Menjamurnya Pasar Kaget Di Pekanbaru

Menjamurnya Pasar Kaget Di Pekanbaru - Menjamurnya pasar-pasar kaget di setiap kelurahan sekota Pekanbaru telah sangat mengkhawatrikan, mulai dari limbah sampah yang dihasilkan, hingga banyak pedagang pasar tradisional yang mengeluhkan kekurangan pembeli akibat adanya pasar kaget tersebut.

Menyikapii hal tersebut, Sadri Kepala Dinas pasar Kota Pekanbaru mengintruksikan kepada seluruh camat dan lurah sekota Pekanbaru untuk mendata jumlah pasar-pasar kaget diwilayah mereka masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mendata dan dijadikan sebuah acuan untuk menetukan program dan kebijakan-kebijakan yang akan diambil nantinya.

"Karena Lurah dan Camat lebih megetahui kondisi wilayah mereka masing-masing, maka kita minta secepatnya mereka melakukan pendataan secepatnya dan melaporkanya ke dinas Pasar Kota Pekanbaru,"Ungkap Sadri kepada Haluan Riau, Senin (4/2).

Menurutnya, Dinas Pasar tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penggusuran terhadap maraknya pasar-pasar kaget tersebut, hal ini karena adanya izin dari pemilik lahan untuk pengadaan pasar tersebut.

"Jadi kita disini hanya bisa mengawasi dan memberikan intruksi kepada camat untuk menghentikan aktivitas pasar tersebut. Dengan dasar, keberadaan pasar tersebut menimbulkan banyak sampah yang akan menimbulkan multimasalah terhadap lingkungan,"terangnya.

Lebih lanjut, Dirinya menghimbau kepada pemilik lahan untuk mau berkoordinasi kenan pihak pemerintah untuk kemajuan kota Pekanbaru kedepannya.

"Mungkin untuk tahun pertama keberadaan pasar kaget tersebut menguntungkan bagi pemilik lahan, namun jika telah berlangsung bertahun-tahun, dan masalah pembuangan limbahnya juga bermasalah masyarakat didaerah itulah yang akan menerima dampaknya, dan ujung-ujung nya pemerintah disalahkan,"tutupnya.

BASKO : Walikota Harus Kaji Ulang Izin Indomart Dan Alfamart

BASKO : Walikota Harus Kaji Ulang Izin Indomart Dan Alfamart - Terkait diberikanya izin kepada Indomart dan Alfamart untuk mengembangkan sayapnya dikota Pekanbaru menuai banyak protes dari masyarakat, pasaalnya keberadaan gerai/kios dari kedua pusat perbelanjaan serba ada tersebut di seluruh kecamatan kota Pekanbaru akan mematikan pedagang-pedagang kecil yang hendak menumbuh kembangkan usahanya.

Berdasarkan hal tersebut, Basrizal Kota selaku Ketua IKMR (Ikatan Keluarga Minang Riau) menegaskan kepada Walikota Pekanbaru untuk mengkaji ulang izin yang diberikan kepada unit usaha tersebut.

"Kota Pekanbaru ini adalah kota metropolitan yang baru saja akan berkembang, begitu juga dengan perekonomian masyarakatnya. Maka timbul kekhawatiran bagi pengusaha-pengusaha kecil jika indomart dan alfamat telah memonopoli perdagangan dikota pekanbaru ini nantinya dan secara otomatis akan mematikan usaha-usaha kecil tersebut,"jelas Basrizal kota (Basko) kepada Haluan Riau, Senin (4/2).

Ditambahkannya, dirinya sangat menghawatirkan akan keberlangsungan usaha-usaha kecil yang akan berkembang, karena persaingan akan semakin keras, dan telah dadpat dipastikan pemilik modal besar akan lebih diuntungkan, sementara yang bermodalkan pas-pasan akan hilang terbawa arus.

"Dan inilah yang harus di fikirkan Walikota Pekanbaru, jangan karena percepatan kemajuan kota pekanbaru, hak-hak rakyat kecil terabaikan,"tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Nike (21) seorang pemilik toko yang isi dagangannya adalah barang-barang harian, menanggapi keberadaan Indomart dan Alfamat di kota Pekanbaru cukup mengkhawatirkan, karena selain dari tempat yang mereka sediakan terkesan nyaman, dan harganya cenderung lebih terjangakau oleh masyarakat.

"Dan keberadaan pedagang-pedagang kecil seperti kami-kami ini akan kehilangan pembeli dan berhujung pada gulung tikar,"jelasnya.

Maka dari itu, dirinya juga berharap kepada Walikota Pekanbaru, untuk lebih mengkaji pemberian izin tersebut, pasalnya kota Pekanbaru belum seperti ibu kota Jakarta yang masyarakatnya telah trampil dan berkompeten untuk bersaing.

"Kita kan dalam tahap perkembangan, jika tidak dibina dan diarahkan maka akan banyak pengangguran dikota Pekanbaru ini,"tuturnya.

Disisi lain, Walikota Pekanbaru, Firdaus menjelaskan bahwa izin Indomart dan Alfamart telah dikaji sedemikian rupa, dan pemerintah kota Pekanbaru memberikan standarisasi harga terhadap barang-barang yang dijual di kedua tempat unit usaha tersebut.

