Dispenda Himbau Pemilik Spanduk Untuk Tertib

Dispenda Himbau Pemilik Spanduk Untuk Tertib - Semakin menjamurnya baliho-baliho calon gubernur Riau disetiap ruas jalan kota Pekanbaru membuat Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) gerah pasal posisi pemasangan baliho tersebut banyak yang menyalahi aturan.

Dengan Demikian, dalam waktu dekat ini dispenda akan melayangkan surat untuk segera mencabut dan membongkar spanduk-spanduk baik itu komersil ataupun non komersil dengan alasan telah melanggar aturan. Hal ini disampaikan Fadilah Sandi kabit pendataan reklame Dispenda kota Pekanbaru kepada Haluan Riau, Selasa (23/1).

Ilustrasi

Dikatakanya, saat ini hampir disemua pohon, pinggir jalan bahkan ditiang-tiang listrik serta Traffik light dapat dijumpai sebuah iklan, spanduk balon gubri, dan banyak sebagainya.

"Maka dari itu kami bersama instansi terkait akan mengirimkan surat untuk seluruh tim yang memasang reklame berukuran kecil tersebut untuk segera memindahkan ke tempat-tempat yang telah disediakan.

"Saat ini kita sedang melakukan repat, dengan beberapa pihak terkait, seperti Satpol pp, Dinas Pehunbunban, Tata kota, dan camat setempat,"ujarnya.

Lebih lanjut, Berdasarkan rapat telah diterangkan pihaknya hanya memberi waktu terhadap pemilik baliho tersebut selama tiga hari kerja, jika lewat dari itu akan langsung diambil alih pihaknya .

"Ingat, jika telah diambil alih penertibannya, maka kita tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi, dan pihaknya dalam waktu tertentu juga akan memusnahkan beliho-baliho tersebut,"paparnya.

Ketika ditanya mengenai apakah dispenda memberikan Space untuk penembpatan baliho tersebut, ia mengatakan pihaknya telah memberikan wadah untuk itu, hampir disemua kecamatan telah ada panggung reklame. Namun pihak pengusaha tidak mau memamfaatkanya semaksimal mungkin.

"Seperti dijalan Arifin Ahmat, Jalan Juanda, Jln Deponegoro, dan banyak lagi panggung-panggung reklame yang disediakan, namun tidak digunakan, malah mereka lebih mau memasang ditempat-tempat yang menyalahi aturan,"tutupnya.

Penertiban PKL Segera Dilakukan

Penertiban PKL Segera Dilakukan - Tampaknya kesabaran pemeritah kota Pekanbaru untuk selalu menghimbau PKL untuk pindah pada tempatnya telah mencapai ambang batas, hal ini terlihat dari hasil bersama tim yustisi, Selasa(22/1) yang hanya memberikan waktu terakhir untuk pindah bagi PKL yang masih berjualan ditempat-tempat yang menyalahi aturan. Walikota Pekanbaru Firdaus menegaskan, pihaknya akan memberikan waktu dalam minggu ini, jika tidak maka pihaknya akan melakukan penertiban.

Ilustrasi

"Penertiban ini bukanlah untuk pengusuran ataupun pengusiran, kita disini akan melakukan pembinaan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka serta dapat lebih fokus dalam memberikan bantuan,"ungkapnya.

Disebutkanya, Dalam rapat yustisi tersebut Pemko akan bekerja sama dengan beberpa pihak terkait seperti Satpol PP, Dinas Pasar, dan kepolisian.

"Meskipun begitu kita tetap melakukan tindakan prepentif terhadap para PKL, karena kita tidak menginginakan ada pihak yang dirugikan nantinya,"bebernya.

Lebih lanjut, Ia tetap memfokuskan penertiban PKL untuk tahap pertama tersebut yaitu di jln Hr Subrantas dan Jln Cuk nyak Dien.  sementara untuk tempat yang lainnya pihaknya tetap akan melakukan penertiban.

"Sehingga semua tempat-tempat umum bebas dari PKL,dan PKL itu sendiri telah ditempatkan pada tempatnya, seperti di belakang Giant, Pujasera, dan beberapa titik lainya,"pungkasnya.

Ketika ditanya kapan waktu pas nya penertiban tersebut dilakukan, Firdaus tidak bisa menyebutkan secara pasti, yang pasti tunggu sajalah minggu depan.

"Terhitung satu pekan dari hari ini tindakan tegas akan kita gelar,"tutupnya.

Dispas Akan lakukan Penataan Dan Pendataan Ulang PKL

Dispas Akan lakukan Penataan Dan Pendataan Ulang PKL  - Untuk menata dan meningkatkan perekonomian kota pekanbaru khususnya para Pedagang kaki lima, Pemerintah kota Pekanbaru melalui Dinas pasar akan kembali melakukan penataan dan pendataan ulang PKL.Demiikian diungkapkan Kepala Dinas pasar, Sadri Kepada haluan Riau, Senin (22/1).

Ilustrasi

Dikatakanya, Saat ini telah tumbuh dan berkembang dibenak dan persepsi setiap pedagang jika pemerintah selalu mematikan perekonomian para PKL dengan cara menggusur ketempat yang sepi tampa pengunjung dan sebagainya. 

"Sebenarnya tujuan dilakukannya penertiban tersebut untuk membina dan menumbuh kembangkan mereka dan menata kota ini lebih baik lagi,"jelasnya kepada Haluan Riau.

Menurutnya, banyak pasar-pasar tradisional yang masih kosong, serta perlu untuk diisi serta kembangkan lagi. Maka dari itu pihaknya akan melakukan penataan dan pembinaan terhadap PKL yang menggelar lapaknya ditempat-tempat yang melanggar aturan.

"Sehingga jika semua telah diatur sedemikian rupa, maka kita akan mengetaui apa-apa saja kekurangan dalam pembinaan pedagang tersebut, sehingga lebih terfokus pada pengembangan usaha mereka.

Lebih lanjut, ia menerangkan tujuan pemerintah tersebut baik yaitu ingin menumbuh kembangkan usaha-usaha kecil dan menengah, Untuk itu awalnya pihaknya akan beberapa penataan, seperti dipasar Palapa, pasar panam, pasar Pujasera dan beberapa pasar lainya.

"Ini akan kita data ulang, setelah itu kita akan lakukan beberapa trobosan, seperti memberikan bantuan tenda-tenda kerucut untuk mereka berdagang, dan sebagainya,"ujarnya lagi.

Pemekaran Kecamatan Belum Bisa Dilakukan

PEKANBARU - Upaya pemerintah kota Pekanbaru untuk melakukan pemekaran dibeberapa kecamatan seperti Tampan, Tenayan Raya, Bukit Raya masih belum bisa dilakukan pada tahun ini. Pasalnya untuk melakukan hal tersebut masih banyak yang harus dilalui, seperti rekomendasi dari Gubri seta pertauran Undang-Undang, terlebih lagi akan dilakukan pemilu legeslatif. Demikian diungkapakan M.Noer Asisten I Pemerintah kota Pekanbaru kepada Haluan Riau, (22/1).

Ilustrasi

Dikatakanya, Jika melihat secara kasak mata kita telah bisa melihat beberapa kecamatan telah memiliki kepadatan penduduk yang berlebihan, namun menimbang akan dilakukanya beberapa pemilihan umum legeslatif, maka untuk tahun ini pemekaran belum bisa dilakukan.

"Namun kita tetap akan melakukan dorongan dan kajian-kajian kearah pemekaran tersebut, sehingga pada saat tiba waktunya pemerkaran akan langsung bisa dilakukan, kemungkinan 2014 mendatang,"jelasnya.

Ia mengatakan, untuk melakukan sebuah pemekaran kecamatan tersebut mesti mengikuti perundang-udangnan yang berlaku, seperti standar minimal sebuah kecamatan untuk bida dimekarkan yaitu 1 kecamatan harus memiliki 5 kelurahan, 1 Kelurahan harus punya 5 RW dan 1 RW harus memiliki 5 RT.

"Ketika sebuah kecamatan telah melebihi standar tersebut secara 100 persen, maka wilayah tersebut telah dapat di mekarkan,"jelasnya.

Lebih lanjut, Untuk tahun ini dijelaskan M.Noer pihaknya akan melakukan pedataan dari awal yaitu  dari tingkat paling bawah, sehingga setelah yang rampung maka untuk keatasnya akan semakin mudah.

"Sekarang kita hanya mengkaji-kaji wilayah mana yang telah mepet untuk dimekarkan,"jelasnya.

