam kota ini sifatnya berbentuk rutin. Tanpa ada ISG, pemeliharaan terhadap jalan tetap dilaksanakan. Karena setiap tahunnya sudah dipastikan akan ada jalan-jalan yang mengalami kerusakan dan perlu dilakukan perbaikan.

"Untuk jalan-jalan yang berlubang dan perlu dilakukan perbaikan, sesuai dengan arahan yang disampaikan Kepala Dinas, kita sudah turun ke lapangan dan melakukan pendataan. Action di lapangan tentunya baru akan dilaksanakan setelah proses lelang selesai," Paparnya.

Lanjut, Ia mengatakan untuk jalan-jalan yang menjadi wewenang pihak provinsi dan nasional, yang saat ini mengalami kerusakan, pihaknya sudah melakukan pendataaan secara keseluruhan dan nantinya data yang tersebut akan di koordinasikan ke Bina Marga Dinas PU Provinsi Riau.

"Karena dikota ini banyak juga jalan yang menjadi wewenang provinsi dan nasional, maka dari itu kita akan kordinasikan,"tutupnya.

PKL Demo Kantor Walikota Pekanbaru

PEKANBARU - Ratusan Pedaganng Kaki Lima kembali mendatangi kantor Walikota Pekanbaru, tujuanya hanya satu yaitu menuntut Walikota pekanbaru untuk menghentikan penertiban PKL di Taman kota, karena hal tersebut sangat merugikan para pedagang.

Demikian diungkapkan Ketua SRMI (Serikat Rakyat miskin Indonesia), Antoni Fitra kepada Haluan Riau, Kamis (31/1).

Disebutkannya, Walikota Pekanbaru harus menghentikan penertiban PKL di Taman kota, hal tersebut berdasarkan surat yang diikeluarkan pansus PKL dari DPRD kota Pekanbaru.

"Sehingga mari kita tunggu hasil dari pansus tersebut, baru boleh baru Walikota bisa mengambil tindakan, jikapun hasilnya PKL harus dipindahkan karena mengacu pada perda, tolong jangan kami saja yang ditertibkan masih banyak PKL ditempat-tempat lain dikota pekanbaru ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Dirinyya mengancam dan mengingatkan kepada Pemerintah kota Pekanbaru, jika pemko tetap penertiban, maka pihaknya akan mengerahkan masa lebih banyak lagi untuk menentang hadangan Satpol PP.

"Seharusnya Walikota Pekanbaru mengambil keputusan yang bijak, jangan seperti ini kami telah berkali-kali mendatangi pemko untuk mediasi tapi tidak ada digubris. Jika memang ingin perang kami siap untuk itu "Hidup rakyat, hibup rakyat," ungkapnya.

Disisi lain, Ketika Haluan Riau mencoba untuk mengkomfirmasi Kepala Satpol PP kota Pekanbaru, Baharuddin mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan penertiban sesui dengan peraturan yang ada.

"Nanti malam bahkan setiap malam kita akan melakukan penertiban, dan kita tidak akan melakukan hal-hal yang berbau anarkis karena kita disini membina bukan menggusur,"terangnya.

Disinggung kejadian tadi malam yang berujung ricuh, Baharuddin mengatakan hal tersebut adalah upaya pihaknya untuk melakukan penertiban, dan pihaknya akan lebih meningkatkan lagi pada hari berikutnya.

"Kita tidak akan melakukan tidakan yang berbau anarkis, dan kita lebih mengutamakan persuasif, maka dari itu kita tidak akan berhenti untuk menertibkan perda tersebut. Selain itu kita juga berharap kepada masyarakat untuk tidak kesana karena adanya pembeli mereka semakin kukuh berdagang disana,"tutupnya.

Dispenda Optimis Capai Target PAD 2013

Dispenda Optimis Capai Target PAD 2013 - Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru optimis merealisasikan target PAD 2013 ini sebesar 364 M. pasalnya dilihat dari potensi yang dihasilkan kota Pekanbaru PAD yang ada dilapangan saat ini memang sangat tinggi dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Agustrin Kepada Haluan Riau, Senin (28/1).

"Setelah kita pelajari potensi yang ada di kota Pekanbaru, kita sangat optimis dapat merealisasikan target tersebut,"jelasnya.