"Bahkan kita telah membentuk tim untuk memantau setiap indomart dan alfamart dilapangan, sehingga kami yakin keberadaannya tidak akan mematikan usaha-usaha kecil yang ada dikota Pekanbaru,"tutupnya.

Penyaluran Raskin 2013, Hari ini Akan di Lounching

Penyaluran Raskin 2013, Hari ini Akan di Lounching - Hari ini, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui bagian perekonomian akan menyalurkan beras untuk masyarakat kurang mampu periode 2013. Penyaluran raskin perdana ini akan di lounching selasa (5/2) ini di kelurahan Tangkerang Tengah kecamatan Marpoyan Damai. Demikian diungkapkan Kasubag Perekonomian Kota Pekanbaru Edy Nofiar kepada Haluan Riau, (4/2). 

Dikatakanya, secara perdana raskin yang akan disalurkan pada periode 2013 ini, diawali dari kelurahan Tangkerang Tengah. 

"Mungkin untuk perdana ini akan dilakukan secara simbolis ke beberapa Rumah Tangga Sasaran (RTS), sementara untuk RTS di kelurahan itu akan diserahkan oleh kelurahan sendiri seperti tahun-tahun sebelumnya,"paparnya.

Ditambahkan Edy, pada hari itu penyalurannya baru sebatas untuk kelurahan itu saja, sedangkan kelurahan yang lain akan dilanjutkan pada hari-hari berikutnya. 

"Yang jelas raskin itu tinggal di distribusikan ke kelurahan yang ada untuk di salurkan kepada RTS yang berhak"paparnya.

Lebih lanjut, ditahun 2013 ini masing-masing kelurahan mengalami penurunan kuota penyalurran sampai 25 persen. Ini bukan hanya terjadi di Riau melainkan seluruh Indonesia atas kebijakan menkoKesra (Mentri Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat). Disamping itu pula jumlah penerima rakin juga mengalami pengurangan dari sebelumnya.

"Namun ada beberapa kelurahan yang tidak berkurang sama sekali kuota untuk RTS hanya Kelurahan Simpang Empat. Dan secara keseluruhan untuk kota Pekanbaru bedasarkan data, RTS di Kota Pekanbaru berkurang di tahun 2013 ini yang berjumlah sebanyak 22.741 KK, sedangkan pada 2012 lalu jumlah RTS sebanyak 24.160 KK. Sedangkan masing-masing RTS yang menerima raskin sebanyak 15 Kg/bulannya,"jelasnya.

Satpol PP Kewalahan Untuk Tertibkan Gepeng

Satpol PP Kewalahan Untuk Tertibkan Gepeng - Masih belum adanya sarana pelatiah dan rumah singgah dari dinas Sosial kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kewalahan untuk melakukan penertiban gelandangan dan pengemis (Gepeng) di kota Pekanbaru. Demikian diungkapkan Kepala Satpol PP kota Pekanbaru, Baharuddin kepada Haluan Riau, Kamis (31/1).

Dikatakannya, pihaknya setiap hari melakukan penyisiran gepeng-gepeng dijalanan, namun karena belum adanya rumah singgah sebagai tempat pelatihan dan pembinaan mereka banyak gepeng tersebut yang kembali kejalanan untuk meminta-minta.

"Jika ia berasal dari luar kota maka akan dipulangkan, namun yang menjadi masalah yaitu ia berasal dari kota Pekanbaru kita dan dinas sosial belum mempunyai fasilitas untuk itu,"terangnya.

Menurutnya, tahun ini pemko Pekanbaru melalui Dinas Sosial akan membuat rumah singgah untuk memfasilitasi keberadaan gepang sehingga tidak mengganggu ketertiban umum.

"Tahun ini kabarnya akan melakukan pembebasan tanah untuk pembuatan Rumah singgah, dan kita harapkan pembangunan fisiknya secepatnya, sehingga para gepeng punya tempat untuk pelatihan dan pembinaan supaya tidak berkeliaran dijalanan lagi.

Lebih lanjut, Dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak memberikan sumbangan kepada gepeng dijalan, karena hal itulah yang membuat mereka betah berkeliaran dilapangan.

"Sebenarnya untuk penertiban ini bukan hanya tugas dari satpol PP semata, namun kami membutuhkan kerja sama masyarakat untuk penertibannya,"tutupnya.

PKL Demo Kantor Walikota Pekanbaru

PEKANBARU - Ratusan Pedaganng Kaki Lima kembali mendatangi kantor Walikota Pekanbaru, tujuanya hanya satu yaitu menuntut Walikota pekanbaru untuk menghentikan penertiban PKL di Taman kota, karena hal tersebut sangat merugikan para pedagang.

Demikian diungkapkan Ketua SRMI (Serikat Rakyat miskin Indonesia), Antoni Fitra kepada Haluan Riau, Kamis (31/1).

Disebutkannya, Walikota Pekanbaru harus menghentikan penertiban PKL di Taman kota, hal tersebut berdasarkan surat yang diikeluarkan pansus PKL dari DPRD kota Pekanbaru.

"Sehingga mari kita tunggu hasil dari pansus tersebut, baru boleh baru Walikota bisa mengambil tindakan, jikapun hasilnya PKL harus dipindahkan karena mengacu pada perda, tolong jangan kami saja yang ditertibkan masih banyak PKL ditempat-tempat lain dikota pekanbaru ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Dirinyya mengancam dan mengingatkan kepada Pemerintah kota Pekanbaru, jika pemko tetap penertiban, maka pihaknya akan mengerahkan masa lebih banyak lagi untuk menentang hadangan Satpol PP.