Menyingguung walayah yang harus segera dimekarkan, Ia mengatakan Wilayah kecamatan Tampan adalah titik fokus pihaknya, karena ada sekitar 100 ribu orang diwilayah tersebut yang wajib KTP, berbanding terbaik dengan kecamatan Sail yang hanya 24 Wajib KTP nya.

"Inilah yang akan kita kaji lebih dalam lagi, untuk kearah pemekaran tersebut, karena kita menginginkan kecamatan tampan tersebut dipecah menjadi tiga kecamatan"terangnya.

PDAM Akan Dikelola Pihak Ketiga

Pengeloahan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Tirta Siak Pekanbaru akan diserahkan kepada pihak ke tiga. Pasalnya melihat kondisi saat ini apa yang dihasilkan PDAM masih belum bisa mencukupi seluruh kebutuhan kota Pekanbaru. Demikian diungkapkan Walikota Pekanbaru Firdaus kepada Haluan Riau, Senin (21/1).

Dikatakanya, saat ini telah ada dua investor asing asal Korea Selatan dan Perancis yang telah melirik dan benar-benar ingin serius untuk melakukan pengelolaan terhadap pelayanan air bersih di Pekanbaru ini.

"hal ini dapat kita lihat dari beberapa kali melakukan ke lokasi oleh dua investor asal luar negeri tersebut. Bahkan untuk pengusaha dari Korea sendiri telah melakukan studi kelayakan terkait potensi
pengelolaannya,"ungapnya.

Sementara untuk pengusaha dari Frasncis sendiri, saat ini mereka masih menimbang-nimbang. Tetapi pada dasarnya sama, mereka tertarik untuk melakukan pengelolaan PDAM. Mereka melihat ada dua sungai besar yang dianggap potensi besar dengan sumber dari air Sungai Siak dan Kampar.

"Namun untuk kontrak kerjasamanya sendiri, sampai saat ini belum diketahui. Terpenting dari dua investor tersebut mereka sama-sama tertarik untuk melakukan pengelolaan air bersih di Kota Pekanbaru," terang Firdaus,

Lebih lanjut, Pengolahan PDAM tersebut merumakan tindak lanjut dari pertemuanya beberapa hari yang lalu di Jakarta. Meskipun, Pemko Pekanbaru sempat mengupayakan pengelolaan oleh pemerintah sendiri namun masih belum mencukupi.

"mengingat kondisi pelayanan air bersih adalah untuk masyarakat sangat penting. PDAM masih memerlukan banyak modal dan pembenahan sistem yang memerlukan banyak anggaran maka dari itu solusi terbaiknya yaitu bekerjasama dengan investor asing,"jelasnya.

Pemko Rencanakan 15 Lokasi Untuk Pembebasan Lahan

PEKANBARU - Usai melakukan rapat dengan pihakterkait pembebasan lahan untuk tahun 2013, pemerintah kota Pekanbaru berencana melakukan pembebasan lahan di 15 lokasi, tujuh diantaranya alah lanjutan pembebasan lahan tahun 2012. Demikian diungkapkan M.Noer Asisten I Pemerintah kota Pekanbaru kepada Haluan Riau, Senin (21/1) seusai rapat dengan SKPD dan Camat mengenai progras pembebasan lahan.

Ilustrasi

Dikatakanya, Untuk tahun ini pemerintah kota Pekanbaru menganggarkan dana sebesar 125 Milyar untuk pembebasan lahan  tersebut. dan ditargetkan pada tahun ini dapat diselesaikan semuanya. 

"Dari 15 lokasi pembebasan lahan tersebut, 7 diantaranya adalah lanjutan, dan itu menjadi prioritas kita sepeti pembangunan termiinal kargo, perkantoran pemko dan pembebasan jalan Subrantas ujung,"ungkapnya.

Ia juga mengatakan hasil rapat kali ini masih menentukan gambaran awal saja mengenai pembebasan lahan tersebut, dan kita telah meminta kepada SKPD terkait seta kecamatan terkait untuk memberikan data secara rinci mengenai lahan yang akan dibebaskan tersebut.

"Sehingga semua urusan dan target yang kita mulai pada awal tahun ini dapat terealisasi sepenuhnya pada akhir tahun mendatang,"tambahnya.

Lebih lanjut, dalam rapat tersebut ada peraturan baru mengenai pembebasan lahan yaitu  tentang penanganan pembebasan lahan ditahun 2013 ini.

"Ada dua fokus kita dalam peraturan tersebut, yaitu yang pertama pembebasan lahan yang merupakan lanjutan dari tahun 2012 sepenuhnya dilanjutkan oleh tim sembilan, sementara untuk pembebasan yang baru diserahkan pada BPN. poin keduanya yaitu pembabasan lahan dibawah 1 ha diserahkan pada tim sembilan, lebih dari itu akan dilimpahkan pada BPN, sehingga ada kefokusan dalam pembebasan lahan tersebut," jelasnya.

Menyinggung lahan-lahan manasaja yang menjadi pembabasan lahan baru untuk tahun ini,M.Noer mengatakan untuk saat ini pihaknya belum bisa mengekspos lahan mana yang akan dibebasakan, namun pihaknya beranca untuk mengelola TPA diimuara fajar dan pembuatan kebun binatang.

"Kalau itu nantilah dulu, karena saat ini kita masih tahap awal,"tutupnya.

Dewan Dukung Program Beasiswa untuk 10 Ribu Anak

Dewan Dukung Program Beasiswa untuk 10 Ribu Anak - Adanya program baru pemerintah Kota pekanbaru terhadap dunia pendidikan, berupa bntuan beasiswa untuk 10ribu anak yang tidak mampu. Hal tersebut sangat didukung oleh DPRD kota Pekanbaru, pasalnya mereka yang tidak mampu  untuk membiayai pendidikan akan dapat melanjutkan pendidikannya. Demikian Disampaikan Ade Hartati Kepada Haluan Riau, Senin (21/1).

Menurutnya, program baru pemko (Pemerintah kota) melalui Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah telah menganggarkan beasiswa untuk 10.000 siswa yang tidak mampu, dan akan menjadi skala prioritas bagi siswa tidak mampu namun memiliki prestasi.

Proses penyaluran kepada siswa yang tidak mampu agar tepat pada sasarannya, dan Dewan dalam hal ini Komisi yang menagani masalah pendidikan akan terus mengawalnya, hingga penyaluran itu benar-benar sampai kepada siswa yang berhak untuk mendapatkannya.

"Tentu kita akan tetap pantau, jangan sampai nantinya dana tersebut lari ketangan yang salah," paparnya lagi.

Lebih lanjut, dengan adanya program baru pemerintah Kota pekanbaru untuk pendidikan, maka pihak sekolah harus bersifat proaktif untuk menindak lanjutinya. Artinya dengan mendata siswa secara benar, tepat dan valid. "Kan, seklah yang lebih mengetahui siswanya yang benar-benar berhak untuk mendapakannya atau tidak," katanya.

Ade menambahkan masih banyak siswa yang tidak mampu di sekolah-sekolah, apa lagi untuk wajib belajar 12 tahun. Tentu pendidikan ini menjadi wajib untuk didapatkan bagi siswa dari tingkat dasar hingga SLTA.

"Karena, Program Pemko ini khusus untuk siswa mulai dari SD hingga SLTA,"ujarnya.

Ditegaskannya lagi, beasiswa pendidikan ini, akan menjadi  prioritas bagi siswa yang tidak mampu dan memiliki kemauan serta mempunyai prestasi. Meski demikian yang tidak mampu lainnya juga akan mendapatkan kebagian. Yang terpenting pihak sekolah memberikan data yang valid siapa saja yang berhak  untuk mendapatkannya.

"Beasiswa untuk siswa yang tidak mampu ini sudah dibicarakan langsung dengan walikota Pekanbaru, hanya saja siapa yang akan menerimanya nanti tergantung rekomendasi dari pihak sekolah. Adanya dukungan anggaran ini diharapkan agar dapat ditindak lanjuti dengan baik,"Tutupnya.

Kesejahteraan Medis Puskesmas Pinggiran Harus Diperhatian

Kesejahteraan Medis Puskesmas Pinggiran Harus Diperhatian - Kesejahteraan sumber daya manusia sebagai tenaga medis di puskesmas baik  dalam kota ataupun puskesmas di kawasan pinggiran sangat perlu untuk diberikan perhatian lebih, mengingat mereka sehari-hari bergelut dengan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi, baik iu berupa penyakit menular atau tidak. Demikian diungkapkan Ade hartati Wakil Anggota Komisi III DPRD kota Pekanbaru kepada Haluan Riau, Senin (21/1).