Menurutnya, untuk merealisasikannya agar bisa tercapai, pihaknya mesti membuat strategi  supaya potensi PAD tersebut dapat tergali dengan maksimal. dan strategi tersebut tidak lepas dari menimbulkan kesadaran kepada setiap wajib pajak untuk taat bayar pajak.

"Tentu kita punya strategi tersendiri, karena jika kita belajar dari tahun sebelumnnya, pajak reklame masih ada masalah kita bisa capai target apa lagi sekarang peraturanya akan lebih diperketat tentu akan lebih dari itu, dan kita juga mengajak peran serta masyarakat untuk mendukungnya dengan mematuhi aturan pembayaran pajak dan retribusi yang berlaku,"ujarnya lagi.

Selain itu Dispenda, saat ini tengah memperkuat koordinasi dengan pegawai ditingkat bawah. Antara lain untuk lebih meningkatkan penagihan kepada objek PAD yang masih berutang dan juga mempersiapkan diri untuk jemput bola.

"Dengan begitu kita bisa meningkatkan perolehan PAD ditahun ini, karena ada beberapa yang menjadi sumber utama PAD. Antara lain berasal dari PBB Perkotaan, BPHTB, Pajak Reklame dan Pajak Hotel dan Restoran"terangnya.

Pengembalian Mobil Dinas, Kabag Perlengkapan Dalam Proses Pendataan

Pengembalian Mobil Dinas, Kabag Perlengkapan Dalam Proses Pendataan - Terkaiit intruksi Walikota Terhadap pejabat yang telah tidak menjabat lagi untuk segera mengembalikan fasilitas kendaraan dinas, Kepala bagian Perlengkapan Pemerntah kota Pekanbaru, Muhammad Amin mengatakan saat ini pihaknya saat ini dalam tahap pendataan kesetiap SKPD.

"Saat ini kita sedang melakukan pedataan dengan mendatangi SKPD-SKPD untuk mengetahui berapa kendaraan dinas yang mesti dikembalikan secara valit,"ungkapnya kepada Haluan Riau, Senin (28/1).

Menurutnya, Dalam minggu ini pihaknya akan mendata, setelah itu diketahui semuanya maka akan diberikan surat kepada orangnyya untuk segera mengembalikan kendaraan dinas tersebut.

"Jika telah tiga kali tidak ada gubrisan, maka kita akan meminta bantuan Satpol PP untuk pengambilan kendaraan dinas tersebut,"terangnya lagi.

Dirinya juga menambahkan, untuk saat ini pemko tidak mengetahui secara pasti berapa kendaraan dinas yang perlu dikembalikan, sehingga pihaknya masih belum bisa memberikan nama-nama pejabat yang harus mengembalikan kendaraan dinas tersebut.

"Kita kan masih mendata, sehingga jika telah selesai bisa kita buat berita acara serah terimanya, untuk nama-nama orangnya kemungkinan pekan depan telah selesai,"ujarnya.

Lebih lanjut, ia menargetkan mengenai pada bulan februari mendatang semua urusan mengenai mobil dinas telah selesai, pasalnya Pengembalian mobil dinas ini penting karena sangat berpengaruh terhadap penilaian neraca keuangan dan aset daerah oleh BPK. 

"Sebagai mana target pemko Pekanbaru tahun 2013 atau paling lambat 2014 kota pekanbaru mendapat penilaian neraca keuangan wajar tanpa pengecualian (wtp), Jika semua aset daerah bisa tertata dengan baik besar kemungkinan Pemko akan mendapatkan WTP dari penilaian BPK",tututpnya. 

Firdaus : Petengahan Februari, Seluruh Mobdis DiKembalikan

Firdaus : Petengahan Februari, Seluruh Mobdis DiKembalikan - Sudah seharusnya pejabat yang sudah tidak menjabat lagi harus mengembalikan fasilitas Pemerintah seperti kendaraan dan sebagainya tanpa harus diminta. Namun berbeda dengan pejabat Pemerintah Kota Pekanbaru yang hingga saat ini belum mengembalikan kendaraan (mobil) dinas yang dipinjam pakaikan saat mereka masih menjabat.

Menanggapi hal tersebut Walikota Pekanbaru, Firdaus melalui Kepala Bagian(Kabag) Humas Pemko Pekanbaru Haris Rozie meminta kepada seluruh mantan pejabat pemko yang tidak menjabat dijabatan semula agar mengembalikan kendaraan dinas mereka.