"Seharusnya Walikota Pekanbaru mengambil keputusan yang bijak, jangan seperti ini kami telah berkali-kali mendatangi pemko untuk mediasi tapi tidak ada digubris. Jika memang ingin perang kami siap untuk itu "Hidup rakyat, hibup rakyat," ungkapnya.

Disisi lain, Ketika Haluan Riau mencoba untuk mengkomfirmasi Kepala Satpol PP kota Pekanbaru, Baharuddin mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan penertiban sesui dengan peraturan yang ada.

"Nanti malam bahkan setiap malam kita akan melakukan penertiban, dan kita tidak akan melakukan hal-hal yang berbau anarkis karena kita disini membina bukan menggusur,"terangnya.

Disinggung kejadian tadi malam yang berujung ricuh, Baharuddin mengatakan hal tersebut adalah upaya pihaknya untuk melakukan penertiban, dan pihaknya akan lebih meningkatkan lagi pada hari berikutnya.

"Kita tidak akan melakukan tidakan yang berbau anarkis, dan kita lebih mengutamakan persuasif, maka dari itu kita tidak akan berhenti untuk menertibkan perda tersebut. Selain itu kita juga berharap kepada masyarakat untuk tidak kesana karena adanya pembeli mereka semakin kukuh berdagang disana,"tutupnya.

Disperindag : Harga telur Dipasaran Naik Signifikan

Disperindag : Harga telur Dipasaran Naik Signifikan - Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag) kota Pekanbaru, mengatakan bahwa saat ini harga telur ayam sebagai salan satu sumber protein hewani mengalami kenaikan yang signifikan. Hal itu terlihat dari tingginya harga telur ayam yang sebelumnya hanya Rp26-27 Ribu perpapan mejadi Rp32-33 Ribu perpapanya di pasaran.

"Berdasarkan monitoring harga sembako di pasarn, kita mendapati ada beberapa jenis sembako mengalami kenaikan, seperti bahan pangan yang menghasilkan protein seperti telur, daging, dan daging ayam,"terang Elsyabrina Kadis Perindag Kepada Haluan Riau, Senin (28/1).

Ia mengatakan alasan dari kenaikan harga beberapa sumber protein hewani tersebut dikarenakan mahalnya harga pakan hewan itu sendiri, Seperti telur ayam yang pakananya seperti jagung.

"Karena saat ini produksi jagung tersebut mengalami penurunan maka berkolerasi terhadap apa yang dihasilkan ayam tersebut yaitu telur,"terangnya.

Lebih lanjut, Dirinya saat ini hanya bisa menghimbau kepada masyarakat untuk mengganti kebiasaan mengkonsumsi telur beraluh pada ikan-ikanan yang harganya relatif stabil, jika tidak bisa mennsiasati dengan membelinya dengan prosi yang dikurangi.

"Jika biasanya membeli telur setiap minggu satu papan, dikurangi menjadi setengah papan, yang penting tidak mengurangi dan selalu memenuhi kebutuhan tubuh akan protein hewani tersebut,"terangnya.

Disinggung sampai kapan harga tersebut akan seperti itu, Elsyabrina masih belum mengetahuinya, karena kondisi cuaca masih belum sulit diprediksi.

"kemungkinan pada bulan depan harganya telah stabil, karena semua tegantung pada kondisi cuaca,"tutupnya.

Dispenda : Pajak PAD Walet Terkendala Perwako

Dispenda : Pajak PAD Walet Terkendala Perwako - Belum adanya pendapatan asli daerah (PAD) yang masuk dari penangkaran sarang burung walet di Kota Pekanbaru, hal tersebut dikarenakan akibat dari keterlambatan pengesahan Perwako yang mengatur tentang penangkaran walet itu sendiri. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dispenda Kota Pekanbaru, Fadilah Sandy kepada Haluan Riau, Minggu (27/1)

Menurutnya,  masih nihilnya perolehan pajak PAD dari penangkaran sarang burung walet disebabkan keterlambatan pengesahan Perwako yang mengatur tentang penangkaran walet itu sendiri sehingga pihaknya belum mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengambil pungutan-pungutan terhadap pengusaha walet..

"Kita belum bisa melakukan pemungutan terhadap pajaknya, karena Perwakonya belum selesai. Atas dasar inilah PAD dari sektor penangkaran burung walet yang tercatat pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) masih nol persen," ujarnya.

Lebih lanjut Fadilah, menambahkan yang mengakibatkan sektor penangkaran walet di Pekanbaru tidak memiliki potensi dalam mendongkrak PAD Pekanbaru pada tahun 2012 lalu, disebabkan masih banyaknya dari para pengusaha penangkaran sarang walet yang belum terdaftar di BPT. Sehingga untuk melakukan pemungutan pajak PAD-nya sangat sulit.

"ini karena pengusaha walet di Kota Pekanbaru masih banyak yang tidak terdaftar di BPT sampai sekarang, sehingga pemungutan walet tidak bisa maksimal. Disamping data yang diterima Dispenda selama ini masih bersifat data lama, tahun 2009 dan tahun 2010. Sedangkan data terbaru belum diterima oleh BPT", Paparnya.