Ilustrasi Puskesmas

Dikataknya, mereka para medis tersebut merawat seluruh pasiennya dengan bersintuhan langsung terhadap penyakit tidak satu atau dua pasien melainkan puluhan setiap harinya. 

"Untuk itu, pemerintah melalui dinas kesehatan harus memperhatikan nasip mereka yang bersintuhan langsung dengan proses perawatan penyakit yang diderita masyarakat.  Karena keberadaan mereka sangat perlu untuk di Perhatikan," katanya.

Lebih lanjut, Dirinya berharap  kedepannya, pemerintah setidaknya mengangarkan untuk tunjangan profesi kepada SDM tenaga medis yang ada di puskesmas terutama pada kawasan pinggiran. 

"Ini yang ditekankan kepada diskes (Dinas kesehatan) ketika hearing bebrapa waktu lalu. Selain memperhatikan keberadaan tenaga medisnya, sangat di tekankan pemerintah untuk menganggarkan tunjangan profesi bagi mereka,"Paparnya lagi.

Selain itu juga, dinas kesehatan harus memperhatikan anggaran untuk puskesmas yang rawan bencana di kawasannya. pasalanya, ketika banjir tiba pihak puskesmas membuka posko penanganan medis bagi masyarakat yang terkena banjir. Dan untuk itu juga membutuhkan biaya eksta.

"pelayanan tenaga medis dalam menjalakan tugas dan fungsinya  harus menjadi yang terdepan, artinya pihak medis sendiri harus memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. jika nanti pemerintah menganggarkan untuk tunjangan profesi bagi tenaga medis maka pelayanan kesehatan harus lebih di tingkatkan lagi," ungkapnya.

Gedung Badan Perpustakaan dan Arsip Siap Difungsikan

PEKANBARU - Gedung Badan Perpustakaan dan Arsip (BPA) yang berada dijalan Sutomo telah siap untuk difungsikan karena pembangunannya telah selesai 100 persen. Demikian diungkapkan Kepala BPA kepada Haluan Riau, Senin(21/1). Dikatakanya, Saat ini pihaknya sedang melakukan persiapan-persiapan serta beberapa penyesuaian terhadap gedung baru tersebut, seperti penyusunan buku-buku, dan hal-hal teknis lainya.

Gambar: Bappeda Pekanbaru

"Baru dua pekan kita pindah ke gedung baru ini, maka dari itu kita membutuhkan berbagai adaptasi lapangan, sehingga kita dapat untuk sesegera mungkin meresmikianya dengan Walikota,"jelasnya.

Ditambahkanya, Gedung ini sendiri terdiri dari tiga lantai, yang setiap lantainya memiliki funsi tersendiri yaitu untuk lantai pertama digunakan untuk arsip, ,lantai kedua untuk buku-buku umum, anak-anak dan remaja serta pelajaran, dan untuk lantai tiga difungsikan untuk ruang multi media.

"kemingkunan gedung ini akan diresmikian pada bulan Februari mendatang, karena jika bulan ini saya rasa tidak terkejar karena banyak buku dan arsip yang mesti disusun,"paparnya.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan hingga saat ini pihaknya telah banyak menerima surat permohonan dari SKPD untuk menyimpan arsip-arsip daerah di BPA, namun pihaknya masih belum bisa menerimanya karena masih banyak buku yang mesti disusun.

"ya, tentu kita rapikan apa yang ada sama kita terlebih dahulu, setelah jelan bilik-biliknya baru kita akan terima arsip-arsip dari mereka,"Ujarnya.

Ketika ditanya berapa kapasitas dari gedung baru tersebut, Pihknya masih belum mengetahui secara pasti, namun ia hanya mengataka berapapun buku dan arsip yang akan disimpan Gedung ini masih sanggup untuk menampungnya.

"Dilihat dari bangunan kita belum hitung dengan pasti, namun berapapun jumlah nya sekarang kita bisa tampang,"tutupnya.

Pengembangan IKM, Disperindag Jalin Kerja Sama Dengan pihak Ketiga

PEKANBARU-Untuk menumbuh kembangkan Industri kecil dan menegah(IKM) dikota Pekanbaru, Dinas Perindsutrian dan Peerdagangan kota Pekanbaru menjadi kerja sama dengan pihak ketika yang yaitu CV Saputra Maha Jaya yang saat ini pengelola pasar kodim.

Bentuk kerjasamanya sendiri yaitu memberikan IKM-IKM dikota Pekanbaru tempat secara gratis untuk bisa menjadikan tempat tersebut sebagai ajang promosi terhadap hasil karya-karya mereka.

Demikian disampaikan Elsyabrina kepala dinas Perindustrian dan perdagangan kota Pekanbaru kepada Haluan Riau, Kamis (17/1).

Ia mengatakan bahwa hari ini (17/1) pihaknya akan langsung menandatangani MOU (kesepakatan) dengan pihak ketiga tersebut, jumlah tempat yang mereka sediakan untuk IKM sebanyak 10 tempat yang berada ditengah-tengah ruangan.

"Berdasarkan kesepakatan mereka akan memberikan tempat kepada kita selama setahun, dan untuk mengelolanya diberikan wewenang kepada kita," Jelas Elsyabarina.

Lanjut, ia juga menjelaskan pihaknya juga akan memberikan kesempatan untuk IKM-IKM yang lain, pasalnya dalam setahun tersebut tidak dihuni oleh IKM secara menerus melainkan akan dilakukan roling secara berkala.

"Mungkin saja sua bulan sekali atau tiga bulan sekali, itu tergantung pada IKMnya, jika mereka telah terkenal kita akan roling dengan IKM yang baru,"jelasnya lagi.

Elsyabrina juga menambahkan untuk saat ini pihaknya masih menjalin kerja sama dengan asosiasi-asosiasi pedagang yang masih dalam tahap tumbuh dan berkembang, namun untuk kedepanya, pihaknya akan mencoba bekerja sama dengan pengusaha besar seperti Mall-Mall besar dikota Pekanbaru.

"Meskipun telah kita ketahui bersama pihak pengusaha besar tersebut mengacu pada keuntungan, kita akan  coba masuk pada event-event besar ditempat tersebut,"terangnya lagi.

medekati penggelola moal 

seperti cv saputra maha jaya

di pasar kodim

banti ikm

hari ini 

mereka dapat gratis

dapat pemasaran langsung

asosiasi

pelaku i pangan

 belum bisa

karena harha jual tinggiolin lainpag

tem

kita putar r

PU Lakukan Survei Harga Satuan Pengadaan Jelang Kegiatan Lelang 2013

Menjelang dilaksanakannya lelang kegiatan yang didanai APBD 2013, Dinas PU Pekanbaru tengah melakukan survei harga satuan pengadaan. Survei tersebut direncanakan ke Kabutaten dan provinsi tetangga seperti Kampar dan Sumtera Barat.Demikian Diungkapkan Azmi kepala Dinas Pekerjaan Umum kota Pekanbaru Kepada Haluan Riau, Minggu (20/1).

"Survei yang kita lakukan tidak hanya di Kota Pekanbaru, sebagai perbandingan kita juga melakukan survei harga satuan pengadaan ke luat kota Pekanbaru,"ujarnya.

Ia mengatakan, Harga satuan pengadaan sangat penting sebagai pedoman dalam menetapkan nilai kegiatan. Karena tidak menutup kemungkin adanya perbedaan harga satuan pada waktu anggaran disusun dengan harga yang berlaku saat ini dipasaran.

"Maka dari itu kita lakukan survei, jangan sampai disini harganya tinggi namun diwilayah lain tergolong murah. intinya jangan kita sampai menemui kendala dikemudian harilah,"ungkapnya lagi.

Lebih lanjut,ia menjelaskan meski ada harga satuan sudah ditetapkan sekretariat kota namun belum menyeluruh untuk semua pengadaan yang dibutuhkan. Dan kita usahakan survei ini dapat selesai dengan cepat. "Paling lambat, Pekan depan seluruh hasil survei harga satuan sudah terkumpul dan bisa segara dilaporkan"terangnya.

Sementara itu ketika disinggung terkait admministrasi lelang lainnya, Azmi juga sudah mulai dipersiapkan. Hanya saja untuk pelaksanaan lelang sendiri baru akan dimulai setelah keluarnya verfikasi APBD oleh Gubernur.