"Kepada pejabat yang tidak menjabat lagi dan masih menguasai kederaan dinas berupa mobil dinas baik itu roda dua maupun roda empat milik  pemko yang bukan peruntukannya agar mengembalikan kenderaan dinas tersebut kepada pemko melalui kabag perlengkapan Setko pekanbaru, sebagai pengelola aset daerah kota pekanbaru dengan tenggang waktu hingga pertengahan Februari 2013 mendatang," ujar Haris, Minggu(27/1)

Haris juga menambahkan, bagi pejabat yang belum mengembalikan pada jadwal yang telah ditentukan, akan dilakukan pengambilan paksa oleh satpol pp dan pihak terkait lainnya.

"Kita minta juga peran aktif pimpinan SKPD untuk memfasilatasi pengembaliannya guna penertiban administrasi lebih lanjut bagian perlengkpan akan meniventarisisasi jumlah kederaan serta kebutuhannya dan melengkapi administrasi penyerahan kenderaan kepada peruuntukannya", Tambah Haris.

Lebih lanjut, Pengembalian mobil dinas ini penting karena sangat berpengaruh terhadap penilaian neraca keuangan dan aset daerah oleh BPK. Pasalnya target pemko Pekanbaru tahun 2013 atau paling lambat 2014 kota pekanbaru mendapat penilaian neraca keuangan wajar tanpa pengecualian (wtp).

"Jika semua aset daerah bisa tertata dengan baik besar kemungkinan Pemko akan mendapatkan WTP dari penilaian BPK",tututpnya. 

PU Lakukan Survei Harga Satuan Pengadaan Jelang Kegiatan Lelang 2013

Menjelang dilaksanakannya lelang kegiatan yang didanai APBD 2013, Dinas PU Pekanbaru tengah melakukan survei harga satuan pengadaan. Survei tersebut direncanakan ke Kabutaten dan provinsi tetangga seperti Kampar dan Sumtera Barat.Demikian Diungkapkan Azmi kepala Dinas Pekerjaan Umum kota Pekanbaru Kepada Haluan Riau, Minggu (20/1).

"Survei yang kita lakukan tidak hanya di Kota Pekanbaru, sebagai perbandingan kita juga melakukan survei harga satuan pengadaan ke luat kota Pekanbaru,"ujarnya.

Ia mengatakan, Harga satuan pengadaan sangat penting sebagai pedoman dalam menetapkan nilai kegiatan. Karena tidak menutup kemungkin adanya perbedaan harga satuan pada waktu anggaran disusun dengan harga yang berlaku saat ini dipasaran.

"Maka dari itu kita lakukan survei, jangan sampai disini harganya tinggi namun diwilayah lain tergolong murah. intinya jangan kita sampai menemui kendala dikemudian harilah,"ungkapnya lagi.

Lebih lanjut,ia menjelaskan meski ada harga satuan sudah ditetapkan sekretariat kota namun belum menyeluruh untuk semua pengadaan yang dibutuhkan. Dan kita usahakan survei ini dapat selesai dengan cepat. "Paling lambat, Pekan depan seluruh hasil survei harga satuan sudah terkumpul dan bisa segara dilaporkan"terangnya.

Sementara itu ketika disinggung terkait admministrasi lelang lainnya, Azmi juga sudah mulai dipersiapkan. Hanya saja untuk pelaksanaan lelang sendiri baru akan dimulai setelah keluarnya verfikasi APBD oleh Gubernur.

"Untuk administrasi lelang kita usahakan secepatnya, karena kabar terbaru APBD telah di serahkan Gubri ke Pemko,"tutupnya.

Jelang Kepensiunan Sekda Firdaus Siapkan Beberapa Kandidat

PEKANBARU - Menjelang kepensiunan Sekretrais Daerah kota pekanbaru, Yuzambri yakub yang akan pensiun pada bulan April mendatang. Walikota Pekanbaru telah menyiapkan beberapa kandidat untuk menempati posisi tersebut. Hal tersebit diungkapkan Firdaus Walikota Pekanbaru kepada Haluan Riau, Minggu (20/1).

Ilustrasi Pelantikan
Gambar:google

Ia mengatakan saat ini sudah mulai mempersiapkan beberapa nama untuk dicalonkan sebagai Sekda Pekanbaru. Pasalnya di bulan April nanti, plt Sekda Pekanbaru, Yuzamri Yakup, segara memasuki masa pensiun. "Jika tidak ada aral melintang, kemungkinan Maret nanti, Sekda Pekanbru yang baru sudah dilantik, doakan sajalah,"ungkapnya.