Ia mengatakan, ketidak validtan data tersebut juga menimbulkan kesulitan tersendiri terhadap para petugas di lapangan dalam memungut pajak walet, selain tidak mengetahui siapa pemiliknya dan untuk dikomfirmasi tidak bisa.

"Memang sebagian ada datanya di BPT, jumlahnya sekitar 25 pengusaha, tapi pada saat kita turun ke lokasi, pemiliknya tidak ditempat. Sehingga pajaknya pun tidak bisa di pungut,"ungkapnya.

Masyarakat keluhkan Harga Cabe Naik

Masyarakat keluhkan Harga Cabe Naik - Sepekan Belakangan ini, Harga cabai merah di sejumlah Pasar Tradisional di Pekanbaru mulai merangkak naik. Pasalnya saat ini harga cabai di jual pedagang perkilonya berkisar Rp. 40.0000. Sangat jauh berbeda dengan harga sebelumnya yang hanya berkisar Rp. 16.000-20.000/kg.

Berdasarkan pantauan Haluan Riau di Pasar Tradisional Cik Puan Jalan Tambusai Pekanbaru, Minggu (3/2) kenaikan harga cabai menurut pedagang akibat musim hujan berkepanjangan. Sehingga pasokan cabai dari Sumatra Barat dan Sumatra Utara cendrung dibawa ke pulau Jawa.

Hal tersebut sangat dikeluhkan masyarakat, pasalnya jika seminggu selalu menghabiskan satu kilogram cabe untuk makanan sehari-hari terpaksa berkurang mejadi setengahnya karena harga cabe tersebut cukup mahal. 

"Ya mau bagaimana lagi, terpaksa kita kurangi mengkonsumsi yang pedas-pedas untuk sementara waktu,"Ungkap Reni (48) seorang warga Sukajadi kepada Haluan Riau.

Sementara Awal (31) dari pihak pedagang mengatakan kenaikan ini terpaksa dilakukan, karena tingginya permintaan tidak sesuai dengan pasokan yang ada dikota Pekanbaru. sehingga mau tidak mau hukum ekonomi secara otomatis akan berlaku.

"Pasokan cabai ke sejumlah pasar mulai berkurang sejak kemarin. Sementara permintaan akan cabai terus meningkat.Akibatnya terjadi kenaikan harga yang dilatarbelakangi oleh minimnya pasokan cabai dari Sumbar dan Sumut, " ujarnya

Lebih lanjut, Ia mengatakan bukan hanya cabai saja yang mengalami kenaikan, malainkan hampir seluruh sembako seperti telor, beras, daging dan beberpa bahan pokok lainnya juga mengalami kenaikan. hal tersebut dikarenakan kurangnya pasokan dan kondisi cuaca yang kurang bagus.

Sepinya Pasar Rumbai, Dewan Soroti Kinerja Dinas Pasar

Sepinya Pasar Rumbai, Dewan Soroti Kinerja Dinas Pasar - Mahalnya harga sewa kios dipasar Rumbai, membuat  pedagang-pedagang sangat mengeluhkan hal tersebut. Pasalnya mereka dituntut untuk mengeluarkan uang sebesar Rpg Juta setiap tahunnya jika ingin berdagang disana. Akibatnya banyak pedagang yang keluar dan beralih berdagang dipinggir-pinggir jalan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua komisi II DPRD kota Pekanbaru Nofrizal menyoroti kinerja dari dinas pasar kota Pekanbaru dalam hal mempromosikan pasar Rumbai tersebut.

"Kita minta Dinas Pasar agar pro aktif dalam mempromosikan Pasar Rumbai, sehingga Pasar Rumbai ramai dikunjungi dan pedagang juga tidak merasa dibebani tingginya sewa kios yang selama ini dinilai sangat membebani pedagang,"Ungkap Nofrizal  kepada Haluan Riau, Jumat (25/1).

Ia mengatakan, Sejak tahun lalu pedagang telah menuntut pembayaran kios dipasar Rumbai diganti dengan retribusi, sehingga bayarannya tidak sebesar itu. Namun hingga sekarang hal tersebut masih belum terealisasi.

"Jika hal ini terus berkelanjutan, maka tidak ada pedagang yang hendak mengisi kios-kios tersebut, ditambah lagi ada pedagang yang telah menyewa namun tidak diisi karena pengunjung sepi,"terangnya lagi.

Lebih lanjut, ia mengatakan akibat mahalnya harga kios-kios tersebut banyak pedagang yang beralih tempat ke pinggir jalan sekitaran pasar tersebut, dan hal tersebut menjadi bukti kinerja dinas pasar wajib dipertanyakan.

"Jangan sampai diwilayah rumbai menjadi semberaut seperti keberadaan di jalan Soebranntas saat ini, maka dari itu pemko harus segera mencari jalan keluarnya," tegasnya.

Disisi lain, Ketika Haluan Riau mencoba komfirmasi Asisten II kota Pekanbaru, Dorman Johan, Ia mengatakan saat ini Pemerintah kota Pekanbaru sedang membahas ulang untuk sewa di kios-kios pasar Rumbai tersebut, dan secepatnya hasilnya akan kita sepakati.

"Sekarang kita sedang membahas harga kiosnya, dan kita berharap bisa menurunkan harga kios tersebut, yang pasti kita akan carikan  solusi yang sama-sama menguntungkan,"tutupnya.