"Untuk administrasi lelang kita usahakan secepatnya, karena kabar terbaru APBD telah di serahkan Gubri ke Pemko,"tutupnya.

Rasa Optimis Pekanbaru Raih Penghargaan WTN

PEKANBARU - Walikota Pekanbaru optimis akan meraih piala penghargaan pada lomba Wahana Tata Nugraha (WTN) tahun 2012. Pasalnya melihat perolehan sementara nilai yang diperoleh kota Pekanbaru sebanyak 85 point jauh lebih tinggi dari nilai standar.

“Tahun ini kita optimis dapat meraih piala penghargaan WTN. Setelah dilakukan penilaian, kita saat ini berada pada nomor dua dengan nilai 85. Untuk mendapatkan penghargaan WTN nilai harus di atas 75, dan kita sekarang sudah di atasnya,” jelas Firdaus Walikota Pekanbaru, Minggu (20/1/)

Ia juga mengatakan hasil nilai yang diperoleh kota Pekanbaru berkat usaha kita secara bersama yang telah dilakukan secara maksimal dan dipastikan lebih baik dari tahun sebelumnya. Ini karena penataan transportasi publik untuk Kota Pekanbaru, sebagai penilaian utama, menurutnya sudah dilakukan perbaikan dan mendapatkan nilai yang cukup baik.

"Ditambah lagi, tahun ini kita juga akan memfungsikan seluruh koridor SAUM, semoga saja dapat melayani dan memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat nantinya,"ujarnya.

Dan yang Terpenting lanjut Firdaus, perolehan penghargaan WTN bukan saja keberhasilan pemerintah, tetapi juga merupakan keberhasilan masyarakat. Tanpa peran serta masyarakat, terangnya, penghargaan WTN tidak akan didapatkan oleh Kota Pekanbaru.

“Untuk itu, kita juga berterimakasih kepada masyarakat yang telah mematuhi peraturan yang berlaku.  Piala WTN ini bukan tujuan utama kita tetapi bagaimana masyarakat itu menyadari pentingnya mengikuti peraturan lalu lintas,” terangnya.

Untuk diketahui, penghargaan WTN adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada kota-kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik. Penilaiannya sendiri dilakukan dengan meninjau aspek-aspek penataan transportasi yang berkelanjutan dan berbasis kepentingan publik serta ramah lingkungan. (Dan)

Jelang Kepensiunan Sekda Firdaus Siapkan Beberapa Kandidat

PEKANBARU - Menjelang kepensiunan Sekretrais Daerah kota pekanbaru, Yuzambri yakub yang akan pensiun pada bulan April mendatang. Walikota Pekanbaru telah menyiapkan beberapa kandidat untuk menempati posisi tersebut. Hal tersebit diungkapkan Firdaus Walikota Pekanbaru kepada Haluan Riau, Minggu (20/1).

Ilustrasi Pelantikan
Gambar:google

Ia mengatakan saat ini sudah mulai mempersiapkan beberapa nama untuk dicalonkan sebagai Sekda Pekanbaru. Pasalnya di bulan April nanti, plt Sekda Pekanbaru, Yuzamri Yakup, segara memasuki masa pensiun. "Jika tidak ada aral melintang, kemungkinan Maret nanti, Sekda Pekanbru yang baru sudah dilantik, doakan sajalah,"ungkapnya.

Namun sayangnya,  berapa banyak calon yang dipersiapkan dan siapa saja orang-orangnya, Walikota masih enggan menjelaskan. Tapi Ia memberikan sebuah bocoran dengan mengatakan kandidat kuatnya masih berasal di lingkungan pemerintahan kota Pekanbaru. "Yang pasti, kita akan angkat orang-orang ada diselingkungan Pemko,"ujarnya sembari tersenyum.

Ketika disinggung mengenai adanya rumor Firdaus mendatangkan  calon Sekda yang dikabarkan berasal dari lingkungan pemerintah kota Batam. Dirinya tidak mau mengomentari hal tersebut dan kembali menegaskan akan mengangkat sekda dari Pemko Pekanbaru sendiri.

"Untuk ada kita mencaro orang luar jika orang dalam lebih banyak yang berkompeten, yang pasti tetap dari sini,"tutupnya.

Langkah - Langkah Penertiban PKL

Untuk menarik para PKL (Pedagang kaki Lima) untuk mau berpindah ke tempat-tempat yang telah disiapkan Pemerintah kota Pekanbaru, Sebanyak 200 tenda kerucut yang tengah dipersiapkan Dinas Koperasi Kota Pekanbaru untuk pedagang kaki lima  yang berjualan di Pasar Seni  Arifin Ahmad.Demikian diungkapkan Kepala Dinas Koperasi Kota Pekanbaru, Neng Elida kepada Haluan Riau, Minggu (20/1), 

Ilustrasi

Disebutkanya, pengadaan tenda kerucut tersebut sudah dalam persiapan lelang sekaligus menunggu surat tertulis dari Walikota untuk penetapan lokasi penempatan tenda tersebut. Meskipun secara lisan sudah direncanakan untuk  Pasar Seni Arifin Ahmad, namun penetapan Walikota secara tertulis tetap diperlukan.

"Rencananya, tenda yang akan dibangun Dinas Koperasi di Pasar Seni Arifin Ahmad dibuat dalam bentuk dan warna yang seragam seperti pasar senggol yang ada dibelakang Giant, sehingga bisa menarik PKL untuk pindah sert juga dapat memfasilitasi PKL yang tidak punya lapak"Ujarnya.

Lebih lanjut Neng menjelaskan, adanya program pengadaan tenda bagi pedagang kaki lima ini merupakan bagian dari program pemerintah kota Pekanbaru untuk penataan pedagang kaki lima.

"Maka dari itu, kita harapkan dengan diberikannya bantuan sarana pendukung untuk berjualan, pedagang kaki lima tidak lagi berjualan dilokasi yang dilarang pemerintah Kota Pekanbaru"Tambahnya lagi.

Ketika disinggung mengenai kapan pemberinan tenda-tenda tersebut, Neng mengatakan kemabali pihaknya masih menunggung intruksi dari Walikota.

"Secepatnya kita akan berikan kepada pedagang-pedagang tersebut, namun kita masih menunggu intruksi secara tertulis. Kan katanya dalam bulan ini Pemko akan melakukan penertiban,"jelasnya. 

Pembangunan Kompleks Perkantoran Pemko

Dengan berbagai pertimbangan dan analisa secara mendalam, Pemerintah kota Pekanbaru memutuskan  wilayah Kecamatan Tenayan raya lebih Strategis dibanding kecamatan lain sebagai komplek perkantoran baru.Demikian dijelaskan Walikota Pekanbaru, Firdaus Kepada Haluan Riau, Jumat (18/1).

Ilustrasi

Dia mengatakan, diarahkannya pembangunan kompleks perkantoran pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan tenayan raya juga sudah disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru. "Dengan demikian diharapkan nantinya arah pengembangna kota juga bisa "berpusat di kecamatan Tenayan raya,"ungkap Firdaus Kepada Haluan Riau, Jumat (18/1).

Mengenai daerah Tenayan raya yang relatif jauh dari pusat kota diyakini Walikota tidak akan menjadi masalah bagi masyarakat yang akan berurusan ke kantor pemerintahan nanti. Sebab menurutnya sepanjang transportasi menuju komplek perkantoran tersebut tersedia, tentunya juga akan mempermudah masyarakat menjangkau lokasi kantor walikota yang baru.

"Apalagi transmetro Pekanbaru nantinya akan bertambah banyak maka jalur akses untuk kesetiap suduk kota Pekanbaru telah semakin mudah,"terangnya lagi.

Lebih lanjut, Ia mengatakan untuk merealisasikan pembanguunan komplek perkantoran pemerintah kota Pekanbaru yang baru, dalam APBD 2013 ini, sudah dialokasikan dana ganti rugi lahan sebesar 50 M untu lahan selluas 150 ha. "Saat ini, BPN sendiri sudah mulai melakukan peninjauan lokasi untuk menerbitkan rekomendasi cocok atau tidaknya lahan bersangkutan dijadikan perkantoran,"ujarnya.