Namun sayangnya,  berapa banyak calon yang dipersiapkan dan siapa saja orang-orangnya, Walikota masih enggan menjelaskan. Tapi Ia memberikan sebuah bocoran dengan mengatakan kandidat kuatnya masih berasal di lingkungan pemerintahan kota Pekanbaru. "Yang pasti, kita akan angkat orang-orang ada diselingkungan Pemko,"ujarnya sembari tersenyum.

Ketika disinggung mengenai adanya rumor Firdaus mendatangkan  calon Sekda yang dikabarkan berasal dari lingkungan pemerintah kota Batam. Dirinya tidak mau mengomentari hal tersebut dan kembali menegaskan akan mengangkat sekda dari Pemko Pekanbaru sendiri.

"Untuk ada kita mencaro orang luar jika orang dalam lebih banyak yang berkompeten, yang pasti tetap dari sini,"tutupnya.

Langkah - Langkah Penertiban PKL

Untuk menarik para PKL (Pedagang kaki Lima) untuk mau berpindah ke tempat-tempat yang telah disiapkan Pemerintah kota Pekanbaru, Sebanyak 200 tenda kerucut yang tengah dipersiapkan Dinas Koperasi Kota Pekanbaru untuk pedagang kaki lima  yang berjualan di Pasar Seni  Arifin Ahmad.Demikian diungkapkan Kepala Dinas Koperasi Kota Pekanbaru, Neng Elida kepada Haluan Riau, Minggu (20/1), 

Ilustrasi

Disebutkanya, pengadaan tenda kerucut tersebut sudah dalam persiapan lelang sekaligus menunggu surat tertulis dari Walikota untuk penetapan lokasi penempatan tenda tersebut. Meskipun secara lisan sudah direncanakan untuk  Pasar Seni Arifin Ahmad, namun penetapan Walikota secara tertulis tetap diperlukan.

"Rencananya, tenda yang akan dibangun Dinas Koperasi di Pasar Seni Arifin Ahmad dibuat dalam bentuk dan warna yang seragam seperti pasar senggol yang ada dibelakang Giant, sehingga bisa menarik PKL untuk pindah sert juga dapat memfasilitasi PKL yang tidak punya lapak"Ujarnya.

Lebih lanjut Neng menjelaskan, adanya program pengadaan tenda bagi pedagang kaki lima ini merupakan bagian dari program pemerintah kota Pekanbaru untuk penataan pedagang kaki lima.

"Maka dari itu, kita harapkan dengan diberikannya bantuan sarana pendukung untuk berjualan, pedagang kaki lima tidak lagi berjualan dilokasi yang dilarang pemerintah Kota Pekanbaru"Tambahnya lagi.

Ketika disinggung mengenai kapan pemberinan tenda-tenda tersebut, Neng mengatakan kemabali pihaknya masih menunggung intruksi dari Walikota.

"Secepatnya kita akan berikan kepada pedagang-pedagang tersebut, namun kita masih menunggu intruksi secara tertulis. Kan katanya dalam bulan ini Pemko akan melakukan penertiban,"jelasnya. 

Pembangunan Kompleks Perkantoran Pemko

Dengan berbagai pertimbangan dan analisa secara mendalam, Pemerintah kota Pekanbaru memutuskan  wilayah Kecamatan Tenayan raya lebih Strategis dibanding kecamatan lain sebagai komplek perkantoran baru.Demikian dijelaskan Walikota Pekanbaru, Firdaus Kepada Haluan Riau, Jumat (18/1).

Ilustrasi

Dia mengatakan, diarahkannya pembangunan kompleks perkantoran pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan tenayan raya juga sudah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru. "Dengan demikian diharapkan nantinya arah pengembangna kota juga bisa "berpusat di kecamatan Tenayan raya,"ungkap Firdaus Kepada Haluan Riau, Jumat (18/1).

Mengenai daerah Tenayan raya yang relatif jauh dari pusat kota diyakini Walikota tidak akan menjadi masalah bagi masyarakat yang akan berurusan ke kantor pemerintahan nanti. Sebab menurutnya sepanjang transportasi menuju komplek perkantoran tersebut tersedia, tentunya juga akan mempermudah masyarakat menjangkau lokasi kantor walikota yang baru.