Dispenda Himbau Pemilik Spanduk Untuk Tertib

Dispenda Himbau Pemilik Spanduk Untuk Tertib - Semakin menjamurnya baliho-baliho calon gubernur Riau disetiap ruas jalan kota Pekanbaru membuat Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) gerah pasal posisi pemasangan baliho tersebut banyak yang menyalahi aturan.

Dengan Demikian, dalam waktu dekat ini dispenda akan melayangkan surat untuk segera mencabut dan membongkar spanduk-spanduk baik itu komersil ataupun non komersil dengan alasan telah melanggar aturan. Hal ini disampaikan Fadilah Sandi kabit pendataan reklame Dispenda kota Pekanbaru kepada Haluan Riau, Selasa (23/1).

Ilustrasi

Dikatakanya, saat ini hampir disemua pohon, pinggir jalan bahkan ditiang-tiang listrik serta Traffik light dapat dijumpai sebuah iklan, spanduk balon gubri, dan banyak sebagainya.

"Maka dari itu kami bersama instansi terkait akan mengirimkan surat untuk seluruh tim yang memasang reklame berukuran kecil tersebut untuk segera memindahkan ke tempat-tempat yang telah disediakan.

"Saat ini kita sedang melakukan repat, dengan beberapa pihak terkait, seperti Satpol pp, Dinas Pehunbunban, Tata kota, dan camat setempat,"ujarnya.

Lebih lanjut, Berdasarkan rapat telah diterangkan pihaknya hanya memberi waktu terhadap pemilik baliho tersebut selama tiga hari kerja, jika lewat dari itu akan langsung diambil alih pihaknya .

"Ingat, jika telah diambil alih penertibannya, maka kita tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi, dan pihaknya dalam waktu tertentu juga akan memusnahkan beliho-baliho tersebut,"paparnya.

Ketika ditanya mengenai apakah dispenda memberikan Space untuk penembpatan baliho tersebut, ia mengatakan pihaknya telah memberikan wadah untuk itu, hampir disemua kecamatan telah ada panggung reklame. Namun pihak pengusaha tidak mau memamfaatkanya semaksimal mungkin.

"Seperti dijalan Arifin Ahmat, Jalan Juanda, Jln Deponegoro, dan banyak lagi panggung-panggung reklame yang disediakan, namun tidak digunakan, malah mereka lebih mau memasang ditempat-tempat yang menyalahi aturan,"tutupnya.

Penertiban PKL Segera Dilakukan

Penertiban PKL Segera Dilakukan - Tampaknya kesabaran pemeritah kota Pekanbaru untuk selalu menghimbau PKL untuk pindah pada tempatnya telah mencapai ambang batas, hal ini terlihat dari hasil bersama tim yustisi, Selasa(22/1) yang hanya memberikan waktu terakhir untuk pindah bagi PKL yang masih berjualan ditempat-tempat yang menyalahi aturan. Walikota Pekanbaru Firdaus menegaskan, pihaknya akan memberikan waktu dalam minggu ini, jika tidak maka pihaknya akan melakukan penertiban.

Ilustrasi

"Penertiban ini bukanlah untuk pengusuran ataupun pengusiran, kita disini akan melakukan pembinaan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka serta dapat lebih fokus dalam memberikan bantuan,"ungkapnya.

Disebutkanya, Dalam rapat yustisi tersebut Pemko akan bekerja sama dengan beberpa pihak terkait seperti Satpol PP, Dinas Pasar, dan kepolisian.

"Meskipun begitu kita tetap melakukan tindakan prepentif terhadap para PKL, karena kita tidak menginginakan ada pihak yang dirugikan nantinya,"bebernya.

Lebih lanjut, Ia tetap memfokuskan penertiban PKL untuk tahap pertama tersebut yaitu di jln Hr Subrantas dan Jln Cuk nyak Dien.  sementara untuk tempat yang lainnya pihaknya tetap akan melakukan penertiban.

"Sehingga semua tempat-tempat umum bebas dari PKL,dan PKL itu sendiri telah ditempatkan pada tempatnya, seperti di belakang Giant, Pujasera, dan beberapa titik lainya,"pungkasnya.

Ketika ditanya kapan waktu pas nya penertiban tersebut dilakukan, Firdaus tidak bisa menyebutkan secara pasti, yang pasti tunggu sajalah minggu depan.

"Terhitung satu pekan dari hari ini tindakan tegas akan kita gelar,"tutupnya.

Dispas Akan lakukan Penataan Dan Pendataan Ulang PKL

Dispas Akan lakukan Penataan Dan Pendataan Ulang PKL  - Untuk menata dan meningkatkan perekonomian kota pekanbaru khususnya para Pedagang kaki lima, Pemerintah kota Pekanbaru melalui Dinas pasar akan kembali melakukan penataan dan pendataan ulang PKL.Demiikian diungkapkan Kepala Dinas pasar, Sadri Kepada haluan Riau, Senin (22/1).

Ilustrasi

Dikatakanya, Saat ini telah tumbuh dan berkembang dibenak dan persepsi setiap pedagang jika pemerintah selalu mematikan perekonomian para PKL dengan cara menggusur ketempat yang sepi tampa pengunjung dan sebagainya. 

"Sebenarnya tujuan dilakukannya penertiban tersebut untuk membina dan menumbuh kembangkan mereka dan menata kota ini lebih baik lagi,"jelasnya kepada Haluan Riau.