Disperindag Tingkatkan Pengawasan Maraknya Obat-obatan luar dan Kosmetik Palsu

Obat-obatan

Berdasarkan pantauan Haluan Riau, Kamis (17/1), dibeberapa pasar tradisional seperti Pasar Dupa, Pasar Pagi Arengka dan Pasar Panam banyak terdapat obat-obat luar dan kosmetik yang diindikasi palsu, pasalnya di liat dari harganya sangat miring dan menarik
para konsumen.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Pekanbaru melalui Kabag Humas Pemko, Harisz Rozie mengatakan bahwa Wako telah mengintruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru untuk lebih meningkatkan pengawasanya terutama pada barang-barang yang beredar dipasaran.

"Disperindag kita minta untuk berkoordinasi dengan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indoensia) serta BPON untuk mengawasi peredaran barang-barang dipasaran seperti barang kadalauarsa, obat-obatan berbahaya dan kosmetik palsu,"jelasnya.

Menurutnya, bukan hanya sebatas obat-obatan dan kosmetik saja yang banyak beredar dipasaran, tapi telor ayam pun telah mulai dipalsukan oleh orang dan itu telah ada ditemui dikota Pekanbaru.

"Ini akan menjadi perhatian kita, karena sangat merugikan masyarakat dan berefek pada kesehatan, pasalnya bahan dan komponen-komponennya masih belum teruji,"Tambahnya lagi.

Lebih lanjut, Ia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada sebelum membeli barang-barang dipasaran, jangan tergiur dengan harga murah karena belum tentu sesuai dengan tubuh kita.

"Misalnya saja seperti kosmetik dengan merek terkenal yang dijual dengan harga miring, barang tersebut belum tentu asli karena mungkin saja tiruan atau palsu,"paparnya.

Ketika disinggung mengenai tindakan tegas Pemerintah terhadap peredaran barang-barang tersebut, Dirinya mengatakan pengedaran barang palsu dipasaran adalah pelanggaran hukum dan akan ditindak sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Jika kedapatan nantinya dalam operasi atau pengawasan maka akan segera dilakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku dan mengacu pada UU perlindungan konsumen,"pungkasnya.

Menggesa Pembangunan Sekolah Yang Terbengkalai

Melihat fokus anggaran pemerintah kota Pekanbaru beberapa tahun belakangan ini yang selalu mengacu pada bidang pendidikan dan kesehatan. Namun hal itu masih belum bisa dirasakan oleh semua pihak pasalnya masih banyak bangunan-bangunan sekolah yang kurang nyaman untuk proses belajar mengajar, bahkan ada juga sekolah yang pembangunanya terhenti, seperti rencana pembangunan sebuah SMP di Tangkerang Tengah yang masih terbengkalai. 

Ulustrasi. Goole Gambar

Menanggapi hal tersebut, Walikota Pekanbaru Firdaus akan mengintruksikan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk lebih proaktif dalam meningkatkan kwalitas pendidikan serta mengesa seluruh pembangunan sekolah-sekolah yang terbengkalai. Pasalnya dilihat dari anggaran untuk tahun ini yang mencapai 2 T hampir setangahnya difokuskan pada bidang pendidikan dan kesehtan. "Tentu, kita akan sesegera mungkin untuk melakukan pembangunan dan berbaikan sekolah-sekolah, dan kita targetkan semuanya selesai pada tahun ini juga,"terang Firdaus.

Ia juga mengatakan dinas pendidikan kota Pekanbaru harus proaktif dalam memantau sekolah-sekolah yang banyak mengalami kerusakan, seperti atap yang bocor, dinding yang pecah-pecah dan hal-hal yang menggangu kenyamanan siswa dalam belajar. "Begitu juga dengan masyarakatnya, untuk mau bekerja sama dengan pihak dinas pendidikan seperti memberikan laporan-laporan guna meningkatkan kwalitas pendidikan,"Tambah Firdaus.

ketika disinggung mengenai janji kampanye Firdaus pada saat akan mencalonkan walikota akan segera membangun sekolah SMP di tangkerang tengah, Firdaus menegaskan kembali, bahwa pihaknya tidak ada membeda-bedakan wilayah yang mana mesti didahulukan, namun Pemerintah kota melalui dinas pendidikan akan malakukan pembangunan Sekolah-sekolah baik itu yang perlu direhap ataupun melanjutkan sekolah yang terbengkalai pembangunannya.

"Bahkan untuk tahun ini kita juga berencana membangun beberapa sekolah setingkat SMP dan SD di kecamatan Tampan dan Tenayan Raya,"tutupnya.

Akhir Januari Ini Perwako Reklame Rampung

Untuk menata seluruh papan reklame yang terpajang disetiap ruas jalan kota Pekanbaru, Walikota Pekanbaru mengatakan bahwa pada akhir bulan ini Pereaturan Walikota (Perwako) tentang Reklame telah rampung, dan langsung bisa diberlakukan secara maksimal, sehingga seluruh pengusaha reklame harus membuat izin baru pemasangan reklame. Demikian ditegaskan Firdas Walikota Pekanbaru kepada Haluan Riau, Jumat (18/1).

Ulustrasi, Gambar Google

Ia mengatakan pada saat perwako diberlakukan selueuh reklame yang ada dikota pekanbaru ini diputihkan dengan kata lain, semuanya dimulai dari nol, maka dari untuk memasang reklame kedepannya harus membuat izin kedinas terkait.

"Jadi semua hutang pengusaha, atapun masalah lainya menyangkut pemasangan reklame selama ini dianggap tidak ada. serta kita akan menata kota ini sedemikian rupa supaya tidak semberaut seperti kota-kota besar lainya," terangnya.

Ditambahhkanya, dalam peraturan tersebut akan diatur sedemikian rupa, yaitu mulai dari bentuknya, lokasinya serta akan ada tiga tahapan wajib pengurusan izin reklame tersebut, yaitu pengurusan izin, pengurusan izin untuk iklan dan penayangan objek iklan itu sendiri.

"Dan yang terpenting satu papan reklame tersebut wajib satu pula izinya dan dibayar didepan secara penuh untuk satu tahun, kenapa demikian karena kita menimbang berapa nantinya PAD yang dihasilkan Reklame. Sementara untuk pengusaha itu kita anggap sebagai sebuah resiko dalam berbisnis apakah akan merugi atau untung,"bebernya lagi.

Lebih lanjut, Firdaus kembali menghimbau kepada pihak pengusaha reklame untuk segera melakukan pemotongan terhadap reklame-reklame yang menjadi bando jalan, dan yang terpasang  di jembatan penyebrangan. Pasalnya hal tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat. "Jika tidak dipotong juga maka kami dari pemerintahan akan segera melakukan pemotongan," tegasnyya.

Ketika ditanya mengenai target PAD Reklame 2013 ini, Firdaus belum bisa memberikan berapa besaranya, pasalnya pihaknya masih mengkaji kearah tersebut, kemungkinan pada saat telah disahkan kita baru mengetahuinya.

"Kalau itu masih belum bisa, karena saat ini masih banyak berkas-berkas yang kita perbaiki dan perbaharui,"tutupnya.

Puluhan Pengurus RSMI Kecewa, Niat Mediasi Gagal

Bersikukuh  mempertahankan keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Taman Kota, sekitar 20 orang, anggota Serikat Rakyat Miskin Indonesia tingkat Kota Pekanbaru, Senin (28/01) mendatangi Kantor Walikota. Namun keinginan mereka untuk bertemu langsung Walikota Pekanbaru tidak ada karena sedang ke Jakarta, Semetara  Wakil Walikota Pekanbaru,Ayat Cahyadi diam-diam pergi meninggalkan kantor walikota.

Ilustrasi, Gambar : Google

"Karena Pak Walikota sedang di luar kota, tadi informasi dari anggota Satpol PP yang jaga ,kami disuruh menunggu sebentar tapi rupanya dia sudah pergi,"ungkap Antoni Fitra, Ketua SRMI Pekanbaru kepada Haluan Riau.

Dirinya mengaku sangat kecewa atas sikap yang dilakukan Wakil Walikota tersebut, padahal pihaknya hanya ingin menunjukkan bukti tertulis dukungan masyarakat yang  menginginkan pedagang tetap berada  di Taman kota berikut juga bukti pembayaran retribusi sebagai PAD kota Pekanbaru.

Lebih lanjut, hal ini dilakukan SRMI sebagai reaksi  atas rencana Pemko Pekanbaru yang akan melakukan penertiban pedagang kaki lima di Taman Kota dalam pekan ini. "Kita ketahui bersama di kota Pekanbaru sangat minim tempat hiburan, maka dari itu apa salahnya dikeluarkan perwako untuk Taman Kota sehingga bisa menjadi salah satu alternatif hiburan masyarakat Pekanbaru,"jelas Antoni.