"Apalagi transmetro Pekanbaru nantinya akan bertambah banyak maka jalur akses untuk kesetiap suduk kota Pekanbaru telah semakin mudah,"terangnya lagi.

Lebih lanjut, Ia mengatakan untuk merealisasikan pembanguunan komplek perkantoran pemerintah kota Pekanbaru yang baru, dalam APBD 2013 ini, sudah dialokasikan dana ganti rugi lahan sebesar 50 M untu lahan selluas 150 ha. "Saat ini, BPN sendiri sudah mulai melakukan peninjauan lokasi untuk menerbitkan rekomendasi cocok atau tidaknya lahan bersangkutan dijadikan perkantoran,"ujarnya.

Menggesa Pembangunan Sekolah Yang Terbengkalai

Melihat fokus anggaran pemerintah kota Pekanbaru beberapa tahun belakangan ini yang selalu mengacu pada bidang pendidikan dan kesehatan. Namun hal itu masih belum bisa dirasakan oleh semua pihak pasalnya masih banyak bangunan-bangunan sekolah yang kurang nyaman untuk proses belajar mengajar, bahkan ada juga sekolah yang pembangunanya terhenti, seperti rencana pembangunan sebuah SMP di Tangkerang Tengah yang masih terbengkalai. 

Ulustrasi. Goole Gambar

Menanggapi hal tersebut, Walikota Pekanbaru Firdaus akan mengintruksikan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk lebih proaktif dalam meningkatkan kwalitas pendidikan serta mengesa seluruh pembangunan sekolah-sekolah yang terbengkalai. Pasalnya dilihat dari anggaran untuk tahun ini yang mencapai 2 T hampir setangahnya difokuskan pada bidang pendidikan dan kesehtan. "Tentu, kita akan sesegera mungkin untuk melakukan pembangunan dan berbaikan sekolah-sekolah, dan kita targetkan semuanya selesai pada tahun ini juga,"terang Firdaus.

Ia juga mengatakan dinas pendidikan kota Pekanbaru harus proaktif dalam memantau sekolah-sekolah yang banyak mengalami kerusakan, seperti atap yang bocor, dinding yang pecah-pecah dan hal-hal yang menggangu kenyamanan siswa dalam belajar. "Begitu juga dengan masyarakatnya, untuk mau bekerja sama dengan pihak dinas pendidikan seperti memberikan laporan-laporan guna meningkatkan kwalitas pendidikan,"Tambah Firdaus.

ketika disinggung mengenai janji kampanye Firdaus pada saat akan mencalonkan walikota akan segera membangun sekolah SMP di tangkerang tengah, Firdaus menegaskan kembali, bahwa pihaknya tidak ada membeda-bedakan wilayah yang mana mesti didahulukan, namun Pemerintah kota melalui dinas pendidikan akan malakukan pembangunan Sekolah-sekolah baik itu yang perlu direhap ataupun melanjutkan sekolah yang terbengkalai pembangunannya.

"Bahkan untuk tahun ini kita juga berencana membangun beberapa sekolah setingkat SMP dan SD di kecamatan Tampan dan Tenayan Raya,"tutupnya.

Akhir Januari Ini Perwako Reklame Rampung

Untuk menata seluruh papan reklame yang terpajang disetiap ruas jalan kota Pekanbaru, Walikota Pekanbaru mengatakan bahwa pada akhir bulan ini Pereaturan Walikota (Perwako) tentang Reklame telah rampung, dan langsung bisa diberlakukan secara maksimal, sehingga seluruh pengusaha reklame harus membuat izin baru pemasangan reklame. Demikian ditegaskan Firdas Walikota Pekanbaru kepada Haluan Riau, Jumat (18/1).

Ulustrasi, Gambar Google

Ia mengatakan pada saat perwako diberlakukan selueuh reklame yang ada dikota pekanbaru ini diputihkan dengan kata lain, semuanya dimulai dari nol, maka dari untuk memasang reklame kedepannya harus membuat izin kedinas terkait.

"Jadi semua hutang pengusaha, atapun masalah lainya menyangkut pemasangan reklame selama ini dianggap tidak ada. serta kita akan menata kota ini sedemikian rupa supaya tidak semberaut seperti kota-kota besar lainya," terangnya.