Menurutnya, banyak pasar-pasar tradisional yang masih kosong, serta perlu untuk diisi serta kembangkan lagi. Maka dari itu pihaknya akan melakukan penataan dan pembinaan terhadap PKL yang menggelar lapaknya ditempat-tempat yang melanggar aturan.

"Sehingga jika semua telah diatur sedemikian rupa, maka kita akan mengetaui apa-apa saja kekurangan dalam pembinaan pedagang tersebut, sehingga lebih terfokus pada pengembangan usaha mereka.

Lebih lanjut, ia menerangkan tujuan pemerintah tersebut baik yaitu ingin menumbuh kembangkan usaha-usaha kecil dan menengah, Untuk itu awalnya pihaknya akan beberapa penataan, seperti dipasar Palapa, pasar panam, pasar Pujasera dan beberapa pasar lainya.

"Ini akan kita data ulang, setelah itu kita akan lakukan beberapa trobosan, seperti memberikan bantuan tenda-tenda kerucut untuk mereka berdagang, dan sebagainya,"ujarnya lagi.

Pemko Rencanakan 15 Lokasi Untuk Pembebasan Lahan

PEKANBARU - Usai melakukan rapat dengan pihakterkait pembebasan lahan untuk tahun 2013, pemerintah kota Pekanbaru berencana melakukan pembebasan lahan di 15 lokasi, tujuh diantaranya alah lanjutan pembebasan lahan tahun 2012. Demikian diungkapkan M.Noer Asisten I Pemerintah kota Pekanbaru kepada Haluan Riau, Senin (21/1) seusai rapat dengan SKPD dan Camat mengenai progras pembebasan lahan.

Ilustrasi

Dikatakanya, Untuk tahun ini pemerintah kota Pekanbaru menganggarkan dana sebesar 125 Milyar untuk pembebasan lahan  tersebut. dan ditargetkan pada tahun ini dapat diselesaikan semuanya. 

"Dari 15 lokasi pembebasan lahan tersebut, 7 diantaranya adalah lanjutan, dan itu menjadi prioritas kita sepeti pembangunan termiinal kargo, perkantoran pemko dan pembebasan jalan Subrantas ujung,"ungkapnya.

Ia juga mengatakan hasil rapat kali ini masih menentukan gambaran awal saja mengenai pembebasan lahan tersebut, dan kita telah meminta kepada SKPD terkait seta kecamatan terkait untuk memberikan data secara rinci mengenai lahan yang akan dibebaskan tersebut.

"Sehingga semua urusan dan target yang kita mulai pada awal tahun ini dapat terealisasi sepenuhnya pada akhir tahun mendatang,"tambahnya.

Lebih lanjut, dalam rapat tersebut ada peraturan baru mengenai pembebasan lahan yaitu  tentang penanganan pembebasan lahan ditahun 2013 ini.

"Ada dua fokus kita dalam peraturan tersebut, yaitu yang pertama pembebasan lahan yang merupakan lanjutan dari tahun 2012 sepenuhnya dilanjutkan oleh tim sembilan, sementara untuk pembebasan yang baru diserahkan pada BPN. poin keduanya yaitu pembabasan lahan dibawah 1 ha diserahkan pada tim sembilan, lebih dari itu akan dilimpahkan pada BPN, sehingga ada kefokusan dalam pembebasan lahan tersebut," jelasnya.

Menyinggung lahan-lahan manasaja yang menjadi pembabasan lahan baru untuk tahun ini,M.Noer mengatakan untuk saat ini pihaknya belum bisa mengekspos lahan mana yang akan dibebasakan, namun pihaknya beranca untuk mengelola TPA diimuara fajar dan pembuatan kebun binatang.

"Kalau itu nantilah dulu, karena saat ini kita masih tahap awal,"tutupnya.

Puluhan Pengurus RSMI Kecewa, Niat Mediasi Gagal

Bersikukuh  mempertahankan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Taman Kota, sekitar 20 orang, anggota Serikat Rakyat Miskin Indonesia tingkat Kota Pekanbaru, Senin (28/01) mendatangi Kantor Walikota. Namun keinginan mereka untuk bertemu langsung Walikota Pekanbaru tidak ada karena sedang ke Jakarta, Semetara  Wakil Walikota Pekanbaru,Ayat Cahyadi diam-diam pergi meninggalkan kantor walikota.

Ilustrasi, Gambar : Google

"Karena Pak Walikota sedang di luar kota, tadi informasi dari anggota Satpol PP yang jaga ,kami disuruh menunggu sebentar tapi rupanya dia sudah pergi,"ungkap Antoni Fitra, Ketua SRMI Pekanbaru kepada Haluan Riau.

Dirinya mengaku sangat kecewa atas sikap yang dilakukan Wakil Walikota tersebut, padahal pihaknya hanya ingin menunjukkan bukti tertulis dukungan masyarakat yang  menginginkan pedagang tetap berada  di Taman kota berikut juga bukti pembayaran retribusi sebagai PAD kota Pekanbaru.

Lebih lanjut, hal ini dilakukan SRMI sebagai reaksi  atas rencana Pemko Pekanbaru yang akan melakukan penertiban pedagang kaki lima di Taman Kota dalam pekan ini. "Kita ketahui bersama di kota Pekanbaru sangat minim tempat hiburan, maka dari itu apa salahnya dikeluarkan perwako untuk Taman Kota sehingga bisa menjadi salah satu alternatif hiburan masyarakat Pekanbaru,"jelas Antoni.