Bukan hanya itu saja, keberadaaan Pedagang di Taman Kota juga mendatangkan kontribusi bagi Pemko Pekanbaru. Karena setiap malam, pedagang dipungut retribusi oleh kecamatan Sukajadi sebesar Rp. 3000. "Dan kami punya bukti tertulis persetujuan masyarakat atas pasar yang berada di taman kota,"ujarnya lagi.

Menyinggung, tempat pemindahan yang ditawarkan Pemko Pekanbaru ke Pasar Seni Arifin Ahmad, pihaknya menyatakan dengan tegas tegas menolak. Meskipun pemko Pekanbaru menjanjikan bantuan sarana buat pedagang kaki lima. "Hal itu karena lokasi tersebut sangat tidak strategis, dam bukan untung yang didapat tapi kerugian," bebernya,

Pemprov Bantu Pembangunan Indusri Rotan Yosudarso 1,5 M

Upaya pemerintah kota Pekanbaru untuk melestarikan kerajinan rotan yang berada dijalan Yossudarso, tahun ini untuk melanjutkan dan mempercepat  pembangunanya pemko mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau untuk penimbunan lahan sebesar 1,5 Milyar. Demikian disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan kota Pekanbaru, Elsyabrina kepada Haluan Riau, Senin (28/1).

Dikatakannya, Tahun ini memasuki tahun kedua pemerintah kota Pekanbaru membangunan kawasan industri rotan dijalan Yossudarso, dan pihaknya sangat bersyukur karena mendapatkan bantuan dari pemprov.

"Alhamdulillah, Dana sebesar 1,5 M tersebut untuk tahun ini telah mencukupi untuk pembebasan lahan dan penumbunan lahan pembangunan kawasan Industri Rotan,"paparnya.

Lebih lanjut, Elsyabrina mengatakan sesuai rencana untuk tahun ini pemko sangat fokus pada pembebasan lahan, dan untuk tahun 2014 mendatang akan dilakukan dengan pembangunan fisiknya.

"Begitu juga dengan kawasan perindustrian rotann tersebut, dan kita berharap pemerintah provinsi tetap akan mengaanggarkan dana untuk tahun selanjutnya,"paparnya lagi.

Disinggung mengenai bentuk bangunan kawasan perindustrian rotan tersebut, Ia menjelaskan bangunan kawasan industri yang akan kita buat tesebut terdiri dari tiga lantai, yaitu lantai pertama untuk tempat memamerkan hasil-hasil kerajinan rotan dan lantai 2 dan 3 untuk tempat tinggal para pekerja dari pengrajin rotan tersebut.

"Jadi bentuk bangunanya seperti sebuah rusunawa, selain memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar, bangunan tersebut nantinya kita harapkan juga memberikan PAD terhadap pemko,"tutupnya.

Pemko Akan Lakukan Penertiban Segera

Kepala seksi Oprasional Satpol pp Kota Pekanbaru Asvi Lavari mengatakan bahwa Pemko bersama tim yustisi akan melakukan penertiban para PKL Rabu (30/1) malam. Sejauh ini pihaknya sudah menyurati pihak Polres untuk memintak pengamanan penertiban para pkl tersebut.

Gambar : Google

"Dari Rabu sore hingga malam harinya kita bakal  menempatkan pasukan dilokasi yang telah kita tentukan yaitu Jalan Hr Subrantas dan Cuk Nyak Dien untuk melakukan penertiban,"ungkap Asvi Kepala seksi Oprasional Satpol pp Kota Pekanbaru kepada Haluan Riau, Selasa (29/1).

Dirinya mengatakan pada aksi turun kelapangan tersebut, pihaknya  akan memberikan pengarahan dan mengutamakan sikap prepentif serta persuasif, namun jika PKL masih tetap membandel bisa jadi tim Yustisi langsung mengangkut lapak PKL," jelasnya 

Lebih lanjut, Untuk pengamanan nanti lanjut Asvi mengatakan anggota yang akan diturunkan sedikitnya ada sekitar 200 personil satpol pp, sedangkan dari pihak kepolisian sekitar 20 orang, Arhanud 7 orang dari Auri 7 orang dan 7 orang dari POM. "Secara keseluruhan kita akan menurunkan personil sekitar 250 pada penertiban tersebut,"jelasnya.

Ketika disinggung mengenai apakah aksi ini akan menuai tindak yang memicu anarkis, Asvi kembali menegaskan bahwa yang pihaknya lakukan adalah upaya untuk penertiban, bukan penggusuran. jadi pihaknya semaksimal mungkin akan lebih mengutamakan musyawarah mufakat dibanding aksi kekerasan.

"Kita akan mengutamakan persuasif, dan kita berharap kepada PKL untuk mengerti dan mengikuti peraturan yang ada,"tutupnya.

Pemko Pekanbaru Lebih Dari Siap Menggunakan BBM Non Subsidi

PEKANBARU - Terkait adanya intruksi dari Pemerintah Provinsi Riau yang menegaskan bahwa seluruh kendaraan dinas tidak boleh lagi menggunakan BBM(bahan bakar minyak) bersubsidi. Menanggapi hal tersebut Pemerintah Pekanbaru menyatakan pihaknya lebih dari siap melaksanakan hal tersebut, pasalnya saat ini pemkotelah menggunakan BBM non subsidi. Demikian diungkapkan Walikota Pekanbaru Firdaus melalui Kabag Humas Pemko, Haris Rozie kepada Haluan Riau, Selasa (29/1).

Ia mengatakan jauh sebelum pemprov mengintruksikan bahwa semua kendaraan dinas harus menggunakan BBM non subsidi, pihaknya telah berinisiatif melakukan hal tersebut, sehingga hal tersebut tidak membuat pemko Pekanbaru terkejut atau kewalahan. "Namun, untuk kendaraan pribadi dari pejabat Pemko belum semuanya menggunakan BBM non subsidi,"terangnya.

Disisi lain, Yuzambri Yakub Sekda Pemko Pekanbaru mengakui saat ini telah berhutang bahan bakar minyak (BBM) untuk menjalankan kendaraan operasional  Dinas di lingkungan Pemko. Hal itu terpaksa dilakukan karena APBD 2013 belum disahkan sehingga tidak dapat dicairkan.

“Untuk satu bulan ini kita mesti berutang di SPBU yang sudah menjalin kerjasama. Hal ini disebabkan terlambatnya penggunaan dana yang bersumber dari APBD 2013. Karena kendaraan dinas dilingkungan Pemko Pekanbaru harus tetap beropeasi untuk melakukan pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Maka dari itu,  diharapkan dapat ditanggulangi dahulu oleh masing-masing SKPD hingga APBD 2013 disahkan dan dapat dicairkan. “saya rasa bisa mencari inisiatif tersendiri seperti memakai dana pribadi untuk kepentingan Dinas juga tidak masalah. Karena alokasi dana pembelian BBM kendaraan Dinas sudah ada dalam APBD yang dialokasikan untuk satu tahun anggaran," terangnya.

Menurut Yuzamri belum adanya kuncuran dana BBM ini diharapkan jangan sampai ada pula kendaraan dinas yang tidak bisa digunakn karena tidak ada dana talangan untuk pembelian BBM.

"Apalagi jika kondisi tersebut  sampai menghambat pelayanan yang berhubungan langsung kepada masyarakat,"tutupnya.

Jalan Cuk Nyak Dien Ditertibkan, Subrantas Masih Sosialisasi

Sebelum melakukan penertiban PKL (30/1) Nanti malam, Pemko Pekanbaru bersama melakukan upacara bersama didepan kantor Walikota Pekanbaru, Upacara tersebut dilakukan untuk meningkatkan kordinasi antar semua anggota sehingga aksi yang dilakukan jauh dari tindak Anarkis. Demikian disampaikan Asisten I kota Pekanbaru, M.Noer kepada Haluan Riau, Rabu (30/1) pagi.

Gambar : Utusan Riau

Dikataknya, Penertiban yang akan dilakukan tersebut adalah bukti pemko merespon semua keluahan-keluhan masyarakat yang telah lama meminta untuk pemko tindak tegas PKL. "Memang, kita beberapa kali mengundur-undur penertiban, itu karena kita masih memberi kesempatan pada PKL, disamping itu kita juga mensiapkan semua urusan adminstrasinya, sosialisasi dan simulasi sehingga kita dapat meminimlisir kejadian yang tidak kita inginkan,"terangnya.