Ditambahhkanya, dalam peraturan tersebut akan diatur sedemikian rupa, yaitu mulai dari bentuknya, lokasinya serta akan ada tiga tahapan wajib pengurusan izin reklame tersebut, yaitu pengurusan izin, pengurusan izin untuk iklan dan penayangan objek iklan itu sendiri.

"Dan yang terpenting satu papan reklame tersebut wajib satu pula izinya dan dibayar didepan secara penuh untuk satu tahun, kenapa demikian karena kita menimbang berapa nantinya PAD yang dihasilkan Reklame. Sementara untuk pengusaha itu kita anggap sebagai sebuah resiko dalam berbisnis apakah akan merugi atau untung,"bebernya lagi.

Lebih lanjut, Firdaus kembali menghimbau kepada pihak pengusaha reklame untuk segera melakukan pemotongan terhadap reklame-reklame yang menjadi bando jalan, dan yang terpasang  di jembatan penyebrangan. Pasalnya hal tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat. "Jika tidak dipotong juga maka kami dari pemerintahan akan segera melakukan pemotongan," tegasnyya.

Ketika ditanya mengenai target PAD Reklame 2013 ini, Firdaus belum bisa memberikan berapa besaranya, pasalnya pihaknya masih mengkaji kearah tersebut, kemungkinan pada saat telah disahkan kita baru mengetahuinya.

"Kalau itu masih belum bisa, karena saat ini masih banyak berkas-berkas yang kita perbaiki dan perbaharui,"tutupnya.

Pemprov Bantu Pembangunan Indusri Rotan Yosudarso 1,5 M

Upaya pemerintah kota Pekanbaru untuk melestarikan kerajinan rotan yang berada dijalan Yossudarso, tahun ini untuk melanjutkan dan mempercepat  pembangunanya pemko mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau untuk penimbunan lahan sebesar 1,5 Milyar. Demikian disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan kota Pekanbaru, Elsyabrina kepada Haluan Riau, Senin (28/1).

Dikatakannya, Tahun ini memasuki tahun kedua pemerintah kota Pekanbaru membangunan kawasan industri rotan dijalan Yossudarso, dan pihaknya sangat bersyukur karena mendapatkan bantuan dari pemprov.

"Alhamdulillah, Dana sebesar 1,5 M tersebut untuk tahun ini telah mencukupi untuk pembebasan lahan dan penumbunan lahan pembangunan kawasan Industri Rotan,"paparnya.

Lebih lanjut, Elsyabrina mengatakan sesuai rencana untuk tahun ini pemko sangat fokus pada pembebasan lahan, dan untuk tahun 2014 mendatang akan dilakukan dengan pembangunan fisiknya.

"Begitu juga dengan kawasan perindustrian rotann tersebut, dan kita berharap pemerintah provinsi tetap akan mengaanggarkan dana untuk tahun selanjutnya,"paparnya lagi.

Disinggung mengenai bentuk bangunan kawasan perindustrian rotan tersebut, Ia menjelaskan bangunan kawasan industri yang akan kita buat tesebut terdiri dari tiga lantai, yaitu lantai pertama untuk tempat memamerkan hasil-hasil kerajinan rotan dan lantai 2 dan 3 untuk tempat tinggal para pekerja dari pengrajin rotan tersebut.

"Jadi bentuk bangunanya seperti sebuah rusunawa, selain memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar, bangunan tersebut nantinya kita harapkan juga memberikan PAD terhadap pemko,"tutupnya.

Pemko Pekanbaru Lebih Dari Siap Menggunakan BBM Non Subsidi

PEKANBARU - Terkait adanya intruksi dari Pemerintah Provinsi Riau yang menegaskan bahwa seluruh kendaraan dinas tidak boleh lagi menggunakan BBM(bahan bakar minyak) bersubsidi. Menanggapi hal tersebut Pemerintah Pekanbaru menyatakan pihaknya lebih dari siap melaksanakan hal tersebut, pasalnya saat ini pemkotelah menggunakan BBM non subsidi. Demikian diungkapkan Walikota Pekanbaru Firdaus melalui Kabag Humas Pemko, Haris Rozie kepada Haluan Riau, Selasa (29/1).

Ia mengatakan jauh sebelum pemprov mengintruksikan bahwa semua kendaraan dinas harus menggunakan BBM non subsidi, pihaknya telah berinisiatif melakukan hal tersebut, sehingga hal tersebut tidak membuat pemko Pekanbaru terkejut atau kewalahan. "Namun, untuk kendaraan pribadi dari pejabat Pemko belum semuanya menggunakan BBM non subsidi,"terangnya.