Bukan hanya itu saja, keberadaaan Pedagang di Taman Kota juga mendatangkan kontribusi bagi Pemko Pekanbaru. Karena setiap malam, pedagang dipungut retribusi oleh kecamatan Sukajadi sebesar Rp. 3000. "Dan kami punya bukti tertulis persetujuan masyarakat atas pasar yang berada di taman kota,"ujarnya lagi.

Menyinggung, tempat pemindahan yang ditawarkan Pemko Pekanbaru ke Pasar Seni Arifin Ahmad, pihaknya menyatakan dengan tegas tegas menolak. Meskipun pemko Pekanbaru menjanjikan bantuan sarana buat pedagang kaki lima. "Hal itu karena lokasi tersebut sangat tidak strategis, dam bukan untung yang didapat tapi kerugian," bebernya,

Pemko Pekanbaru Lebih Dari Siap Menggunakan BBM Non Subsidi

PEKANBARU - Terkait adanya intruksi dari Pemerintah Provinsi Riau yang menegaskan bahwa seluruh kendaraan dinas tidak boleh lagi menggunakan BBM(bahan bakar minyak) bersubsidi. Menanggapi hal tersebut Pemerintah Pekanbaru menyatakan pihaknya lebih dari siap melaksanakan hal tersebut, pasalnya saat ini pemkotelah menggunakan BBM non subsidi. Demikian diungkapkan Walikota Pekanbaru Firdaus melalui Kabag Humas Pemko, Haris Rozie kepada Haluan Riau, Selasa (29/1).

Ia mengatakan jauh sebelum pemprov mengintruksikan bahwa semua kendaraan dinas harus menggunakan BBM non subsidi, pihaknya telah berinisiatif melakukan hal tersebut, sehingga hal tersebut tidak membuat pemko Pekanbaru terkejut atau kewalahan. "Namun, untuk kendaraan pribadi dari pejabat Pemko belum semuanya menggunakan BBM non subsidi,"terangnya.

Disisi lain, Yuzambri Yakub Sekda Pemko Pekanbaru mengakui saat ini telah berhutang bahan bakar minyak (BBM) untuk menjalankan kendaraan operasional  Dinas di lingkungan Pemko. Hal itu terpaksa dilakukan karena APBD 2013 belum disahkan sehingga tidak dapat dicairkan.

“Untuk satu bulan ini kita mesti berutang di SPBU yang sudah menjalin kerjasama. Hal ini disebabkan terlambatnya penggunaan dana yang bersumber dari APBD 2013. Karena kendaraan dinas dilingkungan Pemko Pekanbaru harus tetap beropeasi untuk melakukan pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Maka dari itu,  diharapkan dapat ditanggulangi dahulu oleh masing-masing SKPD hingga APBD 2013 disahkan dan dapat dicairkan. “saya rasa bisa mencari inisiatif tersendiri seperti memakai dana pribadi untuk kepentingan Dinas juga tidak masalah. Karena alokasi dana pembelian BBM kendaraan Dinas sudah ada dalam APBD yang dialokasikan untuk satu tahun anggaran," terangnya.

Menurut Yuzamri belum adanya kuncuran dana BBM ini diharapkan jangan sampai ada pula kendaraan dinas yang tidak bisa digunakn karena tidak ada dana talangan untuk pembelian BBM.

"Apalagi jika kondisi tersebut  sampai menghambat pelayanan yang berhubungan langsung kepada masyarakat,"tutupnya.

Jalan Cuk Nyak Dien Ditertibkan, Subrantas Masih Sosialisasi

Sebelum melakukan penertiban PKL (30/1) Nanti malam, Pemko Pekanbaru bersama melakukan upacara bersama didepan kantor Walikota Pekanbaru, Upacara tersebut dilakukan untuk meningkatkan kordinasi antar semua anggota sehingga aksi yang dilakukan jauh dari tindak Anarkis. Demikian disampaikan Asisten I kota Pekanbaru, M.Noer kepada Haluan Riau, Rabu (30/1) pagi.

Gambar : Utusan Riau

Dikataknya, Penertiban yang akan dilakukan tersebut adalah bukti pemko merespon semua keluahan-keluhan masyarakat yang telah lama meminta untuk pemko tindak tegas PKL. "Memang, kita beberapa kali mengundur-undur penertiban, itu karena kita masih memberi kesempatan pada PKL, disamping itu kita juga mensiapkan semua urusan adminstrasinya, sosialisasi dan simulasi sehingga kita dapat meminimlisir kejadian yang tidak kita inginkan,"terangnya.

M.Noer menambahkan, pada aksi penertiban yang pertama ini, pihaknya akan fokus pada jalan Cuk Nyak Dien, namun untuk jalan HR Subrantas pihaknya akan melakukan sosialsisasi terhadap PKL. "Tapi kita bukan fokus pada dua tempat itu saja, kita tetap akan melakukan penertiban diseluruh jalan-jalan yang ada dikota Pekanbaru yaitu dengan cara bertahap,"paparnya.