M.Noer menambahkan, pada aksi penertiban yang pertama ini, pihaknya akan fokus pada jalan Cuk Nyak Dien, namun untuk jalan HR Subrantas pihaknya akan melakukan sosialsisasi terhadap PKL. "Tapi kita bukan fokus pada dua tempat itu saja, kita tetap akan melakukan penertiban diseluruh jalan-jalan yang ada dikota Pekanbaru yaitu dengan cara bertahap,"paparnya.

Lebih lanjut, M Noer mengatakan pihaknya telah menyiapkan 400 personil untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) nanti malam. Seluruh personil yang akan di turunkan adalah personil gabungan dari 250 personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) , selebihnya dari anggota TNI, Kepolisian dan bantuan dari Provinsi. "Keterlibatan personil TNI dan Polisi hanya bertugas sebagi back up jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,"

Ia menambahkan lagi, dalam penertiban nanti tidak akan terjadi tindakan langsung dari anggotanya pasalnya Sebelum melakukan penertiban, pihaknya akan melakukan pendekatan presuasi dengan pedagang dengan memberikan dua pilihan, apakah mau bongkar sendiri atau pihaknya yang membongkar.

Ketika disinggung mengenai jika terjadi tindak Anarkis, M. Noer mengatakan pihaknya akan langsung cepat tanggap untuk menandai siapa yang memulai, dan langsung menyerahkanya pada pihak kepolisian. "Memang untuk melakukan hal tersebut dalam keramaian cukup sulit, namun kita telah melakukan berbagai persiapan jadi anggota telah terlatih dan siap untuk turun kelapangan,"tutupnya.

Meskipun Molor, Penertiban PKL Tetap Akan Dilakukan

Meskipun sempat molor dari waktu yang ditetapakn pada Minggu (27/1) malam kemarin, pemerintah kota Pekanbaru tetap akan melakukan penertiban PKL (pedagang kaki lima) pada bulan ini. Hal tersebut ditegaskan M.Noer Asisten I kota Pekanbaru kepada Haluan Riau, Selasa (29/1).

Ilustrasi
Foto : beritafoto.net

Dikatakannya, memang pemerintah kota berencana akan memberikan tindakan pada Minggu malam kemarin, namun pemerintah kota Pekanbaru masih melakukanya secara persuasif kepada PKL. "Ini bentuk perhatian kita kepada PKL, yang ingin membina dan menumbuh kembangkan mereka, maka dari itu kita sangat berharap akan kesadaran dan kekompakan PKL untuk ikuti aturan,"Jelasnya.

Ia juga menegaskan kepada kepada PKL jangan menganggap Pemerintah kota Pekanbaru tidak berani melakukan penertiban, karena pihaknya menegaskan akan melakukan hal tersebut pada bulan ini juga. "Yang pasti, bulan ini kita akan melakukan penertiban"tegasnya.

Ketika disinggung mengenai kedatangan Anggota SRMI (serikat rakyat miskin indonesia) ke kantor Pemko yang menuntut untuk melegalkan pasar keluarga taman kota yang berada di jln Cuk Nyak Dien, dengan memberikan dua buah faktor pendukung, antara lain bentuk retribusi sebagai PAD kota Pekanbaru, dan 3000 dukungan tertulis masyarakat yang setuju akan pasar tersebut.

Menanggapi hal tersebut, M.Noer tetap menyatakan bahwa hal tersebut adalah melanggar Perda, dan perundang-undangan, sehinnga apapun yang mereka tawarkan tetap akan merugikan banyak hak-hak orang lain.

"itu telah melanggar undang-undang, jadi apapun alasannya kita tidak bisa menerimanya. Maka dari itu kita minta kepada PKL untuk tertib,"pungkasnya. 

Penyaluran Raskin Tunggu Intruksi Menkokesra

Penyaluran Raskin Tunggu Intruksi Menkokesra - Meskipun data terbaru penerima Raskin (Beras Miskin) telah berada ditangan pemerintah kota Pekanbaru, namun untuk penyaluranya masih menunggu intruksi langsung dari kemantrian perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Menkokesra) dari pusat. Demikian diungkapkan Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian kota Pekanbaru, Masria kepada Haluan Riau, Rabu(30/1).

Beras
Gambar (Google)

Dikatakanya, beberapa hari yang lalu pihaknya telah mendapat data terbaru dari biro perekonomian provinsi mengenai data terbaru penerima raskin kota Pekanbaru. dan jumlah penerimanya mengalami penurunan sekitar 5 persen. "Jika tahun 2012 lalu data penerima raskin kota pekanbaru sebanyak 24160 penerima, tahun ini berkurang menjadi 22741 penerima,"jelasnya.

Menurutnya, untuk melakukan penyaluran raskin kepada setiap kelurahan sekota pekanbaru saat ini masih belum bisa, pasalnya pihaknya saat ini masih menunggu arahan dari pusat. "Kemungkinan bulan depan, atau bulan maret, tapi meskipun terjadi keterlambatan penyaluranya tetap akan kita serahkan secara rapel, artinya jika terlambat 2 bulan maka langsung diberikan dua bulan sekaligus,"paparnya.

Lebih lanjut, Jika ada masyarakat yang keberatan dengan data terbaru raskin, masyarakat bisa melakukan perubahan dengan melakukan musyawarah dengan pihak kelurahan, karena yang mengetahui warganya adalah kelurahan setempat, jadi itu semua tergantung pada lurah masing-masing. "Sehingga raskin yang kita salurkan tepat pada sasaran yang benar-benar membutuhkan,"tambahnya lagi.

Ketika disinggung mengena mekanisme penyaluran Raskin itu sendiri, Masria mengatakan sebelum melakukan penyaluran penyaluran pihanya harus menunggu intruksi dari pihak pusat, lalu mesosialisasikan data yang diserahkan pihak pusat tersebut baru membagikanya.

"Dan saat ini kita sedang menunggu intruksi langsung dari memkokesra sebelum menyalurkan raskin tersebut,"tutupnya.

Perizinan Burung Walet Tidak Akan Diterima Lagi

Burung Walet

Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari penangkaran sarang burung walet terhadap masyarakat, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah menegaskan sejak tahun 2012 sampai saat ini tidak lagi mengeluarkan izin usaha ternak wallet. Hal tersebut di sampaikan langsung oleh Kepala Badan Pelayana Terpadu (BPT) Kota Pekanbaru, Yusrizal kepada Haluan Riau, Rabu (30/1).

Dikatakannya, jika saat ini ada peternak walet baru pada tahun 2012 lalu atau sekarang, dipastikan peternakan walet tersebut tidak memiliki izin atau ilegal. pasalnya tidak ada lagi pembuatan baru ataupun perpanjangan izinnya.

"Namun ada pengecualian, jika penangkaran burung walet tersebut berada di kawasan terpencil dan jauh dari perkotaan, kita akan berikan izin tersebut dan tentu harus sesuai aturan kita," terangnya.

Yusrizal juga menegaskan kepada peternak walet yang tidak memiliki izin maka tidak boleh beroprasi. pasalnya banyak kebiasaan saat ini,  banyak  masyarakat yang mendirikan bangunannya dahulu, dan setelah jadi beru diurus izinnya. "Dan bahkan banyak yang tidak mengurus izin-izin administrasinya, namun setelah menimbulkan masalah baru mereka mengurus izin,”ungkapnya lagi.

Lebih lanjut, Yusrizal menghimbau sebelum masyarakat melakukan sebuah usaha, seharusnya mereka  mengurus izinnya terlebih dahulu. pasalnya dengan adanya izin mereka akan mendapatkan keuntungan tersendiri.Diantaranya adalah mempermudah untuk melakukan pinjaman modal ke bank.

“Kalau tidak ada izin, tentu mereka tidak akan bisa meminjam uang di bank untuk menambah modal mereka. Karena sebelum memberikan pinjaman, pihak bank akan menayakan izinnya,” paparnya.

Menyinggung banyaknya peternak yang melaggar aturan, ia menegaskan bahwa tidak dapat melakukan pengawasan. Untuk tugas tersebut, karena itu adalah tugas dari SKPD terkait. seperti Dinas Pertanian dan Peternakan untuk mengawasi penangkaran burung walet.

“kita hanya melakukan peneguran, menghentikan dan mencabut izin.  Itu pun setelah ada rekomendasi dan masukan dari SKPD terkait ,”Tutupnya.