Disisi lain, Yuzambri Yakub Sekda Pemko Pekanbaru mengakui saat ini telah berhutang bahan bakar minyak (BBM) untuk menjalankan kendaraan operasional  Dinas di lingkungan Pemko. Hal itu terpaksa dilakukan karena APBD 2013 belum disahkan sehingga tidak dapat dicairkan.

“Untuk satu bulan ini kita mesti berutang di SPBU yang sudah menjalin kerjasama. Hal ini disebabkan terlambatnya penggunaan dana yang bersumber dari APBD 2013. Karena kendaraan dinas dilingkungan Pemko Pekanbaru harus tetap beropeasi untuk melakukan pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Maka dari itu,  diharapkan dapat ditanggulangi dahulu oleh masing-masing SKPD hingga APBD 2013 disahkan dan dapat dicairkan. “saya rasa bisa mencari inisiatif tersendiri seperti memakai dana pribadi untuk kepentingan Dinas juga tidak masalah. Karena alokasi dana pembelian BBM kendaraan Dinas sudah ada dalam APBD yang dialokasikan untuk satu tahun anggaran," terangnya.

Menurut Yuzamri belum adanya kuncuran dana BBM ini diharapkan jangan sampai ada pula kendaraan dinas yang tidak bisa digunakn karena tidak ada dana talangan untuk pembelian BBM.

"Apalagi jika kondisi tersebut  sampai menghambat pelayanan yang berhubungan langsung kepada masyarakat,"tutupnya.

Jalan Cuk Nyak Dien Ditertibkan, Subrantas Masih Sosialisasi

Sebelum melakukan penertiban PKL (30/1) Nanti malam, Pemko Pekanbaru bersama melakukan upacara bersama didepan kantor Walikota Pekanbaru, Upacara tersebut dilakukan untuk meningkatkan kordinasi antar semua anggota sehingga aksi yang dilakukan jauh dari tindak Anarkis. Demikian disampaikan Asisten I kota Pekanbaru, M.Noer kepada Haluan Riau, Rabu (30/1) pagi.

Gambar : Utusan Riau

Dikataknya, Penertiban yang akan dilakukan tersebut adalah bukti pemko merespon semua keluahan-keluhan masyarakat yang telah lama meminta untuk pemko tindak tegas PKL. "Memang, kita beberapa kali mengundur-undur penertiban, itu karena kita masih memberi kesempatan pada PKL, disamping itu kita juga mensiapkan semua urusan adminstrasinya, sosialisasi dan simulasi sehingga kita dapat meminimlisir kejadian yang tidak kita inginkan,"terangnya.

M.Noer menambahkan, pada aksi penertiban yang pertama ini, pihaknya akan fokus pada jalan Cuk Nyak Dien, namun untuk jalan HR Subrantas pihaknya akan melakukan sosialsisasi terhadap PKL. "Tapi kita bukan fokus pada dua tempat itu saja, kita tetap akan melakukan penertiban diseluruh jalan-jalan yang ada dikota Pekanbaru yaitu dengan cara bertahap,"paparnya.

Lebih lanjut, M Noer mengatakan pihaknya telah menyiapkan 400 personil untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) nanti malam. Seluruh personil yang akan di turunkan adalah personil gabungan dari 250 personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) , selebihnya dari anggota TNI, Kepolisian dan bantuan dari Provinsi. "Keterlibatan personil TNI dan Polisi hanya bertugas sebagi back up jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,"

Ia menambahkan lagi, dalam penertiban nanti tidak akan terjadi tindakan langsung dari anggotanya pasalnya Sebelum melakukan penertiban, pihaknya akan melakukan pendekatan presuasi dengan pedagang dengan memberikan dua pilihan, apakah mau bongkar sendiri atau pihaknya yang membongkar.

Ketika disinggung mengenai jika terjadi tindak Anarkis, M. Noer mengatakan pihaknya akan langsung cepat tanggap untuk menandai siapa yang memulai, dan langsung menyerahkanya pada pihak kepolisian. "Memang untuk melakukan hal tersebut dalam keramaian cukup sulit, namun kita telah melakukan berbagai persiapan jadi anggota telah terlatih dan siap untuk turun kelapangan,"tutupnya.