Lebih lanjut, M Noer mengatakan pihaknya telah menyiapkan 400 personil untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) nanti malam. Seluruh personil yang akan di turunkan adalah personil gabungan dari 250 personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) , selebihnya dari anggota TNI, Kepolisian dan bantuan dari Provinsi. "Keterlibatan personil TNI dan Polisi hanya bertugas sebagi back up jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,"

Ia menambahkan lagi, dalam penertiban nanti tidak akan terjadi tindakan langsung dari anggotanya pasalnya Sebelum melakukan penertiban, pihaknya akan melakukan pendekatan presuasi dengan pedagang dengan memberikan dua pilihan, apakah mau bongkar sendiri atau pihaknya yang membongkar.

Ketika disinggung mengenai jika terjadi tindak Anarkis, M. Noer mengatakan pihaknya akan langsung cepat tanggap untuk menandai siapa yang memulai, dan langsung menyerahkanya pada pihak kepolisian. "Memang untuk melakukan hal tersebut dalam keramaian cukup sulit, namun kita telah melakukan berbagai persiapan jadi anggota telah terlatih dan siap untuk turun kelapangan,"tutupnya.

Meskipun Molor, Penertiban PKL Tetap Akan Dilakukan

Meskipun sempat molor dari waktu yang ditetapakn pada Minggu (27/1) malam kemarin, pemerintah kota Pekanbaru tetap akan melakukan penertiban PKL (pedagang kaki lima) pada bulan ini. Hal tersebut ditegaskan M.Noer Asisten I kota Pekanbaru kepada Haluan Riau, Selasa (29/1).

Ilustrasi
Foto : beritafoto.net

Dikatakannya, memang pemerintah kota berencana akan memberikan tindakan pada Minggu malam kemarin, namun pemerintah kota Pekanbaru masih melakukanya secara persuasif kepada PKL. "Ini bentuk perhatian kita kepada PKL, yang ingin membina dan menumbuh kembangkan mereka, maka dari itu kita sangat berharap akan kesadaran dan kekompakan PKL untuk ikuti aturan,"Jelasnya.

Ia juga menegaskan kepada kepada PKL jangan menganggap Pemerintah kota Pekanbaru tidak berani melakukan penertiban, karena pihaknya menegaskan akan melakukan hal tersebut pada bulan ini juga. "Yang pasti, bulan ini kita akan melakukan penertiban"tegasnya.

Ketika disinggung mengenai kedatangan Anggota SRMI (serikat rakyat miskin indonesia) ke kantor Pemko yang menuntut untuk melegalkan pasar keluarga taman kota yang berada di jln Cuk Nyak Dien, dengan memberikan dua buah faktor pendukung, antara lain bentuk retribusi sebagai PAD kota Pekanbaru, dan 3000 dukungan tertulis masyarakat yang setuju akan pasar tersebut.

Menanggapi hal tersebut, M.Noer tetap menyatakan bahwa hal tersebut adalah melanggar Perda, dan perundang-undangan, sehinnga apapun yang mereka tawarkan tetap akan merugikan banyak hak-hak orang lain.

"itu telah melanggar undang-undang, jadi apapun alasannya kita tidak bisa menerimanya. Maka dari itu kita minta kepada PKL untuk tertib,"pungkasnya. 

Penyaluran Raskin Tunggu Intruksi Menkokesra

Penyaluran Raskin Tunggu Intruksi Menkokesra - Meskipun data terbaru penerima Raskin (Beras Miskin) telah berada ditangan pemerintah kota Pekanbaru, namun untuk penyaluranya masih menunggu intruksi langsung dari kemantrian perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Menkokesra) dari pusat. Demikian diungkapkan Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian kota Pekanbaru, Masria kepada Haluan Riau, Rabu(30/1).

Beras
Gambar (Google)

Dikatakanya, beberapa hari yang lalu pihaknya telah mendapat data terbaru dari biro perekonomian provinsi mengenai data terbaru penerima raskin kota Pekanbaru. dan jumlah penerimanya mengalami penurunan sekitar 5 persen. "Jika tahun 2012 lalu data penerima raskin kota pekanbaru sebanyak 24160 penerima, tahun ini berkurang menjadi 22741 penerima,"jelasnya.

Menurutnya, untuk melakukan penyaluran raskin kepada setiap kelurahan sekota pekanbaru saat ini masih belum bisa, pasalnya pihaknya saat ini masih menunggu arahan dari pusat. "Kemungkinan bulan depan, atau bulan maret, tapi meskipun terjadi keterlambatan penyaluranya tetap akan kita serahkan secara rapel, artinya jika terlambat 2 bulan maka langsung diberikan dua bulan sekaligus,"paparnya.

Lebih lanjut, Jika ada masyarakat yang keberatan dengan data terbaru raskin, masyarakat bisa melakukan perubahan dengan melakukan musyawarah dengan pihak kelurahan, karena yang mengetahui warganya adalah kelurahan setempat, jadi itu semua tergantung pada lurah masing-masing. "Sehingga raskin yang kita salurkan tepat pada sasaran yang benar-benar membutuhkan,"tambahnya lagi.

Ketika disinggung mengena mekanisme penyaluran Raskin itu sendiri, Masria mengatakan sebelum melakukan penyaluran penyaluran pihanya harus menunggu intruksi dari pihak pusat, lalu mesosialisasikan data yang diserahkan pihak pusat tersebut baru membagikanya.

"Dan saat ini kita sedang menunggu intruksi langsung dari memkokesra sebelum menyalurkan raskin tersebut,"tutupnya.