Walikota Intruksikan Tingkatkan Kwalitas Pendidikan dan Pembangunan

Ilustrasi

PEKANBARU - Melihat fokus anggaran pemerintah kota Pekanbaru beberapa tahun belakangan ini yang selalu mengacu pada bidang pendidikan dan kesehatan. Namun hal itu masih belum bisa dirasakan oleh semua pihak pasalnya masih banyak bangunan-bangunan sekolah yang kurang nyaman untuk proses belajar mengajar, bahkan ada juga sekolah yang pembangunanya terhenti, seperti rencana pembangunan sebuah SMP di Tangkerang Tengah yang masih terbengkalai. 

Menanggapi hal tersebut, Walikota Pekanbaru Firdaus akan mengintruksikan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk lebih proaktif dalam meningkatkan kwalitas pendidikan serta mengesa seluruh pembangunan sekolah-sekolah yang terbengkalai. Pasalnya dilihat dari anggaran untuk tahun ini yang mencapai 2 T hampir setangahnya difokuskan pada bidang pendidikan dan kesehtan.

"Tentu, kita akan sesegera mungkin untuk melakukan pembangunan dan berbaikan sekolah-sekolah, dan kita targetkan semuanya selesai pada tahun ini juga,"terang Firdaus.

Ia juga mengatakan dinas pendidikan kota Pekanbaru harus proaktif dalam memantau sekolah-sekolah yang banyak mengalami kerusakan, seperti atap yang bocor, dinding yang pecah-pecah dan hal-hal yang menggangu kenyamanan siswa dalam belajar.

"Begitu juga dengan masyarakatnya, untuk mau bekerja sama dengan pihak dinas pendidikan seperti memberikan laporan-laporan guna meningkatkan kwalitas pendidikan,"Tambah Firdaus.

ketika disinggung mengenai janji kampanye Firdaus pada saat akan mencalonkan walikota akan segera membangun sekolah SMP di tangkerang tengah, Firdaus menegaskan kembali, bahwa pihaknya tidak ada membeda-bedakan wilayah yang mana mesti didahulukan, namun Pemerintah kota melalui dinas pendidikan akan malakukan pembangunan Sekolah-sekolah baik itu yang perlu direhap ataupun melanjutkan sekolah yang terbengkalai pembangunannya.

"Bahkan untuk tahun ini kita juga berencana membangun beberapa sekolah setingkat SMP dan SD di kecamatan Tampan dan Tenayan Raya,"tutupnya.

PU Anggarkan 3,1 M Untuk Pemeliharaan Jalan Kota

PEKANBARU - Untuk menyambut pelaksanaan iven olahraga Islamic Solidariti Games (ISG) hanya tinggal menghitung bulan karena diperkirakan akan berlangsung pada September mendatang. Maka dari itu banyak hal yang mesti dipersiapkan oleh pemerintah terutama Pemko Pekanbaru. Salah satunya melakukan perbaikan terhadap semua inprasturktur jalan yang mengalami kerusakan, khususnya jalan-jalan yang akan menjadi akses menuju kesetiap venue olahraga nantinya.

Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pekanbaru, Dadang Purwanto kepada Haluan Riau, Jumat(1/2).

Dikatakannya, untuk melakukan perbaikan terhadap jalan-jalan dalam kota, Dinas PU Kota Pekanbaru sudah menganggarkan dana sebesar Rp3,1 miliar di dalam APBD 2013. Sementara untuk proses pelaksanaan pengerjaan jalan-jalan dalam kota yang dikategori perbaikian akan dimulai proses lelangnya pada Maret mendatang. 

"Untuk proses persiapan lelang sendiri kita, sejauh ini sudah dilengkapi urusan administrasinya. Sekarang kita masih menunggu APBD 2013 turun dari Gubernur," ungkapnya.

Dijelaskannya, proses pemeliharaan terhadap sejumlah jalan dalam kota ini sifatnya berbentuk rutin. Tanpa ada ISG, pemeliharaan terhadap jalan tetap dilaksanakan. Karena setiap tahunnya sudah dipastikan akan ada jalan-jalan yang mengalami kerusakan dan perlu dilakukan perbaikan.

"Untuk jalan-jalan yang berlubang dan perlu dilakukan perbaikan, sesuai dengan arahan yang disampaikan Kepala Dinas, kita sudah turun ke lapangan dan melakukan pendataan. Action di lapangan tentunya baru akan dilaksanakan setelah proses lelang selesai," Paparnya.

Lanjut, Ia mengatakan untuk jalan-jalan yang menjadi wewenang pihak provinsi dan nasional, yang saat ini mengalami kerusakan, pihaknya sudah melakukan pendataaan secara keseluruhan dan nantinya data yang tersebut akan di koordinasikan ke Bina Marga Dinas PU Provinsi Riau.

"Karena dikota ini banyak juga jalan yang menjadi wewenang provinsi dan nasional, maka dari itu kita akan kordinasikan,"tutupnya.

"Asykar The King" Tuntut Walikota Pertahankan PSPS Pekanbaru

PEKANBARU-Berhembusnya kabar klub PSPS Pekanbaru akan berpindah tangan ke kabupaten Kampar sontak membuat ratuasan pendukung fanatik tim Asykar Bertuah tersebut berbondong-bondong mendatangi kantor Waikota Pekanbaru. Tujuan mereka yaitu untuk memperingatkan Walikota Pekanbaru untuk mempertahankan PSPS Pekanbaru karena klub tersebut adalah marwahnya kota Pekanbaru. Demikian diungkapkan Jubriadi selaku diriijen seporter Asyakar The King julukan klub PSPS kota Pekanbaru, kepada Haluan Riau, Kamis(31/1).

Dalam Orasi Demo tersebut, Ratusan pendukung PSPS tersebut selalu menyanyikan berbagai yel-yel sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap tidak terealisasinya janji Firdaus ketika mencalonkan sebagai Walikota Pekanbaru.

"Di neraka tak ada luna maya. di neraka tak ada sate padang, namun dineraka ada firdasu yang terkena hukuman cambauk oleh malaikat karena ingkar janji,"begitulah yel-yel yang mereka nyanyikan sembari mengibarkan bendara dan memampang spanduk bertuliskan "Save our PSPS".

Namun setelah setengah jam melakukan orasi di depan kantor Walikota, Akhirnya Asisten III kota Pekanbaru, Sukri Harto menerima perwakilan dari pendomo untuk melakukan mediasi. Sukri Harto mengatakan pihanya bersedia menyampaikan aspirasi dari seporter PSPS tersebut, dan pihaknya berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke Walikota.

"Sehubungan Walikota Pekanbaru tidak ada ditempat, maka semua aspirasi mereka kita terima dan akan kita laporkan pada Walikota Pekanbaru,"ungkapnya.

Disisi Seporter PSPS Pekanbaru, mennginginkan semua aspirasi mereka disampaikan secara langsung, pasalnya kondisi saat ini telah sangat menghawatirkan. "Kita tidak punya waktu banyak, jangan sampai PSPS Pekanbaru berubah nama menjadi PSK (Persatuan Sepakbola kampar) maka dari kami akan menunggu walikota Pekanbaru sampai kapanpun,"Jubriadi tegasnya.

Dan Akhirnya mediasi tersebut menghasilkan sebuah kesepatan yaitu pihak pemko memperbolehkan Seporter PSPS Pekanbaru menggelar orasi dihalaman kota Pekanbaru, namun dengan catatan tidak melakukan tindakan anarkis dan mengganggu ketertiban umum.

Pemdemo Ingkar Janji

Setelah mediasi selesai, orasi dan yel-yel terus disorak-sorakkan oleh seluruh seporter PSPS yang berisikan cacian, tuntutan untuk walikota supaya mempertahankan klub PSPS tetap dikota Pekanbaru. Tidak berlangsung lama matahari semakin terik dan membuat emosi para seporter semakin meluap karena walikota yang ditunggu-tunggu tak kunjung tiba.

Aksi saling dorong pagar pun terjadi, bukan hanya itu saja para pendemo juga melemparkan barbagai macam benda. Seperti botol minuman meneral dan buah-buahan ke satpol pp yang bertugas. Akhirnya pihak Kepolisian turun tangan dan mencoba mengusir seluruh pendemo tersebut.  

Ketika dikomfirmasi Kasi Oprasional Polresta Pekanbaru. R Sagala mengatakan,ada beberapa orang anggota Satpol PP yang terkena lemparan seporter, namun hanya satu yang mengalami luka cukup serius.

"Tindakan kita akan memanggil kordinator lapanganya dan akan kita proses di Polresta Pekanbaru, karena itu telah masuk pada tindak pidana,"tutupnya.