Meskipun Molor, Penertiban PKL Tetap Akan Dilakukan

Meskipun sempat molor dari waktu yang ditetapakn pada Minggu (27/1) malam kemarin, pemerintah kota Pekanbaru tetap akan melakukan penertiban PKL (pedagang kaki lima) pada bulan ini. Hal tersebut ditegaskan M.Noer Asisten I kota Pekanbaru kepada Haluan Riau, Selasa (29/1).

Ilustrasi
Foto : beritafoto.net

Dikatakannya, memang pemerintah kota berencana akan memberikan tindakan pada Minggu malam kemarin, namun pemerintah kota Pekanbaru masih melakukanya secara persuasif kepada PKL. "Ini bentuk perhatian kita kepada PKL, yang ingin membina dan menumbuh kembangkan mereka, maka dari itu kita sangat berharap akan kesadaran dan kekompakan PKL untuk ikuti aturan,"Jelasnya.

Ia juga menegaskan kepada kepada PKL jangan menganggap Pemerintah kota Pekanbaru tidak berani melakukan penertiban, karena pihaknya menegaskan akan melakukan hal tersebut pada bulan ini juga. "Yang pasti, bulan ini kita akan melakukan penertiban"tegasnya.

Ketika disinggung mengenai kedatangan Anggota SRMI (serikat rakyat miskin indonesia) ke kantor Pemko yang menuntut untuk melegalkan pasar keluarga taman kota yang berada di jln Cuk Nyak Dien, dengan memberikan dua buah faktor pendukung, antara lain bentuk retribusi sebagai PAD kota Pekanbaru, dan 3000 dukungan tertulis masyarakat yang setuju akan pasar tersebut.

Menanggapi hal tersebut, M.Noer tetap menyatakan bahwa hal tersebut adalah melanggar Perda, dan perundang-undangan, sehinnga apapun yang mereka tawarkan tetap akan merugikan banyak hak-hak orang lain.

"itu telah melanggar undang-undang, jadi apapun alasannya kita tidak bisa menerimanya. Maka dari itu kita minta kepada PKL untuk tertib,"pungkasnya. 

Penyaluran Raskin Tunggu Intruksi Menkokesra

Penyaluran Raskin Tunggu Intruksi Menkokesra - Meskipun data terbaru penerima Raskin (Beras Miskin) telah berada ditangan pemerintah kota Pekanbaru, namun untuk penyaluranya masih menunggu intruksi langsung dari kemantrian perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Menkokesra) dari pusat. Demikian diungkapkan Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian kota Pekanbaru, Masria kepada Haluan Riau, Rabu(30/1).

Beras
Gambar (Google)

Dikatakanya, beberapa hari yang lalu pihaknya telah mendapat data terbaru dari biro perekonomian provinsi mengenai data terbaru penerima raskin kota Pekanbaru. dan jumlah penerimanya mengalami penurunan sekitar 5 persen. "Jika tahun 2012 lalu data penerima raskin kota pekanbaru sebanyak 24160 penerima, tahun ini berkurang menjadi 22741 penerima,"jelasnya.

Menurutnya, untuk melakukan penyaluran raskin kepada setiap kelurahan sekota pekanbaru saat ini masih belum bisa, pasalnya pihaknya saat ini masih menunggu arahan dari pusat. "Kemungkinan bulan depan, atau bulan maret, tapi meskipun terjadi keterlambatan penyaluranya tetap akan kita serahkan secara rapel, artinya jika terlambat 2 bulan maka langsung diberikan dua bulan sekaligus,"paparnya.

Lebih lanjut, Jika ada masyarakat yang keberatan dengan data terbaru raskin, masyarakat bisa melakukan perubahan dengan melakukan musyawarah dengan pihak kelurahan, karena yang mengetahui warganya adalah kelurahan setempat, jadi itu semua tergantung pada lurah masing-masing. "Sehingga raskin yang kita salurkan tepat pada sasaran yang benar-benar membutuhkan,"tambahnya lagi.

Ketika disinggung mengena mekanisme penyaluran Raskin itu sendiri, Masria mengatakan sebelum melakukan penyaluran penyaluran pihanya harus menunggu intruksi dari pihak pusat, lalu mesosialisasikan data yang diserahkan pihak pusat tersebut baru membagikanya.

"Dan saat ini kita sedang menunggu intruksi langsung dari memkokesra sebelum menyalurkan raskin tersebut,"tutupnya.